BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA ACEH Menyampaikan yang Layak Disampaikan
Related Articles
BandaAceh , 9-9-2015 |Humas Aceh
Banda Aceh – Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah, meminta dukungan empat orang senator Aceh yang saat ini menjadi perpanjangan masyarakat Aceh di senayan untuk bersama-sama memperjuangkan kepentingan Aceh. Dukungan dari para senator diharapkan dapat semakin memuluskan beberapa program yang saat ini masih diajukan ke Pemerintah Pusat.
Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur dalam sambutan singkatnya pada Rapat Koordinasi Sinkronisasi Aspirasi Daerah, dalam Rangka Konsolidasi Anggota DPD RI Aceh Dengan Pemangku Kepentingan di Aceh untuk Percepatan Pembangunan Daerah Tahun 2015. Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh unsur Forkorpimda Aceh itu digelar diruang serbaguna Setda Aceh, (Rabu, 9/9/2015).
“Hari ini kita berkesempatan hadir dan bersilaturrahmi dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Aceh. Mudah-mudahan dengan terselenggaranya pertemuan yang digagas oleh tim DPD RI ini dapat memperkuat, memberdayakan, mengawal semua program yang ada, sehingga hasilnya lebih berdaya guna dan bermanfaat secara langsung kepada masyarakat Aceh secara luas.”
Sebagaimana diketahui, DPD dibentuk sebagai representasi langsung kepentingan rakyat di daerah, dan berperan penting dalam menyalurkan aspirasi daerah di tingkat pusat. Untuk itu Gubernur berharap, diskusi dan pembahasan soal pembangunan daerah antara Pemerintah Aceh dan DPD harus lebih intensifkan, agar kendala yang dihadapi daerah dalam pelaksanaan pembangunan, dapat diantisipasi sejak dini.
“Kita sama-sama memahami, tujuan pembentukan DPD dalam perubahan UUD 1945 merupakan perpaduan dari dua gagasan, yaitu demokratisasi dan upaya mengakomodasi kepentingan daerah demi penguatan integrasi nasional.”
Gubernur berharap anggota DPD RI asal Aceh selalu memperjuangkan target-target pembangunan yang telah dicanangkan Pemerintah Aceh. “Insya Allah dengan dukungan DPD dan seluruh pihak terkait, semua itu akan tercapai”
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan beberapa langkah yang harus dilakukan, guna memperkuat dan mengawal kegiatan pembangunan, yaitu menginventarisir program-program yang menjadi skala prioritas dalam jangka pendek dan jangka panjang, untuk selanjutnya mendorong program itu berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
Selanjutnya, memetakan program berdasarkan potensi, baik itu potensi hambatan, tingkat keberhasilan dan sebagainya. Pemetaan ini juga menjadi bagian penting dalam menyusun skala prioritas. Terakhir adalah melakukan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan di lapangan, agar program tersebut berjalan sesuai yang telah direncanakan.
“Oleh sebab itu, pada hari ini tim Pemerintah Aceh, yang diwakili Sekretaris Daerah Aceh dan Kepala Bappeda Aceh, akan memaparkan kondisi global pembangunan Aceh serta arah pembangunan Aceh dalam beberapa tahun mendatang.,” ujar Doto.
Dari pemaparan itu, Gubernur berharapb, para senator dan seluruh hadirin dapat melihat pencapaian dan target pembangunan Aceh, baik di bidang infrastruktur, irigasi dan pengembangan lahan, pengembangan sektor energi, perkebunan, pendidikan dan sebagainya.
“Kami yakin, keberadaan dan kinerja DPD RI tentunya ditujukan untuk memajukan daerah-daerah yang ada di Indonesia, termasuk Aceh. Karena itu, dengan pemaparan nanti, kami berharap DPD RI bisa membantu kelancaran program tersebut sehingga cita-cita kami menjadikan Aceh sebagai wilayah yang sukses dalam pembangunan, kiranya dapat tercapai,” tambah Gubernur.
Bendera Aceh
Dalam kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa Doto Zaini ini juga menyinggung tentang polemik Bendera Aceh yang hingga saat ini belum juga mencapai titik temu.
“Persoalan bendera adalah suatu hal yang sangat krusial. Jika terlalu lama dan berlarut-larut, maka persoalan bendera akan menggerus kesabaran masyarakat Aceh,” ujar Doto.
Gubernur juga mengajak seluruh kepala daerah dan para pimpinan di kabupaten/kota se-Aceh, agar bekerja dengan baik dalam dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. ”Para pimpinan dan stakeholder terkait, memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada rakyatnya.”
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPD RI, Prof DR Farouk Muhammad, Fachrul Razi (Wakil Ketua Komite I DPD RI) Ghazali Abbas Adan (Wakil Ketua Komite IV DPD RI), Sudirman ‘Haji Uma’. Sementara itu, Rafly tidak dapat hadir ke Aceh karena sedang bergabung dengan kontingen budaya Indonesia ke Inggris.
Hadir pula seluruh unsur Forkorpimda Aceh, Para Bupati dan Wali Kota, para Kepala SKPA Aceh dan SKPK se-Aceh, sejumlah tokoh politik dan awak media.
