Home / Berita Terkini / Anggota Dewan Komisi D Yogyakarta Lakukan Kunjungan Kerja ke Aceh

Anggota Dewan Komisi D Yogyakarta Lakukan Kunjungan Kerja ke Aceh

Humas Aceh | 24 Feb 2016

Banda Aceh – Pimpinan dan Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DPRD-DIY) melakukan kunjungan kerja ke Aceh, Selasa (23/02). Kunjungan tersebut ikut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda DIY Drs. Sulistyo, SH.CN.M.Si.

Ketua Komisi D Provinsi DIY, Yusrizal mengatakan, kunjungan para eksekutif dan legislative tersebut untuk saling berbagi pengalaman dalam berbagai penanganan di dua provinsi istimewa ini. “Kita ingin berbagi dengan eksekutif dan SKPD tentang pelaksanaan regulasi dan peraturan-peraturan daerah, baik terkait kesehatan, pendidikan, dan juga kebudayaan. Intinya kita ingin berbagi ilmu dan pengalaman,” kata Yusrizal, Ketua Komisi D DRPD-DIY. “Kita ingin berguru kepada yang pandai, belajar kepada yang pintar.”

Pertemuan dan diskusi tersebut dipandu oleh Asisten II Setda Aceh, Azhari SE, M.Si. Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Gubernur Aceh tersebut, hadir perwakilan SKPA, Dinas kesehatan, Dinas Pendidikan, Kepala BP3A, BPA, pihak PMPM, Dinas Sosial , Pihak BKKBN Aceh, dan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh.

Azhari menjelaskan, kunjungan kerja dari DPRD Yogyakarta tersebut merupakan sebuah kehormatan bagi Pemerintah Aceh. Di samping untuk memperkuat silaturrahmi antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah DIY, kunjungan itu bisa mempererat hubungan kedua daerah yang di istimewakan ini. “Kita sebelumnya dari Pemerintah Aceh danWali Naggroe juga telah mengunjungi dan berjumpa dengan gubernur Yogyakarta yang juga seorang sultan,” kata Azhari.

Dalam kunjungan tersebut, anggota dewan Yogyakarta menanyakan sejumlah pertanyaan, yang di antaranya terkait penanggulangan bencana, kesehatan, KB, keberlangsungan PNPM dan pengelolaan dana desa, serta kewenanganWali Nanggroe. Aceh dianggap sukses dalam beberapa bidang seperti program PNPM dan penanggulangan bencana, pasca tsunami 2004 silam.

Terkait hal itu, dijelaskan bahwa ada program BPG (Bantuan Peumakmu Gampong) yang sejak 2009 dicanangkan di Aceh. Hal itu membuat semua desa di Aceh, yang jumlahnya 6474 desa mendapatkan dana segar Rp. 50 juta. Dari dana itu semua desa mempunyai kegiatan untuk pemajuan desa.

Sementara untuk penanggulangan bencana, Aceh punya qanun yang mengatur hal itu. Amrullah, Kasi Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Aceh, menjelaskan, pihaknya sering melakukan stimulasi kebencanaan, untuk mengajar kan antisipasi bencana sejak dini kepada masyarakat. “Kita juga membangun banyak jalur evakuasi, escape building dan kita punya beberapa alat pendeteksi tsunami,” papar Amrullah. Semua itu dilakukan karena Aceh pernah terkena musibah tsunami. “Kita belajar dari tsunami danYogya juga pernah mengalaminya,” ujar Amrullah.

Pada penanganan kesehatan, Aceh dianggap sukses dengan program JKRA (Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh) yang dimulai sejak tahun 2008. Pengobatan semua penduduk, oleh Pemerintah Aceh dijamin, alias gratis. Aceh juga menyediakan pesawat darurat – bekerja sama dengan perusahaan penerbangan – untuk menangani pasien daerah terpencil.

Ketua Komisi D DPRD-DIY, Yusrizal menyebutkan, pihaknya merasa puas dengan agenda kunjungan tersebut. “Kami sangat member apresiasi. Ini sangat bagus. Selama kunjungan kerja kedaerah, ini salah satu yang kita nilai sangat bagus,” ujarnya.

Check Also

Plt Gubernur Dukung Pemuda Aceh Buat Dialog Sambut 15 Tahun Aceh Damai

Jakarta– Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah MT mendukung pelaksanaan dialog menyambut 15 …