BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA ACEH Menyampaikan yang Layak Disampaikan
Related Articles
Humas Aceh | 2 Agt 2017
REDELONG : Pemerintah Kabupaten Bener Meriah teken brita acara dengan Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk menghentikan segala kegiatan yang dapat memicu konflik antar masyarakat di daerah yang disengketa, Senin (31/7)
Turut hadir dari Kabupaten Bener Meriah Bupati Bener Meriah Ahmadi, Dandim 0106 Aceh Tengah/Bener Meriah Letkol (INF) Didit Hari Prasetyo Putro, Wakapolres Bener Meriah Kompol. Jufriadi. R, SE, Sekda Drs. Ismarissiska, MM, Pabung 0106 Bener Meriah Mayor (INF) Syamsirmas, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Abd. Muis, ST. MT, Kepala Dinas Pertanian Ir. Nurisman, Kepala Dinas Pertanahan Muhammad JafarSH.MH, Kadis Perhubungan Bener Meriah Riswandika Putra, SSTP, Danramil Pintu Rime Gayo Kapten Czi Aep Mukhran, Kasat Reskrim, Kapolsek Pintu Rime Gayo AKP. Abdul Hamid, Kabag Tata Pemerintahan Bener Meriah, Kabag Humas dan Protokol Bener Meriah Sukur, S.Pd, M.Pd, Kasat Sabara AKP. Rafliandi, Sekcam Pintu Rime Gayo, serta aparat dan masyarakat Pantanlah.
Sementara itu dari Pemerintahan Kabupaten Bireuen hadir Asisten Pemerintahan Mursyid, SP, Kadis BPM Bireuen Bob Mizwar, Camat Juli Drs. Munir Ibrahim, Kabag Tata Pemerintahan Bireuen, Kapolsek Juli, serta aparat kampung dan masyarakat Pantai Peusangan.
Bupati Bener Meriah Ahmadi, SE dalam pertemuan tersebut meminta agar masyarakat Pantanlah dan masyarakat pantai Peusangan untuk menghentikan segala kegiatan di daerah yang disengketakan selama satu bulan kedepan, “kesepakatan kami dengan pemerintah Kabupaten Bireuen untuk menghentikan kegiatan didaerah yang bersengketa selama satu bulan, sembari menunggu proses di tingkat pemerintahan provinsi Aceh,”terang Ahmadi.
Bupati Bener Meriah juga berjanji akan terus mengawal proses administrasi terkait sengketa tapal batas tersebut di Provinsi Aceh, “malam ini juga saya perintahakan Kabag Tata Pemerintahan Bener Meriah untuk berangkat Ke Banda Aceh, demikian juga dengan Pemerintahan Bireuen akan mengutus Kabag Tata Pemerintahannya ke Banda Aceh, nanti hasil dari pertemuan tersebut saya minta untuk dilaporkan kepada saya. Saya juga akan terus mengikuti dan menelusuri sejauh mana sudah nantinya penyelesaian di tingkat provinsi, apabila perlu saya akan langsung berkoordinasi dengan gubernur Aceh, sehingga permasalahan tapal batas Bener Meriah dan Bireuen dapat terselesaikan,”kata Ahmadi.
Dia juga meminta agar masyarakat Pantanlah untuk tidak melakukan aktipitas di daerah sengkata, guna mengantisipasi konflik. Permintaan sama juga disampaikan Bupati kepada utusan Pemerintah Bireuen pada saat itu.
Sementara itu Asisten Pemerintahan Bireuen Mursyid, SP selaku perwakilan dari Pemerintah Bireuen dalam pertemuan itu menyampaikan, pihaknya juga menyepakati untuk meminta warga Pantai Peusangan menghentikan aktifitas di daerah sengketa selama satu bulan, sembari menunggu proses di tingkat Provinsi.
“Mari sama-sama kita selesaikan permasalahan tapal batas ini, baik kami dari Bireuen maupun Bener Meriah kita selesaikan permasalahan tapal batas ini dengan niat yang tulus dan doa kita bersama permasalahan ini dapat terselesaikan.”harapnya.
Mursyid juga meminta kepada warga Pantai Peusangan pada saat itu untuk dapat bersabar selama proses penyelesaian berjalan, “warga pantai Peusangan saya minta bersabar, jangan ada kegiatan sebagaimana kesepakatan kita yang telah kita setujui pada hari ini. Jangan gara-gara permasalahan ini terjadi tumpah darah, semua itu tidak ada arti, kami selaku pemerintah, siang dan malam memikirkan permasalahan ini. Kami minta selama satu bulan semua aktifitas di daerah sengketa dihentikan, kami juga akan ke Banda Aceh untuk menyelesaikan permasalahan ini,”terangnya.
Pantauan dilapangan usai melakukan pertemuan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan Pemerintah Kabupaten Bireuen melakukan penandatangan berita acara terkait pemberhentian aktifitas selama satu bulan di daerah yang disengketa.(Humas Setdakab Bener Meriah)
