Home / PARIWARA / Damai dan Harapan Rekonsiliasi

Damai dan Harapan Rekonsiliasi

Banda Aceh | 08/19/2014

Benang-benang perdamaian itu sudah terajut jauh waktu dari yang selama ini terduga. Benih-benih kesepakatan MoU Helsinki sudah tersebar jauh hari sebelum tsunami. Tsunami hanya pemicu yang mempercepat actus perdamaian kembali ditintakan.

Tahun ini genap sudah sembilan tahun usia kesepakatan damai Aceh atau galib dikenal MoU Helsinki. Dalam usia itu sejarah damai tidak selalu berjalan mulus tanpa noda. Proses olah-tanding demokrasi menunjukkan catatan kemajuan, kemacetan, dan kemunduran, tapi tak sampai menguburkan pualam perdamaian itu. Perdamaian Helsinki telah bertahan hampir satu dekade adalah kegemilangan yang patut disyukuri.

Ada banyak “catatan ungu” terkait sketsa damai di Aceh. Catatan terakhir adalah Pemilihan Presiden 9 Juli 2014, yang melahirkan dualisme politik ekstrem. Polarisasi itu bahkan mengerucut hingga pada duet pemerintahan tertinggi lokal. Kubu gubernur Zaini Abdullah mendukung Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Adapun kubu wakil gubernur Muzakkir Manaf mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta).

Beruntung keterbelahan politik itu tidak terurai menjadi serbuk konflik kekerasan yang meletup-letup. Perbedaan meredup seturut ditetapkannya pasangan Jokowi – JK oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Gugatan yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi dipastikan tidak menjadi “drama baru” atas pilihan populis rakyat tersebut.

Beberapa analisis menyebutkan bertahannya perdamaian Aceh pascakesepakatan Helsinki lebih ditentukan faktor eksternal atau relasi patronasi dengan kekuatan superior, apakah itu Jakarta, lembaga  donor, atau pemantau perdamaian asing. Kapitalisme global atas nama rekonstruksi pascatsunami mampu memaksa para pihak, terutama elite politik Aceh untuk lebih disiplin menjaga bangunan perdamaian (Olle Törnquist, Aceh : The Role of Democracy for Peace and Reconstruction, 2010).

Dampaknya pelan-pelan kini terasa. Perdamaian terlihat masih sangat elitis dan simbolis. Untungnya, turbulensi politik yang terjadi sejak Pilkada 2006, Pilkada 2012, Pileg 9 April 2014 dan Pilpres 9 Juli 2014 tidak sampai membuat baju perdamaian koyak-moyak.

Meskipun demikian, kondisi tidak ideal ini tidak bisa terus dipertahankan. Akan ada suatu saat ketika patologi sosial, ekonomi, dan politik ini akan menjadi wabah ketidakadilan, kemiskinan, rendah diri, sakit hati dan kefrustasian massal. Ledakannya bisa dalam bentuk anarkhisme atau pemberontakan model baru. Syarat yang tak bisa ditunda untuk memeliharanya adalah menjalankan salah satu pesan penting MoU Helsinki: rekonsiliasi!

Rekonsiliasi yang dimaksudkan di sini bukan yang reduksionistis atau simbolistis, tapi momentum yang bermartabat, yang bisa membahagiakan dan memenangkan hati dan pikiran korban. Dengan segala keburukannya, konflik telah menyengsarakan rakyat Aceh. Baik langsung atau tidak rakyat Aceh telah menjadi korban dari konflik.

Rekonsiliasi harus menjadi upaya menegakkan keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan dengan pertimbangan memaafkan (to forgive), melupakan (to forget), dan menghukum (to punish) masa lalu, sekaligus untuk kepentingan memulihkan (to rehabilitate),  memperbaiki (to remedy) dan mengembangkan (to improve) masa depan.

Sejarah rekonsiliasi sudah terukir di Afrika Selatan, Argentina, Rwanda, El Savador, Timor Leste, dll, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dari sana kita bisa belajar untuk membangun praktik perdamaian dengan prinsip rekonsiliasi yang benar dan mengakar. Di sini, di bumi wareh indatu, Aceh Dar el-Salam! [Teuku Kemal Fasya]

Check Also

Mendamaikan Aceh di Mata Dunia

Banda Aceh | 08/22/2014

2 comments

  1. shipping and buy 2 get 1 free now.

  2. this image is definitely the inspiring.

Leave a Reply

Your email address will not be published.