BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA ACEH Menyampaikan yang Layak Disampaikan
Related Articles
Humas Aceh | 13 April 2017
Banda Aceh – Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2016 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Kamis, (13/4/2017).
Laporan Keuangan tersebut diterima lansung oleh Kepala BPK, Isman Rudy di Kantor Perwakilan BPK Aceh. Turut mendampingi Gubernur Aceh, Sekretaris Daerah Aceh, Drs. Dermawan MM, Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Kamaruddin Andalah, Kepala Dinas Keuangan Aceh, Jamaluddin, Kepala Inspektorat Aceh, Muhammad.
Dalam sambutan singkatnya, Zaini Abdullah menyampaikan bahwa Laporan Keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas serta Catatan atas Laporan Keuangan.
“Kiranya Tim BPK dapat melaksanakan audit terhadap laporan keuangan tersebut secara independen dengan prinsip kemitraan dan tanggung jawab bersama dalam mengemban amanah rakyat Aceh,” kata Zaini Abdullah.
Zaini Abdullah mengatakan, Menteri Dalam Negeri dalam pertemuan terbatas dengan tim Pemerintah Aceh menyampaikan bahwa hasil evaluasi Kementrian Dalam Negeri, Pemerintah Aceh masuk dalam kategori Pemerintahan yang sukses menjalankan roda Pemerintahan dan Pembangunan.
Selain itu lanjut Zaini, Gubernur Bank Indonesia juga secara resmi memberikan apresiasi kepada Pemerintah Aceh atas kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah bersama seluruh pemangku kepentingan ekonomi Aceh dapat melakukan pengendalian tingkat inflasi Aceh sehingga berada dibawah rata-rata tingkat inflasi Indonesia.
“Upaya Pemerintah Aceh untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi Aceh terus kita pacu melalui pembagunan infrastruktur di sektor transportasi, telekomunikasi, dan energi dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat Aceh,” ujar Zaini.
Zaini juga menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2015. Capaian tersebut kata Zaini merupakan sejarah bagi Aceh.
“Kami terus berupaya memperbaiki serta membenahi dengan menindaklanjuti temuan-temuan BPK di masa lalu dan membuka diri terhadap saran dan rekomendasi perbaikan serta pembenahan pengelolaan keuangan yang lebih tertib, transparan dan akuntabel,” ujar Zaini.
Sementara itu, Ketua BPK Perwakilan Aceh, Isman Rudy berharap capaian Pemerintah Aceh memperolah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2015 dapat di pertahankan di tahun 2016.
“Kami akan segera melakukan evaluasi dan penilain terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2016,” kata Isman
Hasil dari evaluasi dan Peniliaan tersebut kata Isman akan diserahkan kepada DPRA selambat-lambatnya dua bulan setelah laporan tersebut diserahkan ke BPK.
