Home / Berita Terkini / Gubernur Buka Bimtek SIPKD Sistem Akrual

Gubernur Buka Bimtek SIPKD Sistem Akrual

Banda Aceh , 13 -5-2015 | Humas Aceh

Banda Aceh- Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah, dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Dr. Muzakar, M. Si membuka bimbingan Teknis Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Akrual Untuk Pertanggungjawaban Keuangan, di ruang serbagunan kantor gubernur Aceh, Selasa, (12/5).

“Semoga pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan ini menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas kerja di lingkungan masing-masing, menghasilkan laporan dengan pertanggungjawaban keuangan yang lebih berkualitas dan akuntabel,” harap Gubernur dalam sambutannya yang dibacakan oleh Dr. Muzakar, M.Si.

Bimbingan Teknis ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan dan memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah, sehingga semangat transparansi dan akuntabilitas pelaporan serta pengelolaan keuangan di jajaran pemerintah Aceh berjalan dengan baik.

Sebagai sebuah sistem baru, tentu ada banyak hal yang perlu diperdalam terkait penerapan sistem akutansi berbasis akrual untuk pertanggungjawaban keuangan, baik itu menyangkut penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah.

“Karena itulah, pada hari ini upaya sosialisasi itu kita laksanakan melalui kegiatan Bimbingan teknis, agar ada kesamaan persepsi dan pandangan terkait penerapan sistem ini dalam laporan keuangan lembaga,”

Pemerintah Aceh sejak tahun 2014 telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah atau SIPKD yang terintegrasi ke seluruh SKPA yang ada. Keberadaan aplikasi itu sangat cocok untuk memperkuat penerapan keuangan berbasis akrual agar pengelolaan keuangan di jajaran Pemerintah Aceh berjalan sesuai standar akutansi yang diinginkan.

“Sehingga mulai tahun ini, sistem pelaporan dan pengelolaan keuangan di jajaran Pemerintah Aceh berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,”

Penerapan sistem akrual dalam pengelolaan keuangan Pemerintah sebenarnya telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Kemudian lahir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kebijakan ini. Pemerintah Aceh menyambut kehadiran regulasi ini dengan terbitnya Pergub Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh, yang menegaskan mulai tahun 2015, sistem akuntansi akrual sudah berlaku di Pemerintahan Aceh.

“Kami meminta saudara agar mempersiapkan diri untuk bisa memahami secara detail sistem akuntansi yang baru ini. Perspektif akuntansi lama yang berbasis kas sudah saatnya kita tinggalkan untuk kemudian beralih kepada sistem akrual ini,”pungkasnya

Check Also

Pemerintah Aceh Sepakati Konektivitas Andaman-Nicobar India

Banda Aceh – Pemerintah Aceh sepakat melakukan pengembangan konektivitas dan kerja sama ekonomi antara Aceh …