Gubernur: Jangan Ada Lagi Birokrasi Berbelit-Belit

Pernyataan tersebut ditegaskan Gubernur Aceh pada penyerahan penghargaan Kantor Ombudsman Perwakilan Aceh tentang pelayanan publik di sektor perizinan.

Gubernur mengatakan, kualitas pelayanan publik terutama sektor perizinan merupakan tolok ukur keberhasilan program reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini penting untuk meningkatkan kepuasan masyarakat.

Ombudsman, kata dia, banyak membantu Pemerintah Aceh maupun pemerintah kota/kabupaten di Aceh dalam meningkatkan pelayanan publik. Sebab, lembaga inilah yang mengawasi, melakukan supervisi, dan menilai pelayanan publik,

“Peran Ombudsman ini mampu mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik. Saya berharap Ombudsman mampu menghilangkan birokrasi yang berbelit-belit,” kata dia.

Menyangkut penghargaan Ombudsman terhadap pelayanan publik, Gubernur Aceh mengatakan hal itu bisa memacu kinerja lembaga pemberi pelayanan publik untuk berbuat yang terbaik kepada masyarakat.

“Dengan penghargaan ini, satuan kerja perangkat daerah berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Hal ini tentu menjadi langkah positif membangun Aceh,” kata Zaini Abdullah.

Penilaian Ombudsman ini, lanjut dia, akan menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi dan pembinaan. Tujuannya, untuk meningkatkan kinerja satuan kerja terkait pelayanan publik.

“Tentunya, dengan kinerja yang semakin baik, segala urusan, terutama masalah perizinan akan menjadi lebih sederhana, cepat, efektif serta bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme,” kata Zaini Abdullah.