Home / Berita Terkini / Gubernur Minta Penyelenggara Pilkada Patuhi Kode Etik

Gubernur Minta Penyelenggara Pilkada Patuhi Kode Etik

Humas Aceh | 11 Agt 2016

Banda Aceh – Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah meminta penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Aceh untuk menjadikan kode etik sebagai acuan dalam menjalankan tugas agar pesta demokrasi yang akan berlansung tahun 2017 nanti dapat berjalan sukses dan memiliki legitimasi yang kuat dan diterima masyarakat.

“Seluruh  penyelenggara Pilkada  Aceh harus  mampu  membuktikan  integritas  yang  kuat  serta berpegang  teguh  pada  azas  dan  aturan  yang  berlaku demi terciptanya Pilkada aman, damai dan adil di daerah kita,” kata Zaini Abdullah saat memberikan sambutan pada acara Sosialisasi Penega Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Hermes Hotel, Rabu (10/8).

Zaini Abdullah mengatakan, pelaksanaaan pilkada penting untuk dikawal  agar  sistem  estafet  kepemimpinan  dan Pemerintahan  berjalan  dengan  baik.  Untuk  itu  perlu komitmen  bersama  agar  Pilkada  serentak  di  Aceh tahun  2017  terlaksana sesuai asas  langsung,  umum, bebas,  rahasia,  serta  jujur  dan  adil.

“Semua  elemen  pelaksana  dan  pengawas harus  bekerja  secara  maksimal  dan  profesional, serta  tanpa  berpihak  kepada  salah  satu  kandidat,” ujar Zaini.

Zaini Abdullah juga berharap sosialisasi kode etik yang digagas oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mampu mendorong semangat para  penyelenggara  Pilkada untuk meningkatkan komitmen dan mematuhi etika yang berlaku.

“kode  etik  ini   harus  dipatuhi  oleh  pihak penyelenggara dan penting untuk dijalankan dalam rangka meminimalisasi sengketa dan permasalahan yang mungkin timbul dalam pilkada nanti” tegas Zaini.

Pada kesempatan tersebut, Zain juga berharap masyarakat Aceh  untuk  bersama-sama  mengawal  dan  memantau penegakan  etika  tersebut, sehingga  dapat  memastikan bahwa  pihak  penyelenggara  telah  bertindak  bijaksana  dan profesional  dalam  menjalankan  amanah  yang  diberikan kepada  mereka. 

Sementara itu, Ketua DKPP, Prof. Jimly Assiddiqie menyampaikan, Aceh merupakan sumber inspirasi untuk berbagai kebijakan di tingkat nasional, termasuk dalam hal penyelenggaraan pemilu, salah satu contohnya adalah pemilihan calon independen yang berawal dari Aceh. 

Untuk itu, Jimly berharap Pilkada serentak di Aceh nanti juga menjadi inspirasi sebuah kesuksesan pilkada serentak yang akan memberi pengaruh kepada daerah lain di seluruh Indonesia.

“Ada dua puluh kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pilkada serentak di Aceh, calon kepada daerahnya juga orang-orang besar semua mulai dari Gubernur, mantan Gubernur, mantan Plt Gubernur, dan bahkan mantan Menteri Pertahanan GAM,” kata Jimly yang disambut tawa para peserta.

Menurutnya, potensi konflik dalam pilkada serentak di Aceh sangat tinggi dibandingkan dengan daerah lain. “Kalau aturan mainya tidak dibahas bersama ini akan jadi masalah serius,’.  

Salah satu permasalahan kata Jimly berdasarkan laporan yang diterima adalah menyangkut peraturan KPU pusat dan Qanun Aceh tentang putaran pemilu. Hal tersebut lanjut Jimly berpotensi untuk menimbulkan masalah jika tidak diselesaikan bersama.

Menurutnya, untuk daerah khusus seperti Aceh, peraturan yang dikeluarkan seharusnya dikonsultasikan dulu dengan Pemerintah Daerah dan juga sebaliknya agar dapat menghasilkan regulasi yang sesuai.

“Kami tidak bisa ikut campur, tapi hanya dapat memberikan masukan dan nasehat agar pihak yang berkepentingan dapat duduk bersama membahas permasalahan yang ada,” ujar Jimly seraya berharap permasalahan tersebut dapat diselesaikan secepatnya agar pilkada di Aceh berjalan sukses dan damai.

Check Also

Grup Marching Band Gita Bungong Melati SD Negeri 20 Kota Banda Aceh, Raih Juara Umum Di MOMBC II 2020

Banda Aceh – Grup Marching Band Gita Bungong Melati SD Negeri 20 Kota Banda Aceh, …