Home / Berita Terkini / Gubernur, SKPA dan Tim Percepatan Pembangunan Aceh bahas program prioritas 2017

Gubernur, SKPA dan Tim Percepatan Pembangunan Aceh bahas program prioritas 2017

Humas Aceh | 12 Juli 2016

Banda Aceh : Gubernur Aceh, dr. Zaini Abdullah bersama Tim Percepatan Pembangunan Aceh (P2A) membahas program-program prioritas yang akan dijalankan Pemerintah Aceh pada 2017 mendatang melalui Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) di Pendopo Gubernur, Banda Aceh, Senin (11/7).

Hadir dalam pembahasan tersebut, anggota Tim P2A yang terdiri dari para akademisi dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry, para Kepala SKPA terkait serta pejabat dari dinas terkait.

Para Kepala SKPA masing-masing memaparkan program prioritas 2017 yang bakal dilaksanakan pada instansi terkait. Antaranya, Kepala Dinas Kehutanan Aceh, Husaini Syamaun yang memaparkan tentang proses peralihan dinas kehutanan kabupaten kepada propinsi serta perubahan anggaran dan Sumber Daya yang ikut terkena dampak akibat dari peralihan tugas dan wewenang tersebut.

“Pada 2017 ini kita targetkan dinas-dinas kehutanan di tingkat kabupaten akan dileburkan dan dialihkan kepada Dinas Kehutanan Aceh, oleh karena itu perlu sosialisasi serta mekanisme yang baik dalam mengimplentasikannya,” kata Husaini.

Selanjutnya, Kepala Bappedal Aceh, Ir. Iskandar, M.Sc dalam paparannya mengatakan, instansi yang dipimpin olehnya sedang melakukan berbagai upaya untuk percepatan kelulusan AMDAL bagi pembangunan Jalan Tol Aceh.

Disamping itu, Iskandar menyatakan akan memaksimalkan fungsi laboratorium llingkungan milik Bappedal sebagai salah satu penyumbang untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Alhamdulillah, lab Bappedal Aceh sudah mendapat sertifikasi nasional untuk melakukan berbagai ujian lingkungan yang bisa dipergunakan oleh berbagai kalangan, seperti para akademisi, para pengusaha dan masyarakat umum lainnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh, Ir. Diaduddin memaparkan tentang rencana pembangunan Politeknik Perikanan Aceh oleh Pemerintah Pusat yang diharapkan dapat melahirkan generasi nelayan modern serta perkembangan industri perikanan di Aceh.

Terkait dengan status pelabuhan perikanan Lampulo, Diaduddin mengatakan pihaknya sudah menerima keputusan dari Menteri terkait mengenai proses naik taraf pelabuhan tersebut menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo ya memberikan kemudahan kepada para nelayan untuk mengekspor ikannya ke luar negeri serta kemudahan fasilitas penunjang lainnya dari Pemerintah Pusat.

Maraknya aksi pemberantasan illegal fishing yang gencar dilakukan oleh Pemerintah saat ini menurut Diaduddin telah memberikan banyak dampak positif kepada para nelayan di Aceh. “Para nelayan mengaku sekarang hasil tangkapan mereka meningkat serta ikan-ikan yang dulunya langka muncul kembali setelah aksi pemberantasan illegal fishing tersebut,” ujarnya.

Dalam proses pembangunan Sumber Daya Manusia para guru yang dinilai masih rendah secara rata-rata nasional, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Hasanuddin Darjo yang hadir pada pembahasan itu mengatakan pihaknya akan mengoptimalkan fungsi dan tugas Pusat Pelatihan Guru (PPMG) yang ada dalam rangka menigkatkan layanan pendidikan dan peningkatan mutu para pendidik.

“Pada tahun 2017 mendatang, kita juga akan fokus dalam merumuskan pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar Muatan Lokal Aceh yang berlandaskan islam serta pembangunan sarana dukungan dan prasarana sanitasi sekolah,” jelas Darjo.

Terkait dengan ansitipasi melonjaknya sejumlah barang kebutuhan pokok menjelang musim perayaaan tertentu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Ariffin Ahmad mengatakan pihaknya akan berupaya dengan berbagai pihak termasuk dengan para kementerian dan para pengusaha swasta dengan memberikan subsidi minyak bagi pelayaran jalur kapal tol laut dengan trayek Surabaya – Jakarta – Lhokseumawe – Banda Aceh.

“Mudah-mudahan dengan adanya Kapal Tol Laut ke Aceh, harga barang kebutuhan pokok di Aceh menjadi labih stabil, terutama menjelang musim perayaan,” katanya.

Tim P2A adalah sebuah kelompok para akademisi yang bertujuan untuk membantu Gubernur Aceh dalam melakukan percepatan pembangunan Aceh. Para tim terdiri dari Rektor Unsyiah, Rektor UIN-Ar-raniry, Dr. Azhari dari Fakultas Hukum Unsyiah, Dr. Sabri Majid dari Program Ekonomi Islam Unsyiah, Dr. Marwan dari Fakultas Teknik Unsyiah, Dr. Faisal dan Dr. Nasir Aziz dari Fakultas Ekonomi Unsyiah, Dr. Agus Sapti dari Fakultas Pertanian Unsyiah, Dr. Syamsul Rizal dari UNI-Ar-raniry, Dr, Ismail dari FKIP Unsyiah dan Prof. Dr. Yusny Saby dari UIN-Ar-raniry.

Check Also

Tempat Usaha yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19 Bisa Ditutup

Banda Aceh – Tempat usaha yang tak menjalankan kewajiban mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan …