Home / Berita Terkini / Komisi III DPR Aceh serahkan Raqan penyelesaian kerugian Pemerintah

Komisi III DPR Aceh serahkan Raqan penyelesaian kerugian Pemerintah

Banda Aceh, 14-92015 | Sebagai perwujudan atas penyelenggaraan otonomi daerah dan kewenangan Pemerintah Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka Pemerintah Aceh dituntut untuk lebih mandiri dalam menentukan aktivitas yang akan dilaksanakan, termasuk diantaranya dalam hal pengelolaan keuangan dan barang milik Aceh, yang diharapkan dapat terwujudnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, sehingga Pemerintah Aceh tidak mengalami kerugian yang disebabkan oleh suatu tindakan dan/atau perbuatan yang melanggar hukum atau kelalaian Bendahara dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan Bendahara atau Pejabat lain baik langsung atau tidak langsung merugikan keuangan dan Barang Milik Aceh dan/atau disebabkan sesuatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (Force Majeure).
Oleh karena itu, guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, maka setiap kerugian Pemerintah Aceh yang timbul sebagai akibat kelalaian yang dilakukan oleh Bendahara dan ASN bukan Bendahara atau Pejabat lain baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan Pemerintah Aceh, perlu dilakukan penyelesaian kerugian Pemerintah Aceh kepada yang bersangkutan. Dengan demikian Pemerintah Aceh dipandang perlu untuk memiliki komitmen dan konsistensi dalam melaksanakan penyelesaian kerugian Pemerintah Aceh baik melalui Tuntutan Perbendaharaan (TP) maupun Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah Aceh perlu memiliki suatu Qanun Aceh yang disesuaikan dengan kondisi saat ini dan peraturan perundang-undangan untuk dapat dijadikan acuan dalam mengatur Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh yang mencakup keuangan dan Barang Milik Aceh.
Sesuai dengan Keputusan Pimpinan DPR Aceh Nomor 14/PMP/2015 Tanggal 18 Juni 2015 Tentang Penunjukan Komisi III DPR Aceh sebagai Pembahas Rancangan Qanun Aceh Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Aceh telah selesai dan di Finalisasikan dengan rapat bersama Tenaga Ahli dan Tim Pemerintah Aceh dengan perubahan judul Raqan menjadi Rancangan Qanun Aceh Tentang Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh pada Kamis, 10 September 2015.
Dengan telah selesainya Raqan tersebut, Komisi III DPR Aceh telah menyerahkan Rancangan Qanun Aceh Tentang Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh beserta Penjelasan Raqan untuk ditetapkan menjadi Qanun Aceh pada Senin, 14 September 2015, pukul 09.00 WIB di Ruang Rapat Pimpinan DPR Aceh Gedung Sekretariat DPR Aceh. (*/*)

 

 

 

 

Check Also

Pemerintah Aceh Sepakati Konektivitas Andaman-Nicobar India

Banda Aceh – Pemerintah Aceh sepakat melakukan pengembangan konektivitas dan kerja sama ekonomi antara Aceh …