Home / Berita Terkini / Konsultan Aceh Harus Siap Hadapi Pasar Bebas Asean

Konsultan Aceh Harus Siap Hadapi Pasar Bebas Asean

Humas Aceh | 6 Feb 2016

Banda Aceh – Para Konsultan Aceh yang bergabung dalam  Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (INTAKINDO) harus siap menghadapi pasar bebas Asean. Aceh sudah bagian dari Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), dan konsultan-konsultan Aceh harus bersaing dengan para konsultan dari Brunai, Philipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam, dan dari Indonesia sendiri.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Aceh, dr. Zaini Abdullah melalui pidato yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Setda Aceh Syahrul Badruddin MSi, pada Pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Khusus INTAKINDO yang digelar di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Jumat malam tadi (5/2).

“Para konsultan Aceh dan nasional harus  lebih professional untuk memenangkan pertaruangan MEA, bila ingin menjadi tuan rumah di negeri sendiri,”kata gubernur yang akran disapa Doto Zaini itu.

Menurut Doto Zaini, MEA telah membuka pintu bagi konsultan asing untuk bekerja di Indonesia. Jika konsultan dalam negeri tidak siap menghadapi situasi ini, otomatis akan tersingkir. Kita harus meningkatkan kualitas diri supaya mampu berbicara di Pasar Asean maupun Pasar Global.

Gubernur menjelaskan, Aceh menjadi bagian dari MEA karena Indonesia ikut berpartisipasi dalam pasar bebas di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Indonesia sedang menghadapi persaingan sengit di tingkat global, termasuk  di bidang keahlian jasa dan konstruksi. Para konsultan kontruksi dari luar negeri umumnya memiliki sertifikasi terhadap kualifikasi keahliannya sehingga memiliki nilai tawar yang lebih tinggi.

“Persaingan di sektor jasa konsultan sangat ketat. Setiap konsultan dituntut harus lulus uji kompetensi dan memiliki sertifikasi keahlian standard yang dibutuhkan pasar,” katanya lagi.

Selain menyampaikan tantangan yang harus dihadapi para konsultan dalam negeri, Doto Zaini juga memberikan harapan. Menurutnya, potensi pasar jasa kontruksi masih terbuka lebar, baik di dalam maupun di luar negeri.

“Potensi pasar yang lebar itu harus dimasuki melalui daya saing yang kuat, dan INTAKINDO harus mempersiapkan para anggotanya supaya mereka menjadi pemain utama di Indonesia dan di Wilayah Asia Tenggara,” ujarnya.

Dari sisi pemerintah, Gubernur Aceh mengatakan akan mendukung langkah INTAKINDO dan mendorong agar  DPR RI segera membahas Rancangan Undangan-Undang tentang Jasa Konsultasi sebagai langkah untuk memberi posisi tawar yang lebih baik bagi konsultan nasional. “Dengan demikian konsultan kita akan memiliki payung hukum yang kuat untuk berkompetisi dalam persaingan di era MEA ini,” kata Gubernur.

Selain itu, Gubernur turut menyampaikan tentang pentingnya perhatian para penyedia jasa dan konstruksi terhadap pembangunan fasilitas publik yang ramah bagi penyandang disabilitas.

“Hal ini penting, mengingat di negara-negara maju, perhatian terhadap penyandang disabilitas begitu tinggi. Karenanya, kami sangat apresiatif terhadap langkah Pemko Banda Aceh yang akan mensyaratkan fasilitas ramah disabilitas bagi setiap bangunan yang hendak dibangun.

Gubernur menghimbau agar langkah yang telah dilakukan oleh Pemko Banda Aceh terkait fasilitas ramah disabilitas agar kiranya dapat juga laksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya di Aceh.

“Pembangunan yang efektif dan tepat sasaran membutuhkan pengetahuan yang luas serta kemampuan yang baik dalam menentukan pilihan teknologi, manajemen, sistem pengawasan dan mekanisme pelaksanaannya oleh para penyedia jasa konsultan yang ahli dan memiliki daya saing tinggi di bidangnya,” pungkasnya (humasaceh_1)

Check Also

DIPA Aceh Tahun 2020 Rp 37,1 Triliun

Jakarta — Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah MT menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran …