Home / Berita Terkini / Pendapatan Daerah Untuk Peningkatan Pelayanan Publik

Pendapatan Daerah Untuk Peningkatan Pelayanan Publik

Banda Aceh, 15-9-2015 | Humas Aceh

Banda Aceh – Pemerintah Aceh, melalui Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh bekerjasama dengan Jasa Raharja dan Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menggelar Rapat Koordinasi UPTD, Seksi Pungutan, Kasat Lantas dan Kanit Regident se-Aceh Tahun 2015. Kegiatan yang berlangsung selama sehari ini digelar di Hotel Mekkah, (Selasa, 15/9/2015).

Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullahdalam sambutan singkatnya yang dibacakan oleh Drs Mustafa, selaku Staff Ahli Bidang Pembangunan dan Hubungan Luar Negeri berharap, Rakor tersebut dapat menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, khususnya dalam hal peningkatan pendapatan daerah.

Pria yang akrab disapa Doto Zaini itu menjelaskan, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, aspek pendapatan daerah merupakan salah satu unsur penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan. “Oleh sebab itu, upaya meningkatkan pendapatan daerah perlu ditingkatkan sebagai modal untuk meningkatkan pelayanan publik dan memacu pertumbuhan ekonomi.”

Doto memaparkan, pendapatan daerah berasal dari berbagai sumber, termasuk dari pajak daerah, retribusi daerah, BUMD, dari Pengelolaan Kekayaan Daerah dan dari sumber-sumber lain sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan.

Doto menambahkan, khusus PAD yang berasal dari Pajak Daerah, 80 persen kontribusinya berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Untuk diketahui bersama, tahun lalu PAD Aceh yang berasal sektor dari PKB mencapai Rp 279 miliar, dan BBN-KB mencapai Rp 355 miliar.

Meskipun demikian, penghasilan ini sebenarnya belum maksimal, sebab masih ada ribuan kendaraan yang lalu lalang setiap hari di Aceh menggunakan plat kendaraan dari Provinsi lain. meskipun secara hukum tidak salah. Namun hal tersebut tentu sangat miris bagi Aceh.

“Saat ini banyak dari kendaraan bernomor polisi provinsi lain justru dimiliki oleh masyarakat Aceh yang juga menggunakan semua fasilitas yang ada di Aceh, tapi saat bayar pajak, mereka membayarkan di daerah lain. Sikap ini tentu tidak etis,” jelas Gubernur.

Untuk itu, Gubernur menyarankan agar aparatur terkait untuk merumuskan langkah-langkah persuasif, untuk meminta masyarakat Aceh yang kendaraannya masih menggunakan plat provinsi lain agar mengkonversikannya ke BL.

“Dengan begitu, pajak kendaraan akan dibayarkan di Aceh, dan hasilnya pasti bermanfaat untuk peningkatan fasilitas publik di daerah ini. Kita percaya, dengan sistem pelayanan yang baik, pembayaran pajak di Aceh lebih nyaman dan lebih cepat dibanding daerah lain.”

Samsat Online

Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kendaraan Bermotor telah mendorong terciptanya pelayanan pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama dan identifikasi lainnya secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel dalam sebuah Kantor Bersama Samsat.

Bahkan saat ini di Aceh tidak hanya pelayanan konvensional yang ditingkatkan kualitasnya, juga ada fasilitas pelayanan Samsat Online via Bank Aceh yang telah diluncurkan pada 04 April tahun 2014 lalu.

Gubernur menjabarkan, tahun ini pelayanan akan ditingkatkan dengan mengoperasikan Samsat Keliling dan Samsat drive thru. Semua upaya ini menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh tidak hanya berupaya mengajak masyarakat untuk taat membayar pajak, tapi juga terus melakukan inovasi agar system pembayaran lebih mudah, cepat dan efektif.

“Dengan demikian, maka pertumbuhan kendaraan yang mencapai 100 ribu unit per tahun di Aceh, tetap dapat dilayani dengan baik.”

Penyelenggaraan Rakor hari ini adalah salah satu upaya Pemerintah Aceh untuk mendata berbagai permasalahan terkait pajak kendaraan bermotor di Aceh, sekaligus sebagai forum menyatukan ide guna meningkatkan sistem pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Gubernur berharap forum ini bukan semata meningkatkan kemitraan semua pihak, tapi juga mampu menghasilkan ide dalam mendorong peningkatan PAD Aceh dari sektor pajak kendaraan bermotor.

“Oleh sebab itu, peran para peserta sangat diharapkan sehingga rakor ini menghasilkan rumusan terbaik tentang kebijakan yang akan kita lakukan ke depan. Mudah-mudahan kita terus bisa menciptakan inovasi yang baik dalam pelayanan publik, sehingga masyarakat lebih dimudahkan dalam berbagai urusan.

Kegiatan yang mengangkat tema ’ Melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Samsat, Kita Optimalkan Layanan Kesamsatan Melalui Kerjasama yang Erat Antara Pemerintah Aceh dan Kepolisian Daerah Aceh’ ini diikuti oleh para perwira tinggi di lingkup Polda Aceh, Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Direktur Pendapatan Daerah Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Kemengdari.

 

Check Also

Pesan Sekda: Widyaswara Harus Bekali ASN dengan Ilmu Aplikatif

Banda Aceh — Sekretaris Daerah Aceh, dr. Taqwallah, mengharapkan widyaswasra sebagai tenaga pendidik dan pelatih …