BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA ACEH Menyampaikan yang Layak Disampaikan
Related Articles
Humas Aceh | 26 Jan 2016
Banda Aceh – Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh diminta untuk mendata ulang tenaga penyuluh Keluarga Berencana (KB) yang bertugas di setiap daerah, supaya program KB dapat terlaksana secara dinamis.
“Saya minta Pak Walikota untuk melakukan pendataan ulang para tenaga penyuluh KB, supaya lebih fokus menggarap program KB ini sampai ke pedesaan” ujar Sekda Aceh, Drs Dermawan MM.
Permintaan tersebut disampaikan Sekda disela-sela peresmian pilot project gampong Madani Kencana di Deah Raya, Banda Aceh, Selasa (26/1). Pagi.
Dikatakan, program KB sangat berkembang di Aceh sebelum otonomi daerah, namun setelah pemberlakuan Otonomi Daerah, hanya tinggal satu Kanwil di Provinsi, tenaga penyuluh juga tidak ada lagi di kabupaten/kota. Padahal banyak sekali fasilitas misalnya kantor, Pos-Pos KB dan para tenaga penyuluh KB yang tersebar di gampong-gampong.
“Tahun 2017 nanti mereka akan di tarik ke pusat, bukan berarti dipindahkan, tapi menjadi kewenangan pusat, sehingga program seperti KB ini dapat terkoordinir dengan baik. BKKBN juga nantinya dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/kota untuk meningkatkan program KB,” kata Sekda menjelaskan.
Dermawan juga mengungkapkan, saat ini pertumbuhan penduduk Aceh berada di atas rata-rata nasional. pertumbuhan penduduk Indonesia dalam lima tahun terakhir mencapai 1,49 persen per tahun, sedangkan Aceh mencapai 2,8 persen per tahun. “Untuk itu, program KB ini perlu kita galakkan lagi di Aceh, kita harap pertumbuhan penduduk dapat ditekan menjadi dibawah 1,2 persen atau dibawah rata-rata nasional,” katanya.
“Jika angka pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan, akan menyebabkan berbagai persoalan sosial, salah satunya kehidupan keluarga menjadi tidak berkualitas,” imbuh mantan Kepala LAN Aceh itu, sembari mengajak semua komponen untuk konsisten memberikan pemahaman kepada masyarakat di pelosok pelosok desa terkait pentingnya program KB.
Harapan senada juga disampaikan Kepala BKKBN Aceh, Drs. M. Nasir Ilyas, M. Hum. Menurutnya, selama Otonomi Daerah keberhasilan program KB sangat tergantung pada kebijakan Bupati dan Walikota. “Peran pemerintah Kabupaten/kota masih sangat menentukan, untuk itu apa yang disarankan Sekda Aceh perlu kita tindak lanjuti bersama- sama, BKKBN juga siap bekerjasama” terang Nasir Ilyas.
