Home / Berita Terkini / Sekda Aceh : Terapkan Sistem Akuntansi Pemerintah secara Akrual

Sekda Aceh : Terapkan Sistem Akuntansi Pemerintah secara Akrual

Banda Aceh, 15-9-2015 | Humas Aceh

Banda Aceh – Sekretaris Daerah Aceh, Drs Dermawan MM berharap, segala hal yang berkaitan dengan restatement atau penyajian kembali Laporan Keuangan di lingkup pemerintah Aceh, dapat diterapkan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sebagaimana amanat Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekda, yang dibacakan oleh Kepala Dinas Keuangan Aceh, Jamaluddin,SE,M.Si Ak   dalam sambutannya singkatnya saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis tentang Langkah Awal Penyajian Kembali atau Restatement Neraca SKPA.

Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan seluruh SKPA dijajaran Pemerintah Aceh itu digekar di Aula Mahkamah Syari’ah Aceh, (Senin, 14/9/2015).

Instruksi untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di seluruh jajaran pemerintahan di Indonesia telah ada sejak keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

“Kebijakan itu menegaskan bahwa SAP yang digunakan harus berbasis akrual, tidak lagi berbasis kas sebagaimana diterapkan sebelumnya. Namun mengingat dibutuhkannya waktu untuk peningkatan kapasitas SDM mengenai hal ini, penerapan kebijakan itu diputuskan diterapkan secara bertahap,” terang Dermawan.

Namun, lanjut Sekda, menyusul kesiapan yang sudah dilakukan di sejumlah jajaran pemerintah daerah, maka terbit pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah, sebagai penguat untuk PP sebelumnya.

Untuk diketahui bersama, SAP berbasis akrual adalah SAP yang dalam pelaporan finansial mengakui pendapatan, beban, aset, utang, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam setiap pelaksanaan anggaran yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Sekda menjelaskan, bahwa Pemerintah Aceh sangat mendukung sistem pelaporan ini karena lebih mudah dibaca dan ditelusuri keabsahannya. Oleh sebab itu kebijakan nasional ini telah diperkuat pula dengan kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2014.

“Diharapkan mulai tahun ini SAP berbasis akrual sudah berjalan di seluruh lembaga pemerintahan di Aceh,” harap Dermawan.

Sekda juga menekankan, kebijakan akuntansi adalah suatu kewajiban yang harus menjadi perhatian para pemangku kebijakan karena hal tersebut sangat berkaitan erat dengan fungsi-fungsi perencanaan, fungsi penyusun APBD, dan fungsi pelaksanaan, agar terjadi keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan daerah.

Sekda menambahkan, pada prakteknya, ada kemungkinan nilai akun-akun dalam sistem akuntansi pemerintah mengalami perubahan karena harus disesuaikan dengan kebijakan yang baru, sehingga membutuhkan penyajian ulang atau restatement.

“Di sinilah pentingnya penerapan sistem akuntansi berbasis akrual, karena akan bisa membuat restatement semakin mudah dibaca.”

Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga menjelaskan, bahwa laporan keuangan yang perlu dilakukan restatement adalah neraca SKPA tahun 2014, sebab dalam penyusunan sebelumnya belum diterapkan standar akuntansi akrual tersebut.

“Akun-akun yang perlu disajikan kembali, antara lain piutang, beban dibayar dimuka, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, aset tak berwujud, utang bunga, pendapatan diterima dimuka, serta ekuitas.”

Dermawan berpesan, untuk terciptanya laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan aturan yang ditentukan, maka dibutuhkan peningkatan kapasitas bagi pejabat terkait melalui berbagai pelatihan dan diskusi.

“Bimbingan Teknis ini adalah salah satu wahana peningkatan kapasitas agar para peserta dapat lebih memahami langkah-langkah dalam melakukan restatement neraca. Dengan demikian, SAP berbasis akrual dalam konteks restatement neraca dapat diterapkan di seluruh jajaran SKPA yang ada di Aceh.”

Sekda juga berpesan agar para peserta dapat mendiskusikan hal-hal lain berkaitan dengan SAP berbasis akrual dengan para narasumber agar hal-hal yang selama ini belum dipahami dengan baik akan menjadi lebih jelas usai pertemuan kegiatan tersebut

Dermawan berharap, usai mengikuti Bimtek, para peserta semakin memahami apa itu SAP berbasis akrual dalam berbagai konteks, sehingga pelaporan keuangan Pemerintah Aceh akan berjalan sesuai kebijakan yang telah ditentukan.

“selamat mengikuti pertemuan. Semoga upaya kita untuk membangun pemerintahan yang bersih dan transparan di Aceh, mendapat ridha dari Allah SWT,” pungkas Sekretaris Daerah Aceh.

Kegiatan yang akan berlangsung selam dua hari (14-15/9) itu akan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya, diantaranya DR Syukri Abdullah, DR Haryanto dan Eka S Sukadaya.

 

Check Also

Plt Gubernur Dukung Pemuda Aceh Buat Dialog Sambut 15 Tahun Aceh Damai

Jakarta– Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah MT mendukung pelaksanaan dialog menyambut 15 …