BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA ACEH Menyampaikan yang Layak Disampaikan
Related Articles
Humas Aceh | 3 Sep 2018
Langsa – Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Dyah Erti Idawati, mengimbau seluruh anggota PKK di seluruh kabupaten/kota untuk bersinergi bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam rangka menyukseskan program KB di Aceh. Dengan demikian, kebijakan KB yang dikampanyekan dapat menyentuh hati dan mendorong kepedulian seluruh masyarakat Aceh.
Himbauan tersebut disampaikan Dyah Erti usai memberikan sambutan pada acara Pertemuan Tim Advokasi membahas Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Aceh Tahun 2018, di Harmoni Hotel, Sabtu (1/9/2018).
“Kerjasama antara Tim Penggerak PKK se-Aceh dan BKKBN harus diperkuat. Untuk menjalankan program tersebut, Tim Penggerak PKK dapat memanfaatkan fasilitas Posyandu dan berbagai sarana yang sudah ada untuk melakukan advokasi dan kampanye bagi penguatan program KB di daerah masing-masing,” ujar Dyah Erti.
Untuk itu, sambung Dyah Erti, langkah dan strategi advokasi yang baik perlu dilakukan untuk menjalankan program kampanye dan pelayanan KB di masyarakat. Oleh karena itu, Dyah mengimbau para peserta dapat mengikuti dan mendengarkan presentasi dari tim BKKBN RI terkait berbagai program yan telah dan sedang di jalankan selama ini.
“Saya berharap para peserta yang hadir di forum ini dapat berdiskusi dan saling melontarkan ide dalam rangka mendukung penguatan program KB di Aceh. Dengan demikian upaya kita untuk menekan laju pertumbuhan penduduk berjalan dengan baik, sehingga upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga dapat terwujud,” kata Dyah.
Untuk diketahui bersama, pada era tahun 1980 hingga tahun 2000, Indonesia sebenarnya cukup berhasil menjalankan program KB, bahkan diapresiasi oleh dunia internasional.
Indonesia bahkan sukses menekan laju pertumbuhan penduduk dari 5,6 persen menjadi 2,8 persen per tahun. Namun beberapa tahun terakhir ini, komitmen terhadap Program KB mulai melemah yang berakibat pada melemahnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk.
Berdasarkan data BKKBN, pertumbuhan penduduk Indonesia selama sepuluh tahun terakhir mencapai 25 juta jiwa.
Khusus untuk Aceh, masalah kependudukan cukup menghadirkan persoalan serius. Dari tahun ke tahun laju pertumbuhan penduduk Aceh cenderung meningkat.
Di tahun 2005, jumlah penduduk Aceh sebanyak 4,1 juta jiwa, di tahun 2010 meningkat menjadi 4,49 juta jiwa atau mengalami kenaikan sebesar 2,32 persen per tahun. Pada tahun 2016, jumlah penduduk Aceh sudah mencapai 5,001 juta jiwa.
“Data ini menunjukkan bahwa persoalan kependudukan di Aceh membutuhkan perhatian serius. Jika tidak dikendalikan dengan baik, persoalan ini akan berimbas kepada pelayanan kesehatan, ketersediaan lapangan kerja, kebutuhan pangan keluarga, pendidikan anak dan sebagainya,” kata Dyah.
“Pertumbuhan ekonomi Aceh juga masih relatif rendah. Selain itu, kecuali Kota Banda Aceh, angka kemiskinan kita juga masih di atas rata-rata nasional. Idealnya kita harus mampu menekan laju pertumbuhan penduduk mendekati satu persen.”
Dyah meyakini, terkendalinya laju pertumbuhanan penduduk akan memudahkan Pemerintah dalam menjalankan kebijakan pembangunan.
Dalam mendukung program KB, Pemerintah Aceh telah mendorong agar Pemerintah Kabupaten/kota di Aceh untuk turut ambil bagian pada kegiatan revitalisasi Program KB di daerah masing-masing.
“Upaya itu cukup memberi hasil. Terbukti selama dua tahun terakhir ini, program KB yang dijalankan BKKBN di berbagai wilayah di Aceh menuai hasil yang baik. Hingga saat ini setidaknya telah terbentuk sebanyak 312 Gampong KB,” ungkap Dyah Erti.
Di tahun 2016, sambung Dyah, jumlah peserta Program KB baru meningkat sebesar 34,66 persen, dan pasangan usia subur yang ber-KB mencapai 75 persen. Meski demikian, Dyah mengingatkan agar semua pihak tetap mendukung program pemerintah yang berkaitan dengan KB.
“Langkah ini harus kita tingkatkan lagi agar upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk berjalan sesuai harapan. Dalam hal ini, kita tentu berharap BKKBN Aceh dapat berdiri di garis depan dalam menjalankan program kependudukan di daerah ini. Untuk itu, PKK harus mengambil peran karena program ini berkaitan dengan pembangunan kesejahteraan keluarga,” kata Dyah.
