BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA ACEH Menyampaikan yang Layak Disampaikan
Related Articles
Humas Aceh | 20 Okt 2017
Aceh Barat Daya – Hasil pembangunan tidak cukup di output saja. Sebelum ada kemanfaatan atau outcome yang dihasilkan, maka pembangunan tersebut belum bisa dianggap berhasil. Oleh karena itu, proyek-proyek besar atau mercusuar yang tidak bersentuhan dengan kemanfaatan untuk rakyat, sebaiknya dikurangi.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT, dalam sambutan dan arahannya, saat menggelar pertemuan dengan Bupati dan seluruh Kepala SKPK Aceh Barat Daya, di Aula Mushala Komplek Perkantoran Pemkan Abdya, Kamis (19/10/2017).
“Stop proyek mercusuar. Ke depan, program kegiatan dan subkegiatan yang dibangun di Aceh harus berbasis kemanfaatan untuk rakyat, harus terukur dan fokus pada pengurangan angka kemiskinan. Pemerintahan Aceh sekarang adalah rezim yang mengintervensi angka kemiskinan. Jadi segala program yang ada harus diarahkan kepada program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan,” ujar Wagub tegas.
Musyawarah untuk Selesaikan Masalah
Dalam kesempatan tersebut, Wagub menyatakan, bahwa pembangunan yang melibatkan begitu banyak variabel tidak mungkin tanpa masalah. Namun, dengan kekompakan dan kebersamaan, maka segala masalah yang timbul akan dengan mudah ditemukan solusinya.
“Masalah tentu akan ada, namun seperti budaya yang telah diwariskan oleh indatu kita, duduk bersama dan bermusyawarah adalah cara paling efektif untuk menemukan solusi atas segala masalah yang timbul,” ujar Wagub.
Wagub juga berpesan kepada para pemangku kebijakan untuk benar-benar memperhatikan kualitas infrastruktur yang dibangun. “Kemanfaatan sebuah hasil pembangunan juga ditentukan dari kualitasnya. Oleh karena itu, setiap tahap proses pembangunan harus dilakukan dengan serius agar kualitasnya juga bagus.”
Siap menerima Otokritik dari Legislatif
Dalam kesempatan tersebut, Wagub juga mengapresiasi sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang bersedia ikut bersam rombongan kunjungan kerja Pemerintah Aceh.
“Terima kasih terhadap kerjasama anggota DPRA, otokritik dari teman-teman sangat kita harapkan tapi kerjasama konstruktif yang baik tentu lebih kami harapkan,” kata Wagub.
Sementara itu, Bupati Abdya, dalam sambutan pembukanya berharap agar Pemerintah Aceh terus melakukan pemantauan dan pembinaan dalam berbagai program pembangunan di Aceh Barat Daya.
Sedangkan M Tanwir Mahdi, anggota DPRA dari daerah pemilihan 9, yang turut dalam kunjungan kerja Wagub menyatakan apresiasi terhadap kebijakan menyertakan anggota legislatif dalam kegiatan kunjungan kerja tahun ini.
“Semoga formulasi baru yang ditawarkan oleh Pemerintah Aceh dapat terus berlanjut. Dengan turun bersama ini, kita akan mendapatkan cara pandang yang sama terkait pembangunan. Sehingga, saat kembali dari kunker ini kita dapat mengevaluasi sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing-masing bidang kerja kita,” ujar Tanwir Mahdi.
Usai menggelar pertemuan, Wagub dan rombongan langsung menuju ke lokasi pembangunan proyek revitalisasi Gedung SMP Negeri 1 Jeumpa, Abdya. Raut kecewa terlihat di wajah orang nomor dua di Aceh itu. Kekecewa Wagub dikarenakan prose pengerjaan yang melenceng jauh dari target.
“Minus 38 persen adalah deviasi yang tidak biasa. Harus segera disikapi dengan kerja-kerja cepat agar bangunan ini bisa difungsikan. Ingat kualitasnya harus diperhatikan dengan baik karena bangunan ini akan dipergunaka oleh anak-anak kita untuk menimba ilmu,” pesan Wagub tegas
Selanjutnya, Wagub dan rombongan didampingi Bupati Abdy meninjau lokasi pembangunan jalan batas Abdya-Trangon-Blangkeujren segmen Batas Abdya-Tongra. Di lokas ini, Wagub terlihat puas melihat progres pengerjaan yang melebihi target. Pengerjaan yang ditargetkan selesai 16,72 persen, saat kunk ini sudah mencapai 29,70 persen.
“Bagus, harus terus dipertahankan kinerja yang seperti ini. Saat ini cuaca sangat bagus, maka pengerjaan tentu bisa terus dipacu,” imbuh Wagub.
Nova juga mengungkapkan, saat ini Pemerintah Aceh sedang mengusahakan agar proses pembangunan jalan ini dilakukan dengan skema multiyears. Oleh karena itu, Wagub mengharapkan dukungan semua pihak agar Mendagri menyetujui pengajuan skema pembangunan multiyears ini.
Untuk diketahui bersama, total ptoyek strategis di Kabupaten Aceh Barat Daya untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp149,4 miliar yang terbagi dalam 47 paket otonomi khusus sebesar Rp99,5 miliar. Sedangkan proyek yang menggunakan sumber dana dari APBA adalah sebesar 49,9 miliar yang terbagi dalam 26 paket pengerjaan.
