Home / Berita Terbaru / Asisten Sekda Aceh Mawardi Harap TPAKD Perluas Akses Keuangan untuk Masyarakat
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Ir. Mawardi, saat menyampaikan sambutan dalam Rapat Pleno TPAKD se- Provinsi Aceh Tahun 2024 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh, di Hotel Ayani, Banda Aceh, Jum'at, (22/3/2024).

Asisten Sekda Aceh Mawardi Harap TPAKD Perluas Akses Keuangan untuk Masyarakat

BANDA ACEH— Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Mawardi, mengharapkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD kabupaten/kota dapat mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas– luasnya kepada masyarakat melalui berbagai inovasi dan terobosan baru untuk mendukung perekonomian daerah.

Hal tersebut disampaikan Mawardi dalam Rapat Pleno TPAKD se- Provinsi Aceh Tahun 2024 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Aceh, di Hotel Ayani, Jumat, (22/3/2024). “Kami sangat mengharapkan melalui Rapat Pleno hari ini TPAKD kabupaten/kota segera melakukan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalisasi dan peran TPAKD dengan membangun sinergitas dalam hal mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh,” kata Mawardi.

Menurut Mawardi, kemudahan dan keringanan masyarakat dalam mengakses pembiayaan keuangan merupakan salah satu kunci meningkatkan ekonomi Aceh.

Sementara itu, Kepala OJK Aceh Yusri, mengungkapkan, sektor utama yang paling besar menopang pertumbuhan ekonomi di Aceh adalah pertanian, kehutanan dan perikanan. Namun, penyaluran pembiayaan lembaga keuangan terhadap sektor tersebut begitu rendah, yaitu hanya 6,02 persen.

“Mungkin karena inilah pertumbuhan ekonomi Aceh kedua terendah di Sumatera,” kata Yusri.
Yusri menyebutkan, ada beberapa alasan lembaga keuangan, utamanya perbankan begitu minim menyalurkan pembiayaan kredit usaha rakyat atau KUR untuk sektor pertanian. Diantaranya adalah risiko gagal panen, hama, dan tidak adanya jaminan asuransi. “Sejak berlakunya Qanun keuangan syariah tidak ada lagi asuransi konvensional yang bisa beroperasi di Aceh, sementara asuransi syariah untuk sektor pertanian belum berjalan,” kata Yusri.

Oleh sebab itu, Yusri mendorong TPAKD untuk membangun lembaga Penjaminan Kredit Daerah yang bisa menjadi jaminan bagi para petani untuk mengakses pembiayaan perbankan. “Hal kedua yang bisa kita lakukan adalah, membuat program kerja sama antara TPAKD dengan perbankan untuk memberi pembiayaan KUR kepada petani baru, bukan hanya untuk pertanian, tapi juga bisa untuk peternakan,” kata Yusri.

Selain itu, rendahnya literasi keuangan masyarakat menjadi sebab lainnya penyaluran KUR sektor pertanian begitu minim. Masyarakat lebih tertarik mengambil pinjaman pada pinjol. “Padahal ada juga lembaga keuangan yang bisa memberikan pinjaman dana di bawah Rp10 juta seperti Pegadaian, PNM dan PTPN Syariah,” kata Yusri.
Yusri berharap, peningkatan literasi keuangan juga dimasukkan dalam program kerja TPAKD 2024. []

Check Also

Pj Gubernur Harap Masyarakat Aceh di Sumut Ikut Dukung Pelaksanaan PON

MEDAN— Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Bustami, mengharapkan kepada masyarakat Aceh yang berdomisili di Sumatera Utara …