Home / Berita Terbaru / Gubernur sambut Tim Komite IV DPD RI, bahas opini WDP dari BPK

Gubernur sambut Tim Komite IV DPD RI, bahas opini WDP dari BPK

Banda Aceh, 2-9-2015 | Humas Aceh

BANDA ACEH: Gubernur Aceh, dr. Zaini Abdullah menyambut kunjungan kerja dari Tim Komite IV DPD RI dalam rangka membahas tindak lanjut hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang memberi opini wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap laporan  keuangan Pemerintah Aceh tahun anggaran 2014 di Gedung Serbaguna, Sekretariat Daerah Aceh, Banda Aceh, Selasa (1/9).

Rombongan tim Komite IV DPD RI yang dipimpin oleh Dr. H. Ajiep Padindang tersebut terdiri dari AM. Fatwa, Ayi Hambali, Abdul Rahmi, Herry Erfian, Siska Marleni dan Arianus Garu. Sementara dari pihak Pemerintah Aceh, Gubernur Zaini di dampingi oleh Asisten I Setda Aceh, Iskandar A Gani, Asisten III Setda Aceh, Muzakkar A Gani, Kepala Inspektorat Aceh, Syahrul Badrudin, Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, Muhammad serta beberapa Kepala SKPA terkait. Turut hadir perwakilan dari anggota DPRK Banda Aceh, Syarifah Munira dan Asisten I Pemerintah Kota Banda Aceh, Tarmizi Yahya.

Dalam sambutannya, Gubernur mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari Komite IV DPD RI, dan berharap dapat memperkuat kerjasama dalam bidang keuangan Aceh, terutama dalam sektor pajak, perimbangan keuangan pusat dan daerah, lembaga keuangan daerah, koperasi, serta UMKM, yang merupakan bidang yang ditangani oleh komite tersebut.

“Untuk pandangan secara umum, pendapatan Aceh saat ini terdiri dari Pendapatan Asli Aceh (PAD), Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan lain-lain. Untuk PAD yang bersumber dari  pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan Aceh dan zakat pendapatnya mencapai Rp 1,73 triliun lebih pada 2014,” kata Gubernur.

Menurut Gubernur, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada 2013 dan 2012, pendapatan Asli Aceh pada tahun 2014 mengalami kenaikan hingga 32,18%.

“Sejauh ini, Pendapatan Asli Daerah kami memang masih bergantung kepada restribusi dan pajak daerah. Namun harus diakui, kami belum terlalu maksimal mengolah pajak daerah ini, sehingga masih banyak wajib pajak yang belum tergarap dengan baik. Saat ini kami sedang berupaya untuk membenahi berbagai sumber daya agar pajak daerah ini bisa digarap lebih optimal,” ujar Gubernur.

Sementara itu, lanjut Gubernur, pendapatan dari dana perimbangan yang bersumber dari Pemerintah berupa Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi mencapai  Rp 2,55 triliun. Selain itu, Pendapatan Aceh bersumber dari Hibah, Dana Penyesuaian, Dana Otonomi Khusus, Dana Penyesuaian Lainnya dan Dana Transfer Lainnya, serta Pendapatan Aceh Lainnya mencapai Rp 7,32 triliun.

“Adapun untuk anggaran pembangunan lainnya,  Aceh  masih sangat bergantung kepada dana transfer pusat, baik itu  Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi. Beruntungnya, kami masih mendapat dukungan dana melalui dana Otonomi Khusus,” tambahnya.

Untuk tahun 2015, Dana Otonomi Khusus Aceh yang diterima sebesar Rp 7,057 triliun. Dana Bagi Hasil pajak berkisar Rp 283,8 miliar, Dana Bagi hasil Sumber Daya Alam mencapai Rp 658,9 miliar, DAU sebesar Rp 1,2 triliun dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 88,5 miliar.

“Kami yakin,  ada beberapa hal yang perlu dievaluasi mengenai anggaran ini. termasuk kebjjakan anggara untuk kabupaten/kota,  mungkin ada juga sejumlah hal yang perlu untuk kita diskusikan,” katanya.

Sehubungan dengan itu, Gubernur berharap para pejabat terkait di lingkungan Pemerintahan Aceh yang bisa menjelaskan lebih rinci  mengenai data dan permasalahan tentang pendapatan daerah, sehingga Pemerintah Aceh nantinya dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

“Kami yakin masalah pendapatan daerah dan dana transfer  yang ada di Aceh bisa lebih jelas dan transparan, untuk tercapainya peraihan WTP pada masa akan datang.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur menghimbau para perwakilan rakyat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat bersinergi  agar pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah bisa lebih optimal.

Bahas isu bendera

Sementara itu, anggota DPD-RI, A.M. Fatwa mengungkapkan hubungan emosionalnya dengan Aceh yang dulu pernah terlibat dalam proses perundingan anggota GAM bersama Pemerintah RI di Banda Aceh pada masa konflik silam. Menurutnya masih banyak persoalan politik antara Aceh dan Pemerintah Pusat yang harus segera diselesaikan.

“Salah satu contohnya adalah isu penggunaan lambang dan bendera Aceh yang merupakan tuntutan dari MoU Helsinki. Pemerintah Aceh dan Pusat harus memaksimalkan dialog antara kedua belah pihak,” katanya.

Mantan aktivis keturunan Bugis asal Sulawesi yang pernah dituntut penjara seumur hidup pada rezim orde baru tersebut mengatakan Aceh akan lebih baik mengelola pendapatan dan mengembangkan ekonominya jika tidak ada gejolak politik rakyat dan Pemerintah Pusat mampu berbuat adil dan jujur dalam mengimplementasikan semua butiran perjanjian damai MoU Helsinki.

A.M. fatwa mencontohkan pengalamannya sewaktu berkunjung ke Finlandia, dimana terdapat sebuah kawasan berupa pulau Aland. Pulau tersebut menurutnya diberikan hak istimewa untuk mempunyai bendera sendiri dan hak untuk mengatur segala urusan internal bebas dari campur tangan pemerintah pusat di Helsinki.

“Cara seperti ini, yang dilakukan oleh Pemerintah Finlandia terhadap Pulau Aland seharusnya dapat menjadi rujukan bagi Pemerintah Pusat di Jakarta dalam menangani isu lambang dan bendera Aceh. Ini merupakan pekerjaan rumah (PR) harus diselesaikan bersama-sama antara Pemerintah Aceh dan RI dengan pendekatan hati dan keikhlasan, bukan militer,” pungkasnya.

Gubernur Zaini menjelaskan, Pemerintah Aceh saat ini mempunyai hubungan dan komunikasi yang baik dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Gubernur menjelaskan jika mengikut peraturan yang berlaku sebenarnya bendera Aceh sudah disahkan oleh anggota DPR Aceh dan legal disisi undang-undang.

Namun, pihaknya tidak mau menciptakan kondisi yang tidak kondusif dikalangan masyarakat akibat permasalahan bendera karena qanun untuk bendera tersebut masih memicu kontroversi di pemerintah pusat sehingga membuatnya tertunda untuk disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Walaupun demikian, Gubernur berkata akan menyelesaikan segala permasalahan politik antara Pemerintah Aceh dan pusat dalam sisa waktu kepimimpinannya sehingga masyarakat Aceh dapat fokus dalam pembangunan ekonomi tanpa ada lagi gejolak politik dengan Pemerintah Pusat

Check Also

Asisten II Buka Meeting Satgas Percepatan Investasi Aceh

BANDA ACEH – Asisten II Sekda Aceh, Ir. Mawardi, membuka Meeting & Capacity Building Satuan …