Home / Berita Terkini / Pemerintah Umumkan Pengadaan Lelang Tahap II APBA 2016

Pemerintah Umumkan Pengadaan Lelang Tahap II APBA 2016

Humas Aceh | 28 Maret 2016

Banda Aceh — Untuk mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2016, Pemerintah Aceh akan mengumumkan Lelang Tahap II tahun 2016, Senin 28 Maret.

Lelang tersebut meliputi 82 paket senilai Rp 197,5 Milyar, yang terdiri dari kegiatan pengadaan konstruksi 49 paket senilai 178,23 M, barang 11 paket/Rp 9,15 M, konsultansi 21 paket/Rp 9,78 M dan jasa lainnya 1 paket dengan nilai Rp 346,6 Juta.

Ke semua paket tersebut tersebar di 20 kabupaten/kota dan pelaksanaan pelelangan kegiatan atau pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik (e-Procurement).

Rincian kegiatan pada masing-masing SKPA meliputi Dinas Cipta Karya sebanyak 22 paket, Dinas Kesehatan 8 paket, Dinas Tenaga Kerja 8 paket, Dinas Pendidikan 7 paket, Dinas Bina Marga  6 paket, Dinas Pengairan 6 paket.

Untuk Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan 5 paket, Dinas Kelautan dan Perikanan 4 paket, Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh 4 paket, Badan Pembinaan Pendidikan Dayah 3 paket, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 paket, Badan Penanggulangan Bencana 1 paket, Dinas Sosial 1 paket, Dinas Registrasi dan Kependudukan 1 paket, Dinas Perhubungan Informasi dan  Telematika 1 paket, Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 paket, Dinas Koperasi dan UKM 1 paket, Satuan Polisi Pamong Praja & Wilayatul Hisbah 1 paket, serta Dinas Pertambangan dan Energi 1 paket.

Mengenai rincian nama-nama paket kegiatan yang dilelang  dapat diakses melalui situs web: http://lpse.acehprov.go.id. Sedangkan  pendaftaran dan download dokumen mulai tanggal 28 Maret 2016.

Untuk efektifitas dan efisiensi waktu pelaksanaan lelang, Pemerintah Aceh memberikan batas waktu kepada pihak pemenang tender untuk melakukan penandatanganan kontrak secara kolektif paling lambat 10 Mei 2016 untuk metode pasca kualifikasi, dan paling lambat tanggal 20 Mei  2016 untuk metode pra kualifikasi.

Check Also

[Video] Semua Sepakat Protokol Kesehatan Diperketat dan Pemberian Sanksi