Home / NASIONAL / Pertemuan Gubernur Zaini dengan Presiden Jokowi

Pertemuan Gubernur Zaini dengan Presiden Jokowi

Banda Aceh | 11/25/2014|

Bogor [Humas Aceh ] – Dalam pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang berlangsung di ruang Garuda, Gedung Induk Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (23/11/2014) kemarin, Gubernur Aceh dr H Zaini Abdullah menyampaikan beberapa hal diantaranya seputar penyelenggaraan birokrasi Pemerintahan, pelayanan public, dan juga melaporkan kondisi Aceh yang rawan bencana, termasuk memaparkan kondisi jalan nasional lintas barat selatan Aceh yang sering longsor.

pak gub-wapres
Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla berfoto bersama seluruh Gubernur se-nusantara, termasuk Gubernur Aceh Zaini Abdullah (kanan atas) di Istana Bogor, Jawa Barat, 24 November 2014.

Dalam pertemuan yang dikemas secara informal itu, Presiden juga mendengarkan “curhat” dari 34 para Kepala Daerah tentang kendala pembangunan yang terjadi di daerah masing-masing. Sejumlah Gubernur diberi kesempatan berbicara.

 

Jokowi yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, turut memberikan arahan yang menitikberatkan pada rencana program pembangunan wilayah, skala prioritas dan kendala, serta usulan dari setiap provinsi.

Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh Dr Mahyuzar menuturkan, pertemuan yang difasilitasi Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini merupakan kelanjutan dari pertemuan pertama yang diselenggarakan Mendagri di Istana Negara dan di Aula Kemendagri beberapa waktu lalu, yang bertujuan mempercepat pelaksanaan pembangunan di daerah dan membenahi jalur birokrasi.

 

Dalam pertemuan tersebut, jelas Mahyuzar, Gubernur Zaini Abdullah menyampaikan persoalan sarana dan prasarana untuk lumbung pangan nasional yang saat ini masih belum memadai. Selain itu, Zaini juga melaporkan kondisi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas Sabang yang belum dapat dioperasionalkan.

 

Doto Zaini juga menyampaikan masalah hak pengelolaan lapangan Blang Padang, jaringan listrik yang belum memadai, percepatan RPP dan Rperpresturunan UU No. 11 tahun 2006.

 

Mahyuzar mengatakan, untuk mengatasi permasalahan tersebut, Gubernur Zaini Abdullah atas nama rakyat Aceh mengusulkan kepada Presiden antara lain: untuk penanggulangan banjir mengusulkan, (1) Penanggulangan banjir secara komprehensif di wilayah Kab Aceh Singkil dan Kota Subulussakam, termasuk normalisasi sungai Lawe Alas, krueng Tripa, krueng Baroe dan Krueng Seumanyam.

 

2) Pembangunan breaks water sepanjang pantai yang mengancam pemukiman penduduk. “Untuk meningkat produksi padi di Aceh, pak Gubernur mengusulkan pembangunan waduk dan irigasi diantaranya Rukoh/Tiro, Jambo Aye/Langkahan, Susoh, Lawa Alas dan Pantee Lhoung,” rinci Mahyuzar.

 

“Juga percepatan penyelesaian pemangunan waduk/IrigasiKrueng Pasee, Krueng Keureutoe, Lhok Guci dan rehabilitasi irigasi Baro Raya,” imbuh doktor lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran itu.

Begitu juga dalam mengatasi bencana lonsor jalan nasional lintas barat Aceh terutama di kawasan gunung Paro dan Gunung Kulu dan gunung Geurutee.

 

Gubernur Zaini, sebut Mahyuzar, juga mengusulkan; Relokasi ruas jalan gunung paro dan gunung kulusepanjang 18 Km melalui trase lain, sertapembangunan Torowongan di Gunung Geurutee sepanjang 1,3 Km.

 

Gubernur Zaini juga menyampaikan terkait pembangunan jalan Poros Tengah terutama ruas jalan Aceh Tenggara-Gayo Lues dan ruas jalan Gayo Lues – Aceh Tengah. “Terhadap usulan ini Bapak Presiden langsung memerintahkan Menteri PU untuk segera diturunkan Tim guna melakukan perencanaan yang komprehensif agar permasalahan banjir, waduk, irigasi dan kelancaran transportasi darat di Aceh cepat teratasi,”kata Mahyuzar, mengutip hasil pertemuan yang berlangsung dalam suasana santai tersebut.

 

Karo Humas Pemerintah Aceh menambahkan, terhadap usulan percepatan RPP dan RPerpres turunan UUPA, Wakil Presiden Yusuf Kala, kata Mahyuzar, sudah memerintahkan Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Jalil untuk segera menyelesaikan terutama RPP Pengelolaan Bersama Migas di Aceh sampai 200 Mil, RPP Kewenangan Nasional yang bersifat nasional di Aceh dan RPerpres Pengalihan Kanwil BPN dan Kantor BPN menjadi Perangkat Aceh dan Perangkan Kab/Kota.

Selanjutnya Gubernur Zaini mengusulkan percepatan Pembangunan Jalan Tol Sumatera (Banda Aceh-Besitang-Sumatra Utara) dan percepatan penyelesaian Hak Pengelolaan Tanah Blang Padang untuk Pemerintah Aceh yang nantinya akan digunakan sebagai ruang terbuka hijau, upacara kenegaraan, keagamaan, dan event promosi pembangunan dan wisata Aceh serta tempat olah raga masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Zaini Abdullah juga memohon persetujuan Pembangunan 5 unit Rumah Sakit Regional di Kawasan Utara-Timur Aceh, Kawasan Tengah Aceh dan Kawasan Barat Selatan Aceh.

 

Gubernur Zaini juga meminta percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) antara lain: Tampur, Jambo Ayee, Krueng Tripa, Krueng Seumanyam, kemudian Pembangunan Pembangkit Listrik Panas Bumi; di kawasan Seulawah, Burni Telong dan Peut Sagoe.

 

“Untuk usulan ini akan dimasukkan dalam grand design nasional. Terhadap undangan menghadiri peringatan 10 tahun Tsunami Aceh, Presiden Jokowi mengatakan akan mempertimbangkannya,” pungkas Mahyuzar.

 

Pertemuan Konsolidasi

Presiden Jokowi memastikan pertemuan bersama Gubernur ini sangat penting untuk mensinergikan rencana pusat dan daerah. Presiden berencana untuk melakukan pertemuan dengan para Gubernur secara rutin setiap bulannya.”Agar nyambung antara pusat dan daerah. Ini penting sekali karena rencana dan gagasan besar makro yang ada di pusat, kalau pelaksanaannya tidak nyambung dengan daerah tentu nanti secara organisasi dan konsolidasi satu sama lain akan sangat sulit. Oleh sebab itu kita ingin nyambung terus dengan gubernur. Setelah ini dengan Bupati dan Walikota,” kata Presiden Jokowi.

 

Rapat koordinasi Presiden Jokowi dengan para Gubernur seluruh Indonesia itu antara lain dihadiri, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijanto, Menko Perekonomian Sofyan Jalil, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursidan Baldan, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbayan dan Menteri Bappenas, Andrinof Chaniago.

Check Also

( VIDEO ) Arif Agus Resmi Jabat Kepala BPK Perwakilan Aceh