Home / PEMERINTAHAN / Sekda Aceh Buka Bimtek PPID se-Aceh

Sekda Aceh Buka Bimtek PPID se-Aceh

Banda Aceh, 11/19/2014 | Humas Aceh

Banda Aceh [ Humas Aceh ] – Pemerintah Aceh melalui Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Sekretariat Daerah Aceh menggelar Bimbingan Teknis bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tingkat kabupaten/kota se–Aceh.

Kegiatan yang mengangkat tema ‘Melalui Bimbingan  Teknis PPID se-Aceh, Kita Wujudkan Transparansi Informasi Pada Publik’ ini, akan diselenggarakan selama dua hari (18-19/11) di hotel Makkah, (Selasa, 18/11/2014).

Sekretaris Daerah Aceh, Drs Dermawan MM dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Muzakkar selaku Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setda Aceh, berharap dengan diselenggarakannya kegiatan ini, maka peran PPID, baik di Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Aceh bisa bekerja lebih optimal dan mampu menjawab tuntutan akan semangat transparansi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Untuk kebijakan Keterbukaan Informasi Publik ini, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran tanggal 3 Oktober 2013 yang memerintahkan seluruh Pemerintah Daerah membentuk PPID di semua bidang.”

Muzakkar menambahkan, kebijakan ini telah diperkuat pula dengan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolahan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh; Surat Keputusan Guburnur Nomor 335 tahun 2012 tentang Penetapan PPID Aceh; dan Surat Keputusan Gubernur Nomor 065 tahun 2013 tentang SOP Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Aceh.

Terkait semua kebijakan ini, maka Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh diharuskan segera melengkapi perangkat PPID di wilayah masing-masing, sekaligus meningkatkan kapasitas personalnya.

“Perlu saya sampaikan, bahwa Komisi Informasi Aceh (KIA) yang hadir sejak 2011, telah banyak menyelesaikan sengketa informasi publik yang melibatkan berbagai pihak, baik itu melibatkan masyarakat selaku pemohon informasi, maupun pejabat penyedia informasi selaku termohon. Para pejabat penyedia informasi inilah yang disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau disingkat PPID,” terang Muzakkar.

Muzakkar menekankan, PPID adalah pintu gerbang bagi publik yang ingin mendapatkan informasi. Selagi informasi itu tidak bersifat rahasia, maka tidak ada alasan untuk tidak membukanya kepada masyarakat.

“Hanya informasi rahasia yang tidak boleh diketahui publik. Apa saja informasi rahasia itu? Inilah salah satu materi yang akan dikupas dalam pertemuan ini.”

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan sebuah regulasi yang sangat berperan mendorong hadirnya semangat transparansi di negeri ini. Semangat ini diharapkan bisa membantu pencegahan dan pemberantasan korupsi, sekaligus mendorong keberhasilan reformasi birokrasi di Indonesia.

Empat Poin Penting yang harus dikuasai PPID

Muzakkar menjabarkan, PPID adalah tokoh kunci di balik implementasi UU ini. Sebagai tokoh kunci, maka kapasitas tentu menjadi hal penting untuk kita perhatikan. Untuk itu, minimal ada empat ketrampilan yang harus dikuasai oleh PPID, yaitu:

  1. Memahami kriteria informasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, baik itu informasi yang bersifat serta merta, informasi berkala, informasi berdasarkan permintaan, dan informasi yang dirahasiakan. Dengan memahami ini, maka saudara tentu akan tahu cara merespon tuntutan para pemohon informasi.
  2. Mengetahui sanksi manakala terjadi pelanggaran dalam pelayananan informasi. Saya berharap sanksi ini harus dipahami dengan baik, karena tidak hanya menyangkut ancaman bagi PPID, tapi juga terkait pencitraan lembaga pemerintahan.
  3. Menguasai tata cara untuk pelayanan informasi di unit kerja masing-masing. Misalnya, apa saja yang harus dipenuhi oleh pemohon informasi jika mereka ingin mendapatkan informasi dan berapa lama waktu yang harus diberikan untuk memenuhi permohonan tersebut.
  4. Menguasai teknik dan etika komunikasi yang baik untuk pelayanan publik. Hal ini penting karena PPID biasanya akan berhadapan dengan pemohon informasi yang kritis. Untuk memperlancar tugas ini, sudah pasti teknik komunikasi harus dikuasai dengan baik agar pelayanan berjalan dengan lancar dan tidak memunculkan miskomunikasi.

“Empat poin ini, boleh dikatakan, merupakan hal mendasar yang mesti dikuasai PPID. Dengan penguasai dan menerapkan poin ini, maka bisa saya pastikan lembaga pemerintah tidak akan pernah mengalami masalah dengan sengketa informasi. Sayangnya, sampai sejauh ini belum banyak PPID yang menguasai masalah ini.”

Pada masa yang akan datang, permasalahan ini harus bisa kita perbaiki agar Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyediakan informasi secara baik kepada masyarakat. “Itu sebabnya bimbingan teknis ini kita laksanakan, dengan harapan, lembaga Pemerintah di Aceh siap menjalankan kebijakan informasi sebagaimana tuntunan Undang-Undang,” tambah Muzakkar.

Dengan demikian, lanjut Mujzakkar, para peserta dapat berperan aktif dalam rangka mendorong transparansi di daerah masing-masing, sekaligus menjalankan fungsi-fungsi kehumasan dengan baik.

“Mengingat materi yang dibahas sangat penting untuk membangun pencitraan Pemerintah, saya berharap saudara-saudari dapat mengikuti pertemuan ini secara maksimal dan menyerap semua materi yang disampaikan nara sumber. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bimbingan Teknis untuk Pejabat Eselon III dan IV serta Pejabat PPID tingkat Kabupaten/Kota se-Aceh, dengan ini resmi saya nyatakan dibuka,” pungkas Muzakkar.

Check Also

Tindaklanjuti Instruksi Mendagri, Gubernur Aceh Kembali Perpanjang PPKM Mikro hingga 2 Agustus

BANDA ACEH – Gubernur Aceh Nova Iriansyah kembali mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) tentang perpanjangan Pemberlakuan …