BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA ACEH Menyampaikan yang Layak Disampaikan
Related Articles
Banda Aceh, 12/08/2014 | Humas Aceh
Jakarta, — Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada) dalam pertemuan mereka di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (8/12).
“Kami berdiskusi, bertukar pikiran tentang situasi tanah air kita yang terakhir. Pak Jokowi juga sempat mengangkat permasalahan Perppu Pilkada langsung,” ujar SBY usai pertemuan dengan Jokowi.
Perppu Pilkada dikeluarkan SBY di akhir masa pemerintahannya untuk membatalkan Undang-Undang Pilkada yang mengembalikan kewenangan memilih kepala daerah ke DPRD. UU Pilkada yang disetujui DPR lewat voting di rapat paripurna memancing reaksi keras publik, membuat SBY menganggap ada keadaan mendesak untuk mengeluarkan Perppu agar pilkada tetap dilakukan langsung oleh rakyat.
Perppu Pilkada yang pembahasannya akan dimulai di DPR pada Januari 2015 kini kembali panas pasca Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie dalam Musyawarah Nasional di Nusa Dua, Bali, merekomendasikan untuk menolak Perppu Pilkada, mengingkari kesepakatan yang telah dibuat antara Demokrat dan Koalisi Merah Putih untuk mendukung Perppu tersebut. (Baca Demokrat: Golkar Begitu Mudah Ingkari Komitmen)
Oleh sebab itu SBY selaku Ketua Umum Demokrat dan pihak yang mengeluarkan Perppu Pilkada menjalin komunikasi intensif dengan partai-partai politik untuk menggolkan Perppu tersebut di DPR. (Baca: Golkar Ingkar, SBY Minta Demokrat Merapat ke PDIP)
“Kebetulan kami (SBY dan Jokowi) punya posisi sama untuk bersama-sama mengawal Perppu sehingga Insya Allah bisa diterima DPR,” kata SBY di Istana Merdeka.
Mantan presiden RI itu menegaskan, dia dan Jokowi sama-sama berkepentingan dalam mendukung pilkada langsung oleh rakyat, sebab pilkada langsung sesuai dengan aspirasi rakyat untuk mewujudkan demokrasi melalui pemilihan kepala daerah.
“Seratus persen ada kesesuaian (antara SBY dan Jokowi). Ini yang kami bicarakan tadi,” ujar SBY.
Namun ketika ditanya soal kemungkinan bergabungnya Demokrat ke Koalisi Indonesia Hebat pasca “pengkhianatan” Golkar soal Perppu Pilkada, SBY tak menjawab. Ia langsung meninggalkan Istana sambil melambaikan tangan kepada wartawan.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla yakin Demokrat akan merapat ke KIH. “Untuk kasus Perppu Pilkada, saya yakin Demokrat akan bergabung dengan kami (KIH),” kata dia, Jumat (5/12).
Untuk diketahui, Golkar menolak Perppu Pilkada karena ingin kepala daerah dipilih oleh DPRD. Pilkada tak langsung menguntungkan Golkar karena mereka jadi bisa menguasai banyak posisi kepala daerah. Selaras dengan tujuannya meraup banyak kursi kepala daerah, Golkar juga mengusulkan revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) untuk memperkuat posisi DPRD.
Sumber : CNNIndonesia.com
