Anggota Komite II DPD RI bahas masalah energi dengan Pemerintah Aceh.

BANDA ACEH [ Humas Aceh ] – Sejumlah anggota Komite II DPD RI berkunjung ke Aceh dan mengadakan rapat dengan Pemerintah Aceh pada Senin, 10 November 2014.

Acara yang berlansung di Dewan Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh dipimpin lansung oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan dihadiri oleh Sektaris Daerah Aceh, Dermawan,MM,  beberapa anggota DPD RI diantaranya Fakhrul Razi, Rafly dan Ketua Komite II, Parlindungan Purba beserta sejumlah kepala masing-masing SKPA.

Adapun agenda yang dibahas adalah menyangkut dengan masalah UUPA, keterbatasan energi, pengembangan sektor kelautan, pemabangunan infrastruktur setelah bencana dan peningkatan penanaman modal di Aceh.

Dalam sambutannya, Gubernur Aceh, Zaini Abdullah menegaskan bahwa persoalan Aceh hari ini adalah disebabkan adanya ketidakjelasan dan kesepakatan terkait penyelesaian UUPA oleh pemerintah pusat.

“Saya berharap kepada pemerintah pusat dibawah Presiden Jokowi sekarang dapat segera mengesahkan berbagai turunan UUPA maupun aturan kekhususan lainnya yang masih belum selesai,” ujar Gubernur Aceh, Zaini Abdullah.

Beliau menegaskan undang-undang khusus yang berlaku di Aceh saat ini bukanlah hal yang sengaja diada-adakan, melainkan adalah solusi dari perjanjian damai antara daerah dan pusat.

“Oleh karena itu, saya sangat berharap agar tidak lagi dualisme hukum antara daerah dan pusat supaya UUPA segera terrealisasi demi menciptakan kehidupan masyarakat Aceh sejahtera,” kata Zaini Abdullah.

Gubernur berharap Aceh dapat meningkatkan potensi kelautan dan sektor ekonomi kerakyatan sesuai dengan program pemerintah pusat. Tentang penanaman modal, Gubernur menjamin keamanan kepada semua investor, termasuk dari negara asing.

Sementara di bidang energi, Ketua Komite II, Parlindungan Purba menyatakan DPD RI akan sangat concern dengan Aceh. Menurutnya, pihaknya akan segera menyampaikan masalah energi ini kepada menteri terkait.

Rombongan anggota komite II DPD RI turut membahas berbagai macam isu kekinian. Adapun pembahasan yang dibahas dalam pertemuan tersebut diantaranya masalah bencana alam, peningkatan sarana dan prasarana di bidang investasi, kelautan dan perikanan, pertambangan dan energi serta sarana listrik.