BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA ACEH Menyampaikan yang Layak Disampaikan
Related Articles
BENER MERIAH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M. Nasir bersama Asisten I Setda Aceh Syakir bertemu dengan Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar di Ruang Kerja Bupati Bener Meriah, Jumat (26/12) malam. Pertemuan itu membahas percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana.
Dalam pertemuan tersebut, Tagore mengusulkan pembangunan huntara dan huntap bagi korban banjir dan longsor yang terjadi beberapa waktu lalu. Ia menyebut banyak rumah warga rusak berat bahkan hilang akibat bencana, sehingga membutuhkan penanganan segera dari pemerintah provinsi dan pusat.
Selain pembangunan hunian, Tagore juga menyoroti pentingnya penyediaan lahan relokasi yang aman. Menurut dia, sebagian lokasi rumah warga yang terdampak tidak lagi layak dibangun kembali karena berada di kawasan rawan, seperti dekat perbukitan yang berpotensi longsor dan bantaran sungai yang rawan banjir.
“Kalau dibangun kembali di lokasi lama, risikonya besar. Karena itu, perlu relokasi ke tempat yang lebih aman,” kata Tagore.
Tak hanya soal perumahan, Tagore juga meminta Pemerintah Aceh menyampaikan aspirasi daerah kepada pemerintah pusat untuk menghidupkan kembali sektor pertanian di Bener Meriah. Ia menilai sektor pertanian merupakan urat nadi perekonomian masyarakat setempat.
Saat bencana terjadi, kata dia, banyak lahan pertanian warga yang terdampak dan tidak bisa lagi dimanfaatkan secara optimal. Karena itu, pemerintah diminta segera melakukan pendataan serta menyiapkan solusi, baik melalui bantuan pemulihan lahan maupun dukungan sarana produksi.
“Kami juga meminta agar pendistribusian logistik terus dilakukan, terutama ke daerah-daerah terisolir yang sulit dijangkau,” kata dia.
Sementara, Sekda Aceh M. Nasir menyatakan masukan dari Pemerintah Kabupaten Bener Meriah akan menjadi bahan koordinasi lebih lanjut di tingkat provinsi dan pusat, terutama terkait penanganan pascabencana dan pemulihan ekonomi masyarakat.
“Pemerintah berkomitmen menindaklajuti masukan-masukan yang disampaikan kabupaten/kota yang terdampak bencana,” ujarnya. []
