BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA ACEH Menyampaikan yang Layak Disampaikan
Related Articles
Banda Aceh | 10/17/2014 |
Jakarta [ Humas Aceh ] – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan menyelenggarakan focus group discussion (FGD) terkait terminasi pengoperasian kilang LNG Arun di masa depan beberapa waktu yang lalu.
Anehnya, FGD itu dilakukan tanpa melibatkan Pemerintah Aceh yang dijanjikan diberikan aset Arun sebesar 30 persen.
Penyelenggaraan FGD tanpa melibatkan pemerintah daerah (pemda) tersebut menimbulkan kekecewaan. Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, menilai apa yang dilakukan oleh DJKN Kemenkeu telah menelikung stakeholders lokal.
“Apa yang dilakukan oleh DJKN sungguh membuat seluruh rakyat Aceh kecewa. Pasalnya, Pemerintah Aceh lebih setengah tahun terakhir telah melakukan komunikasi, baik lewat surat maupun berjumpa langsung dengan pihak DJKN, untuk membicarakan pengelolaan seluruh aset PT Arun pasca berakhirnya operasi kilang LNG Arun, 15 Oktober 2014 melalui suatu konsep kawasan industri terpadu,” ujar Zaini seperti dikutip dalam rilis yang diterima VIVAnews, Jumat 17 Oktober 2014.
Namun, kata Zaini, pada Senin 7 Oktober lalu, DJKN melakukan FGD dengan para pihak terkait seperti Pertamina, PT Arun, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas).
FGD itu terkait terminasi operasi kilang LNG Arun di Lhokseumawe, Aceh, tanpa melibatkan pemda Aceh selaku tuan rumah.
Beberapa waktu yang lalu, kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung(CT), pada saat mengunjungi PT Arun, di Lhokseumawe, pemerintah telah menawari konsep Kawasan Industri Terpadu Arun (KITA). Kawasan Arun nantinya akan dijadikan sebagai lokasi industri berat, menengah, dan kecil.
“Dengan demikian, pengalaman pada asset kilang minyak milik Pertamina di Pangkalan Brandan yang kini mubazir menjadi besi tua dan tidak terurus dapat dihindari,” katanya.
Dia mengungkapkan, CT dalam kesempatan itu memahami konsep yang diajukan Pemerintah Aceh, dan mengarahkan agar Pemerintah Aceh duduk untuk membahas tindak lanjutnya dengan Pertamina.
Namun, kata Zaini, dengan manuver DJKN Kemenkeu seperti itu, Pemerintah Aceh perlu menentukan sikap bahwa tidak ada kelanjutan pengelolaan asset eks kilang LNG Arun, tanpa mengikut sertakan daerah tempatan.
Menurutnya, kilang LNG Arun telah beroperasi 40 tahun dan selama itu pula rakyat Aceh hanya menjadi penonton.
“Dalam era otonomi khusus sekarang ini, hal itu tidak boleh terulang. Jangan ada pihak-pihak manapun berani mengusik kondisi damai yang saat ini dinikmati rakyat Aceh lewat manuver dan provokasi,” ujar Zaini, yang juga akrab disapa Doto itu.
Dia mengatakan, Pemerintah Aceh dipastikan tetap akan menuntut hak pemda itu. “Kami tetap tuntut ikut mengelola aset eks PT Arun,” ujar Kepala Biro Humas Pemda Aceh, Murthalamuddin.
Aceh kuasai 30 persen aset Arun
Sebagaimana diketahui, CT pada saat mengunjungi PT Arun pada 14 September 2014, menjelaskan aset Arun akan dikuasai Pertamina dan Pemerintah Aceh.
“Nantinya PT Arun sebagai tempat proses regasifikasi gas akan dimiliki bersama oleh Pertamina dan Pemerintah Daerah Aceh. Persentasenya, Pertamina 70 persen, sedangkan Pemda Aceh 30 persen,” kata CT.
Sementara itu, terkait usulan Pemerintah Aceh dan PT Arun, untuk mengalihkan perusahaan tersebut menjadi kilang bahan bakar minyak, CT mengatakan, belum bisa memastikan hal tersebut. Meski CT mengakui, usulan tersebut merupakan salah satu peluang besar bagi investor.
Padahal sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan juga mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, juga berbicara masalah usulan tersebut.
Menurut mereka, Arun sangat cocok dijadikan sebagai kilang BBM, karena memiliki fasilitas yang memadai. Namun, hingga saat ini belum terealisasi.
Menanggapi persoalan tersebut, CT menjawab ringan. CT meminta untuk tidak mengenang masa lalu, tetapi menatap masa depan. “Kita jangan melihat masa lalu, tapi lihat masa depan,” kata dia.
Sumber : Vivanews.com
