BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA ACEH Menyampaikan yang Layak Disampaikan
Related Articles
Humas Aceh | 30 Nov 2016
Banda Aceh – Plt Walikota Banda Aceh, Ir Hasanuddin Ishak mengatakan pengawasan terhadap produk/makanan halal di Banda Aceh adalah tugas bersama. Hal ini disampaikan Hasanuddin Ishak saat membuka Lokakarya Survey Produk Halal di Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2016 yang digelar Disperindagkop dan UKM Kota Banda Aceh bekerjasama dengan Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA), Selasa (29/11/2016) di Aula lantai II, Gedung C, Balaikota Banda Aceh.
Kata Hasanuddin, pengawasan terhadap produk halal tidak hanya menjadi tugas Pemerintah Kota Banda Aceh saja, tetapi juga tugas semua dari berbagai unsur.
“Peran dari para ulama, Perguruan Tinggi, Lembaga Non Pemerintah, Pemilik Usaha dan Instansi terkait menunjukkan kepedulian kita bersama akan upaya peningkatan kualitas produk halal di Banda Aceh. Saya sangat mengapresiasi kesediaan bapak dan ibu untuk meluangkan waktu hadir di acara ini guna berbagi informasi dan berdiskusi terkait penyediaan produk pangan yang memenuhi aspek kehalalan di kota ini,” ujar Hasanuddin kepada para peserta Lokakarya.
Lanjut Hasanunddin, Banda Aceh sejak beberapa tahun lalu terus berupaya mengimplementasikan Syariat Islam secara kaffah dalam setiap aspek kehidupan dan pembangunannya. Sebagai daerah yang telah mencanangkan visi “Banda Aceh sebagai Model Kota Madani”, tentu terus berupaya agar harapan tersebut dapat terpelihara dengan baik.
“Salah satunya dengan menjaga kualitas produk yang beredar di dalam kota agar sesuai dengan syarat-syarat produk yang halal,” ujarnya.
Karenanya, pengawasan atas kehalalan produk pangan merupakan bagian dari upaya tersebut, termasuk nilai ke-thayyiban atau keamanan dan nilai gizi pangan itu sendiri.
“Hal ini kita tujukan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam mengkonsumsi berbagai menu sajian makanan yang diperjual-belikan di wilayah Kota Banda Aceh,” tambahnya.
Menurut Hasanuddin, saat ini produk halal menjadi trend dan memiliki nilai jual di dalam pasar wisata. Bukan hanya di wilayah dengan mayoritas muslim seperti Indonesia, namun negara-negara non-muslim di Asia, Amerika, dan bahkan Eropa mulai mengembangkan produk halal untuk menunjang pariwisatanya.
“Thailand bahkan mulai menjual slogan Negara dengan Dapur Halal Terbesar Dunia, hal ini menunjukkan betapa penting dan besarnya potensi pengembangan produk halal tersebut,” ungkap Hasanuddin.
Katanya lagi, sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Aceh saat ini juga sedang gencar-gencarnya mempromosikan Aceh sebagai daerah tujuan wisata halal. Dan Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi memiliki potensi paling besar untuk berinteraksi dengan pendatang, tentunya harus lebih pro-aktif dan mampu menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya khususnya di Aceh.
Ketua YaPKA: Sudah Survey 50 Restoran dan Rumah Makan
Ketua YaPKA, Fahmiwati mengatakan pihaknya telah melakukan survey terhadap 50 Restoran dan Rumah Makan di Banda Aceh.
“Didukung Disperindagkop dan UKM Kota Banda Aceh, kita telah lakukan survey terhadap 50 Restoran dan Rumah Makan, hasilnya Alhamdulillah halal,” ungkapnya.
Katanya, pihaknya melakukan survey terhadap bahan baku yang digunakan, seperti daging dan bahan baku lainnya mencapai 80 sample. Kemudian sample-sample tersebut diperiksa di Lab dan hasilnya semuanya halal.
“Tujuan kita lakukan survey ini adalah untuk memberikan hak konsumen. Untuk umat Muslim apalagi pendatang, mereka harus mendapatkan info Restoran dan Rumah Makan mana yang menyediakan makanan halal,” tutup Fahmawati. (mkk)
