Berita Terbaru

Humas Aceh | 13 Maret 2018  Banda Aceh – Pembina BP2P2A Provinsi Aceh, Darwati A. Gani, meminta penegak hukum menindak tegas pelaku kekerasan atas perempuan dan anak. Tindakan mereka bisa berujung pada traumatik panjang terhadap korban.

Humas Aceh | 12 Maret 2018 Banda Aceh – Pemerintah Aceh yang diwakili Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Mulyadi Nurdin menghadiri acara Pisah-Sambut Kepala TVRI Stasiun Aceh di Kantor TVRI Aceh di Kawasan Mata Ie, Senin, 12 Maret 2018.

Humas Aceh | 10 Maret 2018 Banda Aceh – Sekretaris Jenderal IDI Pusat, Moh. Adib Khumaidi, melantik Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Periode 2017-2020, di Hotel Grand Nanggroe, Sabtu 10/03/2018. Mereka yang dilantik adalah Dr. dr. Safrizal Rahman M.Kes., Sp.OT, sebagai ketua umum, dr. Chalil Putra sebagai Sekretaris dan dr. Emiralda M. Kes., sebagai bendahara. 

Humas Aceh | 9 Maret 2018  Pemerintah Aceh menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas berpulangnya ke Rahmatullah Tan Sri Sanusi Junid, tokoh Malaysia keturunan Aceh, menjelang subuh, Jumat (09/03/2018) di Kuala Lumpur, Malaysia.

Humas Aceh | 7 Maret 2018 Banda Aceh – Yayasan Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi Setda Aceh menggelar sosialisasi dan koordinasi lintas sektor Program Unit Kesehatan Sekolah dalam rangka Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat Nasional 2018.

Humas Aceh | 7 maret 2018 Jakarta – Dokumen Rancangan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang APBA tahun anggaran 2018 sudah berada di Kementerian Dalam Negeri dan segera akan diproses.

Humas Aceh | 6 Maret 2018 Banda Aceh – Pemerintah Aceh melakukan pertemuan dengan Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di gedung Serba guna, Setda Aceh, Selasa 6 Maret 2018.

Humas Aceh | 6 Maret 2018 Banda Aceh – Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Mulyadi Nurdin, meminta Aparatur Sipil Negara untuk tidak terlibat dalam aktifitas politik praktis.

Humas Aceh | 6 Maret 2018 Banda Aceh – Sekretaris Daerah Aceh, Drs, Dermawan mengatakan, pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkendali akan mempermudah Pemerintah dalam merancang program bagi kesejahteraan rakyat.   “Jika jumlah penduduk tidak bisa dikendalikan, tentu akan berdampak pada efektifitas pembangunan tidak berjalan dengan baik, makin tingginya biaya kesehatan, biaya pendidikan dan berbagai biaya lainnya,” kata Dermawan saat membuka …