Galeri Foto

Humas Aceh | 24 Juni 2019 Bireuen- Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh menyerahkan bantuan masa panik kepada korban bencana puting beliung yang terjadi di Kabupaten Bireuen. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Dyah Erti Idawati.

Humas Aceh | 24 Juni 2019 Banda Aceh – Sebanyak 55 siswa hafiz Alquran TK Medina Bilingual Pre School diwisuda. Hafalan mereka beragam mulai dari satu juz hingga 2 juz.

Humas Aceh | 23 Juni 2019 Bangkok – Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-34 dan KTT IMT-GT di Ibu Kota Bangkok, Thailand, Minggu 23/06. Pertemuan itu sendiri sudah berlangsung sejak Sabtu kemarin. 

BANGKOK, THAILAND – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT mengusulkan berbagai program saat hadir pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-34 dan KTT IMT GT yang berlangsung di Hotel Athenee Luxury, Bangkok, pada 22 hingga 23 Juni 2019.

Banda Aceh- Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Rachmat Fitri, mengatakan Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKPTK) harus bisa mendorong peningkatan mutu, citra dan reputasi anggotanya. Sehingga, memberikan kontribusi dalam menjalankan tugas di pemerintahan.

Humas Aceh | 21 Juni 2019 Penguasa adalah tokoh sentral dari sebuah negara. Karenanya, Imam Al Ghazali menyebut beberapa sifat yang mesti dimiliki oleh seorang penguasa, sebelum ia bertugas, agar kelak dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan adil.

Humas Aceh | 21 Juni 2019 REDELONG : Bupati Tgk. H. Sarkawi yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bener Meriah Drs. Mukhlis melintak tiga kepala mukim dalam Kecamatan Bukit, Kamis (20-6-2019) di Masjid Tingkem.

Humas Aceh | 20 Juni 2019  JAKARTA – Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Ir. Helvizar Ibrahim, M.Si mengatakan, agar kekhususan di sebuah daerah khususnya di Aceh berjalan dengan baik, maka perlu ada penegasan dan komitmen dari Pemerintah Pusat terhadap Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang belum terselesaikan, atau tidak sesuai.