BIRO HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH ACEH Menyampaikan yang Layak Disampaikan
Related Articles
Humas Aceh | 6 Feb 2016
Banda Aceh – Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah, bertekad untuk menegakkan Syari’at Islam di Aceh. Meski banyak tantantangan harus dihadapi. Pemihakan para ulama terhadap pelbagai kebijakannya selama ini diakui menjadi penyemangat perjuangannya.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Aceh, dalam pidato tertulis yang dibacakan Asisten II Setda Aceh, Azhari SE M Si, pada acara Forum Ulama Serantau. Kegiatan yang dipusatkan di Hotel Oasis itu turut pula dihadiri oleh sejumlah ulama dari Brunei Darussalam, Tiongkok, Malaysia dan Indonesia, (Sabtu, 6/2/2016).
“Berbagai langkah akan terus kita tempuh agar Syari’at Islam di Aceh semakin kuat dan menjadi nafas kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan pemberlakuan Syari’at Islam berlandaskan pada kesadaran kolektif tentang pentingnya Iman dan Taqwa dalam segala sendi kehidupan,” ujar Gubernur.
Oleh karena itu, Gubernur selaku Kepala Pemerintah Aceh mengapresiasi dan menyambut baik terselenggaranya Forum Ulama Serantau. Zaini berharap pertemuan ini bisa melahirkan sejumlah rekomendasi dan rumusan yang nantinya dapat menjadi sebuah rujukan dalam upaya memperkuat pelaksanaan Syari’at Islam.
Pria yang akrab disapa Doto Zaini ini mengungkapkan, perjuangan untuk menerapkan pemberlakuan Syari’at Islam menemui berbagai tantangan dan hambatan dan tantangan, baik dari dalam maupun dasi pihak luar.
“Pemahaman dan kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan, kelembagaan dan sumberdaya juga harus diperkuat. Selain itu, sinergi antar elemen juga harus terus ditingkatkan. Sementara itu, dari sisi luar, kita juga menghadapi berbagai kritik dan kekhawatiran masyarakat nasional dan internasional yang belum sepenuhnya memahami Syari’at Islam.”
Minimnya pemahaman masyarakat luar terhadap pemberlakuan Syari’at Islam yang terkadang justru menjadi bias dan memunculkan persepsi yang salah. Menurut Gubernur, tantangan tersebut semakin berat karena secara bersamaan pemerintah juga dihadapkan dengan fenomena munculnya berbagai aliran yang menyimpang dari ajaran Islam.
Gubernur menegaskan, untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, maka kerjasama seluruh pihak mutlak harus ditingkatkan. Peran dan posisi Ulama sebagai garda terdepan dalam pembinaan umat menjadi semakin penting untuk terus diperkuat dan ditingkatkan.
Sebagaimana diketahui, keberadaan ulama dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Aceh memiliki posisi yang sangat vital, tidak hanya sebagai pemimpin untuk urusan keagamaan, tapi juga sebagai pembina ummat dalam berbagai aktivitas kehidupan lainnya.
“Ulama sebagai pewaris para Nabi merupakan sosok yang menjadi tumpuan dan tauladan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, kami berharap agar ulama dapat bersinergi dengan Pemerintah untuk menjadikan iman dan taqwa sebagai landasan mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ujar Gubernur.
Gubernur berharap, pertemuan para Ulama serantau ini dapat menjadi sarana strategis untuk merumuskan langkah komprehensif dalam upaya pembinaan umat dan mengatasi berbagai persoalan yang melanda umat dewasa ini.
“Insya Allah dengan kerjasama dan keterpaduan hati serta kokohnya tali persaudaraan diantara kita dapat menjadi sebuah kekuatan besar menuju kebangkitan Islam di bumi nusantara ini,” pungkas Gubernur Aceh.
Aceh dan Syari’at Islam
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengungkapkan berbagai hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Aceh, setelah 16 tahun penerapan Syari’at Islam di Bumi Serambi Mekah. Beberapa capaian penting juga disampaikan oleh Gubernur dalam sambutannya, diantaranya peraturan perundang-undangan yang menjadi perangkat hukum terkait penerapan Syariat Islam.
“Hingga saat ini telah disahkan 15 Qanun tentang Syariat Islam. Diantaranya yang mengatur tentang Peradilan Syariat Islam; Larangan khamar, maisir, khalwat; Hukum Jinayat; Pokok-pokok Syariat Islam, termasuk juga pembentukan Bank Aceh Syari’ah,” ungkap Gubernur.
Sebagai Kepala Pemerintahan Aceh, Gubernur juga telah mengeluarkan beberapa Instruksi dan Peraturan Gubernur terkait dengan penguatan pelaksanaan Syariat Islam, antara lain tentang Kewajiban harus dapat membaca Al-Qur’an bagi Siswa Sekolah Dasar, Pembudayaan kemakmuran Masjid dan Meunasah di Aceh, Pelaksanaan Shalat Berjamaah di lingkungan Instansi Pemerintahan di Aceh, Pengumpulan zakat penghasilan bagi PNS dan karyawan swasta di tingkat provinsi Aceh, Penghentian Kegiatan pada waktu shalat.
“Penguatan kelembagaan, juga menjadi prioritas kami. Alhamdulillah, salah satu lembaga khusus Aceh, yakni Baitul Mal, pada akhir tahun lalu mendapat penghargaan sebagai Juara pertama kategori Manajemen Kelembagaan Zakat terbaik se-Indonesia pada Zakat Awards 2015.”
Gubernur menambahkan, perubahan sistem atau konversi Bank Aceh dari bank umum menjadi Bank Syariah juga sedang dalam proses dan ditargetkan akan terlaksana pada Agustus tahun 2016 ini.
“Kita mengharapkan berbagai aspek dari tatanan pemerintahan dan kemasyarakatan di Aceh ke depannya, seluruh bernafaskan Syariat. Sejalan dengan hal tersebut, saat ini Pemerintah Aceh sedang merampungkan rancangan besar Penerapan Syariat Islam, yang Insya Allah akan selesai tahun ini,” tambah Doto Zaini.
Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara ini menambah, rancangan besar atau grand design syariat Islam tersebut, dapat membantu masyarakat dan pemerintah menuju perubahan dalam tata kehidupan, ke arah yang lebih baik sesuai tuntunan Syariat Islam.
“Untuk mendukung ke arah itu, sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman akan Syariat, dengan melibatkan berbagai elemen, juga terus dilakukan, antara lain melalui berbagai tulisan, seminar, workshop,” pungkas Gubernur Aceh.
Kegiatan yang juga diisi dengan peluncuran buku karangan Ketua Yayasan Rahmatan Lil’Alamin, Malaysia, Syeikh DR Ismail bin Kaseem, yang berjudul ‘Mengenal Ilmu Kalimah La Ilaha Illallah’ itu turut dihadiri oleh Perwakilan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh serta sejumlah tokoh masyarakat Aceh.
