Home / Berita Terkini / Gubernur: Administrasi kependudukan Aceh harus ditingkatkan

Gubernur: Administrasi kependudukan Aceh harus ditingkatkan

Banda Aceh | 29 April 2015

BANDA ACEH: Gubernur menghimbau seluruh perangkat Pemerintah Aceh untuk terus menigkatkan kinerja dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan yang menjadi salah satu modal dasar dalam pembangunan nasional.

BANDA ACEH: Gubernur menghimbau seluruh perangkat Pemerintah Aceh untuk terus menigkatkan kinerja dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan yang menjadi salah satu modal dasar dalam pembangunan nasional.

Hal tersebut disampaikan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan, Iskandar A. Gani dalam kata sambutan Gubernur Aceh Zaini Abdullah saat membuka Rapat Koordinasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil se-Aceh Tahun 2015 di Hotel Sultan, Rabu (29/4).

“Mengingat pentingnya sektor kependudukan, maka pengintegrasian berbagai aspek kependudukan kedalam perencanaan pembangunan dan bagaimana pembangunan kependudukan itu sendiri akan dicapai, menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita semua, yang harus di wujudkan,” ujarnya.

Menurut Gubernur Zaini, dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terdapat beberapa perubahan yang cukup mendasar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.

“Peraturan ini perlu dipahami dan diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah serta perlu disosialisasikan kepada semua lapisan masyarakat,” tambahnya.

Perubahan UU ini menurut Gubernur akan memudahkan masyarakat untuk mendapat pelayanan administrasi kependudukan dan dokumen kependudukan dan menjamin akurasi data kependudukan dan sertab keabsahan dokumennya.

GUbernur menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan, penyelenggaraan administrasi kependudukan harus dapat mencapai lima hal penting, yaitu keabsahan identitas, perlindungan status hak sipil penduduk, pemutakhiran data penduduk secara nasional secara akurat dan terpadu.

“Dengan memerhatikan kelima hal penting tersebut, data kependudukan dapat dijadikan sebagai rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan,” katanya.

Melalui rapat ini Gubernur berharap dapat para peserta dapat memberikan solusi dari permasalahanyang timbul, terutama dalam hal implementasi kebijakan Administrasi Kependudukan yang diatur dalam Undang-Undang.

Acara rapat koordinasi tentang kependudukan di Aceh ini diadakan oleh Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh yang berlansung selama dua hari dari 29 – 30 April di Banda Aceh dan dihadiri oleh sekitar 50 peserta dari semua perwakilan kabupaten dan kota se-Aceh.

Check Also

Grup Marching Band Gita Bungong Melati SD Negeri 20 Kota Banda Aceh, Raih Juara Umum Di MOMBC II 2020

Banda Aceh – Grup Marching Band Gita Bungong Melati SD Negeri 20 Kota Banda Aceh, …