Humas Aceh | 11 Agt 2016
Banda Aceh – Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah meminta penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Aceh untuk menjadikan kode etik sebagai acuan dalam menjalankan tugas agar pesta demokrasi yang akan berlansung tahun 2017 nanti dapat berjalan sukses dan memiliki legitimasi yang kuat dan diterima masyarakat.
“Seluruh penyelenggara Pilkada Aceh harus mampu membuktikan integritas yang kuat serta berpegang teguh pada azas dan aturan yang berlaku demi terciptanya Pilkada aman, damai dan adil di daerah kita,” kata Zaini Abdullah saat memberikan sambutan pada acara Sosialisasi Penega Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Hermes Hotel, Rabu (10/8).
Zaini Abdullah mengatakan, pelaksanaaan pilkada penting untuk dikawal agar sistem estafet kepemimpinan dan Pemerintahan berjalan dengan baik. Untuk itu perlu komitmen bersama agar Pilkada serentak di Aceh tahun 2017 terlaksana sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil.
“Semua elemen pelaksana dan pengawas harus bekerja secara maksimal dan profesional, serta tanpa berpihak kepada salah satu kandidat,” ujar Zaini.
Zaini Abdullah juga berharap sosialisasi kode etik yang digagas oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mampu mendorong semangat para penyelenggara Pilkada untuk meningkatkan komitmen dan mematuhi etika yang berlaku.
“kode etik ini harus dipatuhi oleh pihak penyelenggara dan penting untuk dijalankan dalam rangka meminimalisasi sengketa dan permasalahan yang mungkin timbul dalam pilkada nanti” tegas Zaini.
Pada kesempatan tersebut, Zain juga berharap masyarakat Aceh untuk bersama-sama mengawal dan memantau penegakan etika tersebut, sehingga dapat memastikan bahwa pihak penyelenggara telah bertindak bijaksana dan profesional dalam menjalankan amanah yang diberikan kepada mereka.
Sementara itu, Ketua DKPP, Prof. Jimly Assiddiqie menyampaikan, Aceh merupakan sumber inspirasi untuk berbagai kebijakan di tingkat nasional, termasuk dalam hal penyelenggaraan pemilu, salah satu contohnya adalah pemilihan calon independen yang berawal dari Aceh.
Untuk itu, Jimly berharap Pilkada serentak di Aceh nanti juga menjadi inspirasi sebuah kesuksesan pilkada serentak yang akan memberi pengaruh kepada daerah lain di seluruh Indonesia.
“Ada dua puluh kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pilkada serentak di Aceh, calon kepada daerahnya juga orang-orang besar semua mulai dari Gubernur, mantan Gubernur, mantan Plt Gubernur, dan bahkan mantan Menteri Pertahanan GAM,” kata Jimly yang disambut tawa para peserta.
Menurutnya, potensi konflik dalam pilkada serentak di Aceh sangat tinggi dibandingkan dengan daerah lain. “Kalau aturan mainya tidak dibahas bersama ini akan jadi masalah serius,’.
Salah satu permasalahan kata Jimly berdasarkan laporan yang diterima adalah menyangkut peraturan KPU pusat dan Qanun Aceh tentang putaran pemilu. Hal tersebut lanjut Jimly berpotensi untuk menimbulkan masalah jika tidak diselesaikan bersama.
Menurutnya, untuk daerah khusus seperti Aceh, peraturan yang dikeluarkan seharusnya dikonsultasikan dulu dengan Pemerintah Daerah dan juga sebaliknya agar dapat menghasilkan regulasi yang sesuai.
“Kami tidak bisa ikut campur, tapi hanya dapat memberikan masukan dan nasehat agar pihak yang berkepentingan dapat duduk bersama membahas permasalahan yang ada,” ujar Jimly seraya berharap permasalahan tersebut dapat diselesaikan secepatnya agar pilkada di Aceh berjalan sukses dan damai.