BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA ACEH Menyampaikan yang Layak Disampaikan
Related Articles
Humas Aceh | 18 Juli 2016
Banda Aceh – Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah, menyebutkan butuh pengawasan secara menyeluruh agar pembangunan di Aceh bisa berjalan baik. Untuk mencapai hal itu, kata gubernur segala proses mulai dari penganggaran, perencanaan, pengelolaan hingga pelaksanaan butuh untuk selalu diawasi.
Inspektorat sebagai pejabat internal pemerintah, kata gubernur harus berperan optimal mengawasi pengelolaan dan pelaksanaan segala program. “Karenanya dibutuhkan sistem Pengendalian Internal yang handal, terutama dalam hal pengelolaan keuangan sebagaimana dianggarkan dalam APBA/APBK,” ujar gubernur dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah Aceh, Drs Dermawan MM saat membuka Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh, Senin (18/07) di Aula Serbaguna Kantor Gubernur Aceh.
Untuk mendukung tugas-tugas pengawasan tersebut, KPK menyatakan kesediaannya membantu Pemerintah Aceh dalam memberi supervisi agar pengelolaan keuangan berjalan baik. Supervisi itu diberikan sejak proses perencanaan dan penganggaran APBA/APBK. Hal itu tentu sebagai langkah positif. “Keterlibatan KPK akan membuat kepercayaan publik semakin baik, dan pada akhirnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kian meningkat,” ujar Sekda Dermawan
Kerjasama dan supervisi dari KPK bukan hanya memperkuat kepercayaan masyrakat, tapi juga sebagai meningkatkan sumber daya dalam pengelolaan keuangan daerah. Supervisi tersebut diminta gubernur untuk dimanfaatkan kesemurnaan berbagai kebijakan pelayanan publik. Kerjasama dengan berbagai organisasi masyarakat, kata gubernur juga perlu diperkuat agar pemerintah kota dan kabupaten mampu menutup semua peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Gubernur memandang, perlu disusun rencana aksi yang kongkrit dan tepat sasaran, sehingga melalui forum tersebut dapat lahir rumusan sebagai upaya pemberantasan Korupsi terintegrasi di Lingkungan Pemerintahan se-Aceh. Hal tersebut sesuai dengan cita-cita Pemerintah Aceh yaitu menghadirkan pemerintahan yang bersih dan berkualitas.
Di akhir pertemuan nantinya, gubernur menyebutkan, akan dirumuskan sebuah pola, tahapan dan strategi kerjasama yang perlu dibangun sehingga supervisi dengan KPK ini mampu menciptakan Pemerintahan yang bebas dari tindak pidana korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya.
Koordinator Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Kedeputian bidang Pencegahan KPK, Wawan Wardiana menyebutkan ada tiga hal yang menjadi pembahasan dan diharapkan bisa diterapkan di Aceh. Ketiga hal itu adalah perencanaan penganggaran, pengadaan barang dan jasa dengan ULP yang mandiri dan persoalan perizinan berbasis IT.
“Nantinya semua kita harapkan semua pola tatakelola dilakukan secara elektronik dan tercatat dalam sebuah sistim sehingga intervensi dari berbagai pihak bisa diminimalisir,” ujar Wawan.
Pihak KPK menggelar rapat koordinasi dan supervisi tersebut, ujar Wawan, untuk mempelajari sistem yang berjalan di Aceh. Aceh bersama Papua dan Papua Barat, kata Wawan merupakan daerah yang mendapat perhatian khusus, sebagai daerah yang mengelola anggaran otonomi khusus. “Kita ingin mempelajari sitem yang berjalan di sini seperti apa dan tentunya ingin sama-sama terlibat untuk membangun Aceh menjadi daerah yang maju dan terhindar dari korupsi,” ujar Wawan.
Kepala Inspektorat Aceh, Drs. Abdul Karim, M.Si, menyebutkan dalam acara tersebut, hadir Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK); Sekretaris Daerah Aceh; Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Se-Aceh; Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan para Inspektur tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Aceh; Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kepala Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota Se-Aceh. (Humas-Aceh)
