BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA ACEH Menyampaikan yang Layak Disampaikan
Related Articles
Humas Aceh | 21 Des 2016
Banda Aceh – Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Mayjen (Purn) TNI Soedarmo, putuskan penanganan gempa Pidie Jaya dari masa Tanggap Darurat kepada Transisi Darurat. Masa Transisi Darurat akan berlaku mulai tanggal 21 Desember 2016 hingga 20 Maret 2017, atau selama 90 hari.
Penetapan tersebut dilakukan Gubernur usai mendengarkan pemaparan dari Satuan Kerja Perangkat Aceh terkait serta unsur Kodam Iskandar Muda dan Polda Aceh, tentang situasi terkini di tiga kabupaten terdampak gempa, yaitu Pidie Jaya, Pidie dan Bireuen, Selasa (2/2016).
“Setelah mendengarkan pemaparan dan perkembangan pada masa Tanggap Darurat, maka saya sepakat dilanjutkan pada Transisi Darurat. Sesuai dengan saran, Saya putuskan masa Transisi Darurat, yaitu 3 bulan. Namun, jika dianggap 2 bulan sudah cukup, maka akan kita percepat,” tegas Gubernur.
Untuk penanganan pasca gempa, Gubernur Aceh telah mengeluarkan keputusan Tanggap Darurat selama 14 hari, terhitung sejak Tanggal 7 hingga 21 Desember atau besok. Gubernur juga memerintahkan seluruh SKPA yang terkait dengan penanggulangan bencana agar tetap memberikan bantuan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.
Gubernur juga menekankan tentang pentingnya koordinasi dan sinergitas antar SKPA selama masa Transisi Darurat. Selain itu, koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Kementerian terkait juga harus terus dilakukan agar penanganan para korban bisa dilakukan secara cepat dan tepat.
“Harus terus memantau. Status Darurat Bencana selesai bukan berarti pekerjaan selesai dan tidak lagi bertanggungjawab. SKPA terkait harus terus memonitor perkembangan di lapangan. Demikian yang dapat saya sampaikan agar dapat segera disikapi oleh SKPA terkait. Kepada jajaran Kodam Iskandar Muda dan Polda Aceh, kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, kami berharap kita tetap bersinergi dan terus berkoordinasi dalam kerja-kerja di lapangan di masa Transisi Darurat ini,” ujar Soedarmo.
Sarana Pendidikan Prioritas Utama
Dalam kesempatan tersebut, Soedarmo juga menegaskan kepada SKPA terkait untuk fokus membenahi fasilitas pendidikan terutama sekolah-sekolah, agar saat para siswa masuk sekolah pasca libur dapat langsung mengikuti proses belajar mengajar.
“Jangan sampai saat hari masuk sekolah, ada anak didik yang belum memiliki ruang sekolah sementara. Sektor pendidikan harus menjadi perhatian serius. Ini harus menjadi perhatian kita bersama, bukan berarti fasilitas lain tidak penting, tapi pendidikan ini menyangkut dengan masa depan generasi penerus,” tegas Gubernur.
Untuk diketahui bersama, setidaknya ada 153 ruang kelas di 82 sekolah mengalami rusak berat pasca gempa berkekuatan 6,4 Skala Richter yang berpusat di Pidie Jaya, pada 7 Desember lalu.
Mengantisipasi para siswa yang akan mulai masuk sekolah pada tanggal 4 Januari 2017 mendatang, Gubernur memerintahkan SKPA terkait berkoordinasi dengan Kementerian dan lembaga terkait untuk sesegera mungkin mendirikan tenda-tenda yang akan berfungsi sebagai kelas darurat sembari menunggu selesai pembangunan kelas darurat.
Selain itu, Gubernur juga memerintahkan seluruh SKPA bekerjasama dengan seluruh instansi terkait untuk segera menjumlahkan secara pasti masyarakat yang rumahnya rusak dan rusak berat, agar BNPB dapat segera membangun Hunian sementara sesuai dengan jumlah korban terdampak gempa.
Dalam kesempatan tersebut, jajaran Kodam Iskandar Muda dan Polda Aceh berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah daerah di masa Transisi Darurat dan masa rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat dapat segera beraktifitas seperti sedia kala.
Data dari Dinas Pendidikan menyebutkan, saat ini sudah ada 123 tenda. 60 unit di antaranya sudah terpasang dan 63 unit masih dalam proses pemasangan. Tenda-tenda yang akan berfungsi sebagai sekolah darurat itu akan digunakan sementara oleh para siswa sembari menanti selesainya pembangunan sekolah darurat dan bangunan sekolah permanen. (Ngah)
