Home / Berita Terkini / JK: SDPPTP Berbasis Teknologi Mencegah Hukum Dipermainkan

JK: SDPPTP Berbasis Teknologi Mencegah Hukum Dipermainkan

Humas Aceh | 28 Jan 2016

Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap pengembangan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana (SDPPTP) berbasis teknologi informasi untuk mencegah hukum dipermainkan.
“Bagaimana hukum dari sisi proses dan administrasinya berjalan baik terbuka dan diketahui seluruh pihak. Keterbukaan ini penting untuk mencegah hukum itu dipermainkan,” kata Jusuf Kalla dalam pidato usai penandatangan MoU tentang pengembangan berbasis teknologi di Istana Merdeka Jakarta, Kamis.
Penandatanganan ini dilakukan oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, Lembaga Sandi Negara, Kemenko Polhukam.
JK berharap MoU yang ditandatangani hampir semua lembaga penegak hukum ini dapat memperjelas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan hukum yang menjadi dasar semua langkah-langkah kebijakan yang diambil.
Wakil Presiden menegaskan bahwa MoU yang ditanda tangani bukanlah suatu subtansi perkara karena setiap lembaga memunyai kewenangan kemandirian, juga hak dan kewajiban masing-masing.
“Kita semua mempunyai proses hukum, mulai dari Kepolisian yang menyidik, Kejaksaan yang menuntut tentunya harus diukur dan pengadilan yang mengadili dengan baik, tentunya harus diukur dan diatur dan pada akhirnya pemerintah dalam hal ini Kemenkumham yang laksanakan putusan pengadilan itu harus transparan dan diketahui kita semua,” katanya.
JK mengatakan bahwa pengalaman masa lalu, dalam proses hukum yang tidak diketahui, maka timbul pencaloan, pemalsuan putusan, sehingga dengan kesepakatan ini akan terhindar dari praktik-praktik tersebut.
“Jadi putusan hakim pengadilan pada saat yang sama diketahui oleh pihak pemerintah dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan tentunya bisa mempersiapkan keputusan-keputusan itu,” kata JK.
Dalam siaran persnya, tujuan dari MoU ini untuk mendorong adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antar instansi penegak hukum yang telah dilakukan, antara lain forum komunikasi seperti Mahkumjapol (Mahkamah Agung, Kemenkumham, Kejaksaan dan Kepolisian).(rr)

sumber : www.kemendagri.go.id

Check Also

Plt Gubernur Aceh Raih Penghargaan Padmamitra Awards

Banda Aceh – Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, raih Penghargaan Padmamitra Awards Aceh tahun …