BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA ACEH Menyampaikan yang Layak Disampaikan
Related Articles
Humas Aceh | 10 Nov 2016
Banda Aceh — Ketua Komisi Indepen Pemilihan (KIP) Aceh, Ridwan Hadi, meminta seluruh Penyelenggara Adhoc Pilkada Aceh yang berjumlah 107.105 ribu orang berlaku nertal dalam gelaran pilkada nanti. Hal tersebut, kata Ridwan Hadi, karena mereka adalah orang yang paling punya peran dalam sukses atau tidaknya pilkada Aceh.
“Dari tingkat provinsi sampai gampong, kita minta seluruh panitia adhoc bisa berlaku netral,” ujar Ridwan Hadi dalam rapat Koordinasi Persiapan dan Kesiapan Dukungan Pilkada Aceh Serentak tahun 2017, di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Rabu (09/11).
Para panitia penyelenggara adhoc pilkada Aceh adalah PPK dengan jumlah anggota 1.445 orang, Tenaga PPS 19.431 orang, KPPS 67.067 orang, serta Pam TPS 19.162. Total keseluruh panitia adhoc ini berjumlah 107.105 ribu.
Nantinya, panitia penyelenggara adhoc pemilu tersebut akan menjaga dan menyelenggarakan pemilu yang akan diikuti oleh 3.476.424 pemilih. “Jika semua netral dan bekerja seusai jalurnya, saya yakin bahwa pilkada akan sukses dan masyarakat pasti akan memilih sesuai hati nuraninya,” ujar Hadi.
Sebelumnya, komitmen netralitas pilkada juga digaungkan oleh pihak TNI dan Polri.
“Polri netral dan tetap konsisiten melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku pelanggaran pilkada,” ujar Kapolda Aceh, Rio Djambak. Ia menyebutkan, polisi akan mengawal seluruh proses pilkada dengan penuh kebersamaan, kekeluargaan guna mewujudkan hak pilih rakyat dalam memilih pemimpin Aceh yang lebih baik di masa mendatang.
Hal yang sama ditegaskan oleh Panglima Kodam Iskandar Muda, Tatang Sulaiman. Dalam setiap gelaran pesta demokrasi paska 1998, TNI, sebut Tatang selalu netral tanpa memihak kepada salah satu calon. “TNI berkomitmen menjaga nertalitas. Kita tidak akan terlibat dalam politik praktis,” ujarnya.
Dalam rapat yang diikuti oleh seluruh unsur Forkopimda Aceh dan Kabupaten/Kota se Aceh, para Bupati/Wali Kota se Aceh, Kepala SKPA/SKPK se Aceh, ketua KIP Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Ketua Panwaslih Aceh dan Kabupaten/Kota se Aceh, Plt. Gubernur Aceh, Soedarmo, juga telah meminta agar seluruh personil TNI, Polri dan seluruh PNS yang ada di lingkungan Pemerintah Aceh untuk berlaku netral.
“Semua yang hadir di sini, baik TNI, Polri dan seluruh PNS, serta seluruh penyelenggara pemilu untuk berlaku netral dalam pemilu nanti,” ujar Soedarmo.
Khusus kepada penyelenggara pemilu, Soedarmo meminta untuk tegas dan harus berani dan tidak takut intimidasi. “Saya dukung sepenuhnya KIP dan Panwaslih sebagai penyelenggara pemilu. Saya dukung dan pertanggungjawabkan jika yang dilakukan benar,” ujarnya. Hal itu untuk mewujudkan harapan semua, bahwa pilkada Aceh berlangsung tanpa intimidasi apapun.
Gubernur Minta Panwaslih Bersama Satpol PP Tertibkan Alat Peraga Kampanye
Banda Aceh — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Soedarmo meminta petugas Panwaslih provinsi dan kabupaten dan kota se Aceh berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menertibkan alat peraga kampanye yang dipasang di tempat yang dilarang untuk pemasangan alat peraga.
“Kita sudah susun zonasisisi pemasangan alat peraga. Jika masih ada yang melanggar, tertibkan itu. Copot jika tidak sesuai,” ujar Soedarmo dalam rapat Koordinasi Persiapan dan Kesiapan Dukungan Pilkada Aceh Serentak tahun 2017, di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Rabu (09/11).
Zona yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye adalah di tempat ibadah termasuk di halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintahan, lembaga pendidikan (di gedung dan sekolah) termasuk di batang-batang pohon.
Kepada Satpol PP, Soedarmo meminta agar tidak menggunakan berbagai alasan sehingga penurunan alat peraga kampanye tidak dilakukan, jika sudah mendapatkan laporan dari Panwaslih. “Jangan ada alasan tidak ada biaya operasional untuk melakukan (menertibkan alat peraga) itu,” ujar Soedarmo.
Hingga pekan pertama dibuka kran kampanye pemilihan gubernur dan bupati/wali kota se Aceh, Soedarmo menerima berbagai informasi seputar pelanggaran pemilu. Mulai dari pembakaran dan pengrusakan alat peraga kampanye, hingga Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam politik praktis.
“Hingga sekarang masih ada PNS yang masih ikut kampanye. Saya minta kalau masih ada, foto dan catat namanya, laporkan kepada bupati dan wali kota,” ujar Soedarmo tegas.
Kepada polisi, Soedarmo meminta agar menangkap kendaraan milik pemerintah jika diketahui dikendarai saat kampanye. “Sampai sekarang masih ada kendaran dinas dengan mengganti plat nomer. Kalau ada didapat, tangkap dan laporkan.”
Soedarmo menambahkan, para calon gubernur harus berkompetesi secara adil tanpa melibatkan pegawai negeri sipil. Masyarakat pun, ujarnya bisa memilih tanpa.ada intimidasi. (Humas-Aceh)
