BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA ACEH Menyampaikan yang Layak Disampaikan
Related Articles
Humas Aceh | 18 Nov 2016
Banda Aceh – Gampong (Desa) Deah Glumpang Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh merupakan salah-satu Gampong (Desa) yang termasuk dalam program Desa Tangguh Bencana (Destana) di Banda Aceh. Selain Deah Glumpang, Gampong Jawa juga termasuk program Destana di Banda Aceh.
Untuk melihat secara dekat sejauh mana realisasi program tersebut, Komisi VIII DPR-RI turun langsung ke Deah Glumpang dan melihat secara dekat serta berinteraksi dengan masyarakat setempat. Rombongan yang berjumlah 17 orang, dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DR Ir HD Sodik Mudjahid tiba di Escape Buliding Gampong Deah Geulumpang dan disambut oleh Plt Walikota Banda Aceh, Ir Hasnuddin Ishak bersama Kepala BPBA Aceh, Said Rasul dan sejumlah pejabat jajaran Provinsi Aceh dan Pemko Banda Aceh, Kamis (17/11/2016).
Sodik Mudjahid dihadapan masyarakat Deah Glumpang dan seluruh pejabat yang hadir di Gedung Escape Building Deah Glumpang menjelaskan kedatangan pihkanya adalah untuk melihat secara dekat Program Destana yang telah berjalan di Aceh, khususnya di Deah Glumpang Banda Aceh. Program ini diharapkan dapat membentuk masyarakat yang tangguh bencana, masyarakat yang mampu mengantisipasi dan meminimalisir kekuatan yang merusak, melalui adaptasi. Mereka juga diharapkan mampu mengelola dan menjaga struktur dan fungsi dasar tertentu ketika terjadi bencana. Dan jika terkena dampak bencana, masyarakat diharapkan dengan cepat bisa membangun kehidupannya menjadi normal kembali atau paling tidak dapat dengan cepat memulihkan diri secara mandiri.
“Kami tahu Desa ini dulu merupakan sentra kerajinan di Aceh. Ini di rombongan kami ada anggota DPR bidang ekonomi, nanti bisa langsung dibicarakan seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk mengembalikan Desa ini sebagai sentra kerajinan di Aceh,” ujar Sodik.
Menurut Sodik, tidak semua urusan bencana mengandalkan Pemerintah saja, tapi kuncinya adalah kesiagaan seluruh elemen masyarakat, seperti peran pemuda dan peran relawan.
“Pemerintah akan terus memberi support dan stimulus. Namun masyarakat yang harus lebih berperan karena masyarakat lebih tahu kebutuhan. Dan saat bencana datang masyarakat juga yang pertama merasakan dampaknya,” ujar Sodik.
Terkait dengan permintaan Walikota Banda Aceh yang meminta tambahan pembanguan Gedung Escape Building baru di Gampong Tibang, Sodik mengatakan akan mendukung penuh dan akan memperjuangkan ke Pemerintah Pusat.
Walikota: Ada 20 Desa Pesisir di Banda Aceh Yang Rawan Bencana
Sementara itu, Plt Walikota Banda Aceh, Ir Hasanuddin Ishak menyampaikan bahwa di Banda Aceh terdapat 20 Desa pesisir yang tergolong dalam wilayah rawan bencana. Karenanya, seluruh Desa tersebt diharapkan dapat juga dimasukkan kedalam program Destana juga.
“Ada 20 Desa di Banda Aceh, kita harap dapat juga masuk ke dalam program Destana meskipun secara bertahap, ” harap Hasanuddin kepada rombongan Komisi VIII DPR-RI.
Terkait dengan rehab recond pasca tsunami, Hasanuddin menjelaskan Pemko Banda Aceh dibantu oleh sejumlah Negara donor telah membangun infrastruktur yang lebih baik dari sebelumnya yang kemudian berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, kepala BPBA Aceh, Said rasul mengungkapkan ada 230 Gampong (Desa) di Aceh yang tergolong sebagai desa rawan bencana. Namun dari 230 Desa, baru 53 Desa yang telah mendapatkan alokasi anggaran untuk kebencanaan.
“Sumber dana dari BNPB 12 Desa, APBA 2 Desa, IOM-DPRA 18 Desa, Pemko Langsa 10 Desa, Palang Merah Jepang 3 Desa, Palang Merah Amerika 5 Desa dan Pemkab Singkil 3 Desa. Jadi ada 53 Desa yang sudah mendapatkan anggaran untuk program kebencanaan,” ungkap Said Rasul.
Dalam kesempatan tersebut, Said Rasul juga mengungkapkan jumlah usulan rehabilitasi dan rekontruksi pasca benca untuk alokasi tahun 2017 yang mencapai Rp. 700 M untuk seluruh Aceh.(mkk)
