Mendamaikan Aceh di Mata Dunia

Related Articles

Plt Sekda: Aceh Terbuka untuk Investasi

18/02/2019

Damai Bukan Candu

26/08/2014

Kemandirian Ekonomi Kunci Perdamaian Aceh

22/08/2014

Banda Aceh | 08/22/2014

Persoalan konflik bersenjata di suatu daerah sering kali membuat pandangan warga di wilayah lain, bahkan dunia justru berkonotasi negatif. Apalagi, bila setelah perdamaian masih terjadi gejolak-gejolak kecil yang memakan korban jiwa.

Begitu juga stigma terhadap Aceh masa kini di mata sebagian warga di provinsi, dan negara lain harus diperjelas lagi. Ini merupakan tugas masyarakat dan Pemerintah Aceh untuk mempromosikan Aceh positif ke mata dunia.

Bentuk promosi bisa tentang informasi tempat-tempat menarik di berbagai daerah Aceh untuk tujuan wisata yang aman. Begitu juga dengan potensi alam Aceh yang bisa digarap oleh investor yang berminat menanam investasinya. Informasi tentang latar belakang konflik dan proses perdamaian hingga kondisi terkini setelah damai patut dibagi kepada warga dunia. Sehingga mereka tahu bahwa Aceh yang dulu berkonflik sudah berubah menjadi daerah yang damai dan tenteram.

Penggambaran tentang kondisi Aceh terkini mengubah segala persepsi publik dunia tentang Aceh masa lalu yang penuh dengan konflik. Harus diakui, tanpa peran aktif warganya bersama pemerintah untuk mensosialisasikan Aceh masa kini. Maka pandangan negatif akan terus tertanam dalam watak warga negara lain tentang Aceh secara berkelanjutan. Mereka akan terus memandang Aceh sebagai wilayah yang masih berbahaya, dan tak menarik untuk tujuan wisata serta investasi.

Damai yang sudah berusia sembilan tahun ini harus terus dimanfaatkan untuk memajukan Aceh. Karena ini kesempatan besar mengembalikan kejayaan Aceh masa lampau lewat pembangunan di segala sektor, termasuk parawisata dan investasi dari dunia luar.

Keindahan alam dan kekayaan alam harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin demi kesejahteraan masyarakat Aceh masa kini dan masa depan. Sehingga generasi Aceh mendatang adalah putra-putri terbaik bangsa yang melanjutkan pembangunan ke depan. Mereka bisa merasakan buah dari perdamaian yang pernah dirintis sejak 2005. Karena masa depan masyarakat Aceh masa kini dan ke depan merupakan tanggung jawab yang tak boleh diabaikan.

Setelah mempromosikan Aceh kepada dunia luar secara besar-besaran. Maka tugas berat membenah infastruktur fisik dan non-fisik menjadi agenda selanjutnya. Butuh dukungan masyarakat dan pemerintah untuk mengelola sumber-sumber potensi guna menarik wisatawan lokal dan domestik datang ke seluruh Aceh.

Begitu juga di bidang investasi perlu perhatian penuh. Faktor keamanan merupakan harga mati untuk menjamin para investor. Tanpa keamanan yang terjamin, maka sampai kapan pun para investor enggan menanamkan investasinya di Aceh.

Dari sektor wisata dan investasi, maka Aceh bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakatnya termasuk mantan kombatan yang kini sudah berbaur bersama masyarakat. Sehingga secara ekonomi kehidupan warga terangkat dan mereka akan memikirkan tentang hal-hal positif saja. Sebab, pengangguran di suatu daerah hanya akan menambah beban keterpurukan lewat kejahatan, dan konflik internal yang mudah terjadi.

Maka sia-sia saja kita mengajak investor dan wisatawan masuk ke Aceh bila keadaan di Aceh tak dibenahi terlebih dahulu. Perlu diingat, informasi buruk tentang Aceh sama cepatnya menyebar dengan informasi bagus. Para investor misalnya, sebelum menanamkan modalnya pasti akan menurunkan timnya, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan survei tentang daerah tujuannya.

Selain menurunkan tim sendiri juga mencari informasi dari investor yang sudah duluan menanamkan modalnya di Aceh. Bila investasi di Aceh kondusif, maka mantan-mantan kombatan dan pemuda Aceh bisa dilibatkan bekerja berdasarkan keahliannya.

Disamping itu, yang tak kalah pentingnya untuk diselesaikan terkait implementasi dari MoU Helsinki. Tim lobi Pemerintah Aceh harus mampu membangun komunikasi dan gencar melakukan pendekatan dengan pihak pusat. Karena pendekatan secara personal akan memudahkan implementasi tentang aturan berkaitan tentang Aceh yang membutuhkan persetujuan pusat, semisal investasi secara luas. [Muhammad Hadi]