Home / Berita Terbaru / Sinergitas Ulama dan Umara Kunci Sukses Pembangunan Aceh
Plt. Gubernur Aceh, Soedarmo bersama Ketua MPU Aceh, Muslem Ibrahim dan Wakil Ketua MPU Aceh, Abu Daud Zamzami saat bersilaturrahmi ke Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Jumat (4/11).

Sinergitas Ulama dan Umara Kunci Sukses Pembangunan Aceh

Humas Aceh | 5 Nov 2016

Banda Aceh – Ulama dan Umara harus bersinergi demi suksesnya program pembangunan di Aceh, sehingga mampu memberikan pelayanan serta menyelenggarakan pembangunan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo, saat bersilaturrahmi dengan seluruh unsur Pimpinan dan jajaran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Jum’at (4/11/2016).

Plt. Gubernur Aceh, Soedarmo bersama Ketua MPU Aceh, Muslem Ibrahim dan Wakil Ketua MPU Aceh, Abu Daud Zamzami saat bersilaturrahmi ke Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Jumat (4/11).
Plt. Gubernur Aceh, Soedarmo bersama Ketua MPU Aceh, Muslem Ibrahim dan Wakil Ketua MPU Aceh, Abu Daud Zamzami saat bersilaturrahmi ke Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Jumat (4/11).

“Mungkin Abu sekalian sudah pernah membaca di media tentang saya, tapi dengan bertatap muka hari ini terasa jauh lebih afdhal. Saya memohon maaf karena baru hari ini bisa bersilaturrahmi dengan Abu pimpinan MPU,” kata Soedarmo, sembari memperkenalkan diri lebih jauh kepada para pimpinan dan jajaran MPU.

Dalam silaturrahmi tersebut, lulusan Akabri tahun 1983 itu meminta dukungan dari para pimpinan MPU, agar selama bertugas sebagai Plt Gubernur dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan harapan masyarakat.

“Saya sangat mengharapkan dukungan dari para Abu di MPU selama masa saya memimpin Aceh. Dalam waktu singkat ini, kurang lebih tiga bulan, saya berharap ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk saudara-saudara saya di Aceh,” tambah Soedarmo.

Dalam kesempatan tersebut, Soedarmo juga menjelaskan, bahwa selama menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, dirinya memiliki lima tugas penting, yaitu melanjutkan program yang sudah direncanakan oleh petahana, menjaga kemanan, ketertiban dan kondusifitas Aceh,
mensukseskan pelaksanaan Pilkada di Aceh, mensahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, serta mengisi atau mengganti pejabat daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

“Saya berharap MPU dapat memberikan wejangan dan petuah kepada kami, sehingga kami mampu menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan mampu menjaga situasi tertib, aman dan kondusif, terutama dalam masa kampanye hingga hari pemilihan nanti,” sambung Gubernur.

Gubernur mencontohkan, kejadian yang terjadi sehari lalu, terkait aksi penurunan spanduk salah satu calon yang kemudian dibalas oleh kelompok pendukung lainnya. Gubernur menghimbau agar kejadian tersebut tidak boleh berlangsung secara terus menerus.

“Oleh karena itu kami sangat membutuhkan dukungan dari para ulama terkait dengan pelaksanaan pilkada, agar pesta demokrasi ini tidak dikotori dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kami sangat membutuhkan dukungan dari para ulama dengan mengeluarkan fatwa atau himbauan terkait dengan pelaksanaan Pilkada yang baik, karena pada hakikatnya Pilkada adalah sebuah pesta demokrasi, maka momen ini harus kita sambut dengan suka cita dan kegembiraan, bukan justru menghadirkan suasana mencekam,” kata Gubernur.

Sebagaimana diketahui, dalam Pilkada langsung 2017, akan ada tujuh daerah lain yang melaksanakan Pilkada serentak, yaitu Aceh, Provinsi Gorontalo, DKI Jakarata, Bangka Belitung, Selawesi Tengah, Banten dan Papua Barat. Sementara itu di Aceh, selain menggelar pemilihan Gubernur juga menggelar pemilihan bupati dan wali kota di 20 daerah.

“Aceh adalah yang terbanyak menggelar pemilihan bupati dan wali kota, yaitu di 20 daerah. Oleh karena itu mari kita sukseskan pelaksanaan Pemilukada dengan suka cita dan penuh kegembiraan. Saya juga mengapresiasi aparat kepolisian yang mampu mengendalikan suasana dalam waktu yang relatif singkat,” ujar Gubernur.

Dalam kesempatan tersebut, Soedarmo juga berharap agar pembahasan dan pengesahan APBA tahun 2017 bersama legislatif dapat segera diselesaikan agar pembangunan serta denyut ekonomi masyarakat Aceh dapat menggeliat.

“Implikasi pengesahan APBA bukan hanya kepada pemerintahan tetapi juga kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, jika APBA lebih cepat disahkan, maka akan segera berguna bagi masyarakat Aceh secara menyeluruh,” pungkas Plt Gubernur Aceh Mayjen (Purn) Soedarmo. (Ngah)

Check Also

Pemerintah Aceh Serahkan SK Tenaga Kontrak

Banda Aceh – Pemerintah Aceh hari ini mulai menyerahkan Surat Keputusan (SK) Tenaga Kontrak tahun …