Home / Berita Terbaru / Wagub: Pemerintah Aceh Serius Tanggulangi Kemiskinan

Wagub: Pemerintah Aceh Serius Tanggulangi Kemiskinan

* Undang Investor dan Tingkatkan Bantuan Kepada UMKM

Banda Aceh – Kemiskinan dan Pengangguran adalah dua hal yang saling berkaitan, karenanya Pemerintah Aceh terus berusaha untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Selama ini Pemerintah Aceh terus berupaya mengundang sejumlah investor, baik nasional maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di Aceh.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Aceh, H Muzakir Manaf, selaku Ketua TKPK Aceh, saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) se-Aceh, di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, (Kamis, 5/11/2015).

“Selama ini Pemerintah Aceh terus berupaya dan membuka peluang kerjasama dengan mengundang sejumlah investor untuk berinvestasi disini. Selain itu, pemberian bantuan modal usaha kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terus kita tingkatkan setiap tahunnya,” terang Wagub

Namun, pria yang akrab disapa Mualem itu juga menyesalkan beberapa bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat namun tidak dimanfaatkan dengan baik.

“Terkadang kita juga menyesalkan perilaku beberapa masyarakat yang telah mendapat bantuan. Kita beri sapi dijual, kita beri kambing dijual. Jika ini terus berlanjut, maka program-program penanggulangan kemiskinan yang telah kita gagas tidak akan pernah berhasil.”

Karenanya Wagub berharap kepada masyarakat agar selalu mendukung penuh komitmen Pemerintah Aceh dalam hal penanggulangan kemiskinan ini.

“Pemberian bantuan modal usaha, baik barang maupun dana adalah bentuk komitmen Pemerintah terhadap penanggulangan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran. Kami berharap kepada masyarakat penerima bantuan juga komit dan serius menjalankan usahanya.”

Tak dapat dipungkiri, lulusan-lulusan universitas yang mencapai puluhan ribu setiap tahunnya yang tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah lapangan kerja telah mengakibatkan semakin tingginya angka pengangguran di Aceh.

Saat ini, Pemerintah Aceh melalui dinas terkait terus memformulasikan beberapa langkah strategis terkait dengan memberikan kemudahan bagi para investor yang telah berkomitman untuk berinvestasi di Aceh.

“Belajar dari study banding ke beberapa provinsi maupun negara lain yang telah kita lakukan, saat ini Pemerintah Aceh masih mengkaji beberapa metode pemberian kemudahan bagi para investor,” terang Mualem.

Beberapa permasalahan klasik menurut Wagub masih menjadi kendala untuk mendatangkan investor ke Aceh. Wagub merincikan, tidak stabilnya pasokan listrik dan maraknya pungli menjadi salah satu hal yang harus segera diatasi.

“Pasokan listrik dan maraknya pungutan liar masih menjadi kendala masuknya investor ke Aceh, selain itu, pemberitaan terkait dengan kondisi keamanan Aceh juga menjadi salah satu pertimbangan bagi para investor untuk masuk ke Aceh.”

Oleh karena itu, Mualem mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga suasana kondusif agar para investor mau berinvestasi di Bumi Serambi Mekah ini. “Kehadiran investor akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Tersedianya lapangan pekerjaan bukan semata menurunkan angka pengangguran tapi secara bersamaan akan menekan angka kemiskinan di daerah yang kita cintai ini.”

Rakor Momen Mengkaji Ulang Kebijakan

Dalam sambutannya, Wagub juga menegaskan bahwa, Rakor TKPK adalah momen yang sangat penting untuk mengkaji ulang kebijakan, strategi, dan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan selama ini.

“Ini adalah langkah penting, mengingat kondisi kekinian dalam penanggulangan kemiskinan di Aceh belum menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan.”

Wagub menjabarkan, tujuan penanggulangan kemiskinan yang termaktub dalam RPJP dan RPJM, baik Nasional maupun Aceh, adalah mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap dan progresif agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat, serta menurunkan jumlah penduduk miskin.

“Ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota karena secara tegas telah diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,” tegas Wagub.

 

Empat Program Strategis Penanggulangan Kemiskinan Aceh

Di dalam RPJM Aceh 2012-2017, strategi penanggulangan kemiskinan difokuskan pada meningkatkan program perlindungan sosial, meningkatkan akses rumah tangga pada pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.

Berikut ini adalah penjabaran empat poin yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Aceh, selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Aceh;

Pertama, Dalam Meningkatkan Upaya Perlindungan Sosial, Pemerintah Aceh memfokuskan program intervensi pada penyediaan bantuan sosial berbasis keluarga, diantaranya melalui; beasiswa anak yatim, jaminan kesehatan rakyat Aceh, serta membangun rumah layak huni dan merehabilitasi rumah tidak layak huni bagi penduduk miskin di Aceh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin sehingga mereka dapat memanfaatkan pendapatannya untuk kegiatan produktif.

Kedua, Dalam Upaya Meningkatkan Akses Rumah Tangga Pada Pelayanan Dasar, Pemerintah Aceh memperbaiki dan mempermudah akses masyarakat pada layanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan, serta air bersih dan sanitasi. Peningkatan akses layanan dasar ini dilakukan dengan memastikan terlaksananya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sektor-sektor tersebut.

Ketiga, Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Aceh meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan bantuan keuangan Peumakmue Gampong yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat .

Keempat, Dalam Rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Inklusif, Pemerintah Aceh mendorong dan menstimulasi pertumbuhan UMKM, perbaikan iklim usaha, konektivitas antar sentra-sentra produksi dengan pasar-pasar produk pertanian, mempercepat pertumbuhan sektor riil, serta mendorong pembangunan pertanian yang produktif.

 

Kaji Ulang Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Melihat perkembangan angka kemiskinan saat ini, yang berada pada posisi 17 persen pada posisi september 2015, maka Mualem menjelaskan bahwa sasaran penanggulangan kemiskinan Aceh belum mampu untuk mencapai target yang diharapkan dalam RPJM Aceh 2012-2017.

“Untuk itu, kita perlu menata kembali kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan. Disamping itu kita juga perlu membentuk kepanitiaan atau kelembagaan khusus yang menangani urusan penanggulangan kemiskinan sehingga penanganan masalah kemiskinan mendapat perhatian yang lebih fokus.

Mualem menambahkan, persoalan kemiskinan bukan sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga permasalahan multidimensi yang harus dipandang secara komprehensif. “Pemahaman kemiskinan harus dilihat dengan pendekatan berbasis hak, dimana negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin.”

Kemiskinan yang masih dirasakan oleh masyarakat kita saat ini bukan hanya karena ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa ketidakmampuan ekonomi memberi pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian kesejahteraan secara menyeluruh.

 

Strategi Penanggulangan Kemiskinan dalam RPJM Nasional

Untuk diketahui bersama, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2015-2019, upaya peningkatan penanggulangan kemiskinan dan pemerataan dilaksanakan dengan tiga strategi utama, yaitu Penyempurnaan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, Peningkatan dan perluasan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan.

Selanjutnya, pengembangan penghidupan berkelanjutan. Penajaman strategi nasional ini diperlukan sebagai respon terhadap trend penurunan angka kemiskinan nasional yang menunjukkan pergerakan yang melambat meskipun tetap adanya kecenderungan penurunan.

Kondisi kemiskinan di Aceh saat ini juga menunjukkan gejala yang sama, yaitu melambatnya penurunan angka kemiskinan, dan bahkan terlihat adanya kecenderungan meningkat. Dari berbagai indikator multidimensi yang telah dicapai, dapat dilihat bahwa berbagai upaya yang telah ditempuh ini telah memberikan hasil yang cukup menggembirakan.

Namun demikian perlu terus dikembangkan dan disempurnakan karena masih banyaknya persoalan kemiskinan yang belum tuntas. Perencanaan program dan pengalokasian anggaran yang cukup besar untuk penanggulangan kemiskinan perlu dikaji dan diatur kembali.

Selain itu, koordinasi lintas sektor dan lintas program juga perlu diperkuat agar pelaksanaan program dan pengalokasian anggaran dapat dilakukan secara efisien, efektif, tepat sasaran dan memberikan dampak yang besar terhadap penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 

“Jadikan Hasil Audit BPK Sebagai Bahan Perbaikan”

Saat ini, pemerintah melalui Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sedang melaksanakan audit kinerja penanggulangan kemiskinan, baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun kabupaten/kota.

Dari beberapa diskusi dengan tim pemeriksa, diketahui bahwa permasalahan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan selama ini disebabkan beberapa hal diantaranya, indikator yang digunakan masih berbeda-beda, data dukung belum tersedia secara terpadu, pelaksanaan program dan kegiatan oleh lembaga terkait belum sinergi dengan stakeholder lainnya, serta koordinasi dan sinkronisasi lintas program dan lintas sektor belum optimal.

Oleh karena itu, Wagub berpesan kepada seluruh pemangku kebijakan, baik yang ada di Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota harus segera mengambil langkah cepat dan efektif untuk meninjau dan mengkaji kebijakan, strategi dan tata kelola penanggulangan kemiskinan.

“Hasil audit BPK harus menjadi bahan masukan dan dasar perbaikan dan penyempurnaan kebijakan, strategi, dan tata kelola penanggulangan kemiskinan ini.”

“Mudah-mudahan Rakor ini menghasilkan sejumlah rumusan strategis yang dapat segera dijalankan, dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Aceh. Semoga Allah senantiasa meridhai usaha kita bersama,” Pungkas Wakil Gubernur Aceh.

 

Bappeda: Lima Tahun 30 ribu Rumah

Sementara itu, Kepala Bappeda Aceh, Prof Abubakar Karim, dalam sambutannya menyampaikan, bahwa dalam rentang 2009-2014, Pemerintah Aceh telah membangun 30 ribu unit rumah yang ditujukan kepada keluarga miskin dan kurang mampu.

“Dana pembangunan Rumah Layak Huni ini diambil dari dana otonomi khusus Aceh dan dana otonomi kabupaten/kota se-Aceh masing-masing sebesar 10 persen,” terang Kepala Bappeda Aceh itu.

Kegiatan yang akan berlangsung sehari penuh itu turut dihadiri oleh Asisten Bidang Keistimewaan, Pembangunan Dan Ekonomi Sekda Aceh, Kepala Bappeda Aceh Selaku Sekretaris TKPK Aceh, Para Kepala SKPA dan Kepala Instansi Vertikal, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, Sekretariat TKPK Aceh Dan TKPK Kabupaten/Kota, Sekretariat Nasional SAPA, serta Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat dan Akademisi. (Arunda)

Check Also

Kabag Humas Setda Aceh Terima Peserta Aksi APAM di Kantor Gubernur

BANDA ACEH – Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Media Massa pada Biro Humas dan Protokol …