Home / Berita Terbaru / Eksekutif dan Legislatif Setujui Lima Qanun Baru

Eksekutif dan Legislatif Setujui Lima Qanun Baru

Humas Aceh | 1 Juli 2016z

Banda Aceh – Lima rancangan qanun  yang dibahas sejak 28 Juni lalu disahkan menjadi Qanun Aceh. Hal itu diputuskan bersama antara eksekutif dan legislatif dalam forum paripurna seusai mendengar pendapat akhir fraksi dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II DPR Aceh Tahun 2016, di Gedung DPR Aceh, Jumat (01/07) pagi.

Ke lima qanun tersebut adalah Qanun Aceh tentang pengendalian sapi dan kerbau betina produktif, Qanun Aceh tentang perubahan atas Qanun Aceh nomor 1 tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum, Qanun Aceh tentang pencabutan atas Qanun Aceh nomor 9 tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah. Selanjutnya adalah Qanun Aceh tentang Pedoman pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah serta Qanun Aceh tentang  perubahan qanun nomor 7 tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh.

Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah, menyebutkan dengan persetujuan bersama antara gubernur dengan DPR Aceh, merupakan wujud keharmonisan dan kemitraan antara tim Pemerintah Aceh dengan pimpinan dan seluruh anggota DPR Aceh.

Dengan telah disetujui bersama Rancangan Qanun Aceh menjadi Qanun Aceh antara Gubernur Aceh dan DPR Aceh, Pemerintah Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan menyampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan nomor register yang selanjutnya menetapkan dan mengundangkan dalam Lembaran Aceh.

Nantinya ke empat Rancangan Qanun Aceh tersebut menjadi Qanun Aceh dan diundangkan oleh Pemerintah Aceh serta menyampaikan secara resmi kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan klarifikasi materi Qanun Aceh tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Untuk Qanun tentang Retribusi Jasa Umum belum dapat diundangkan terlebih dahulu, melainkan harus disampaikan secara resmi kepada Mendagri untuk dilakukan Evaluasi.

“Apabila hasil evaluasi Rancangan Qanun Aceh tersebut telah diperoleh, Pemerintah Aceh akan mengundangkannya dalam Lembaran Aceh untuk kemudian kembali disampaikan kepada Kemendagri untuk dilakukan klarifikasi sesuai sengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah  dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,” ujar gubernur dalam sambutan yang dibacakan Sekda Aceh, Drs. Dermawan MM,.

Gubernur mengarapkan, Qanun Aceh yang telah kita disetujui bersama tersebut dapat segera diselesaikan klarifikasi dan evaluasi oleh Kemendagri terhadap isi dan materi Qanun Aceh tersebut.

“Sesuai harapan kita agar Qanun Aceh tersebut dapat segera diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Aceh,” ujar gubernur.

Kautsar, Ketua Fraksi Partai Aceh menyebutkan, fraksi partainya menyambut positif ke empat qanun yang diajukan Pemerintah Aceh dan qanun pilkada yang diajukan dengan inisiatif  DPR Aceh. Ke lima qanun yang akan disahkan tersebut diharapkan menjadi solusi dalam proses percepatan pembangunan Aceh.

“Apresiasi kami kepada gubernur Aceh,” ujar Kautsar saat membacakan pandangan Fraksi Partai Aceh.  Dalam pendapat fraksi tersebut, disebutkan bahwa qanun tesebut menjawab berbagai keinginan masarakat. Misal pada qanun terkait pengendalian sapi dan kerbau betina produktif. Selama ini, harga sapi di Aceh diketahui cukup tinggi. Di waktu meugang, harga daging bisa menyentuh harga Rp. 170 ribu.

Sementara untuk qanun terkait pembentukan Bank Aceh Syariah, kata Kautsar,  hal itu merupakan keinginan masyarakat yang ingin memiliki bank dengan pengelolaan bersistem syariah.

“Apresiasi kepada gubernur dan seluruh pemegang saham yang bersedia memberi solusi kepada masyarakat agar Aceh punya bank sendiri (milik Pemerintah Aceh),” ujar Kautsar.

Kautsar menyebutkan, pembentukan Bank Aceh Syariah bukanlah menghilangkan Bank Aceh, melainkan mengubah cara operasional. “Bank yang sama dengan sistem yang berbeda.” Karena itu, kata Kautsar, keputusan mencabut qanun nomor 9 tahun 2014 sangat objektif dan patut didukung bersama.

Hal senada dikatakan Yuniar, juru bicara Fraksi Partai Golkar. Yuniar menyebutkan upaya yang dilakukan Gubernur Zaini bersama DPR Aceh perlu didukung bersama. Namun demikian, kata Yuniar, pemerintah selaku pengambil kebijakan perlu  meningkatkan pengelolaan dengan meningkatkan sumber daya manusia yang profesional.

“Apalagi target gubernur untuk me-launching pada Agustus Bank Aceh Syariah akan diluncurkan. Itu waktu yang sangat dekat. Kami ingatkan, bentuk tim yang solit dan komunikasikan dengan semua pihak terkait,” ujar Yuniar.

Juru Bicara Fraksi Nasdem Saifuddin Muhammad menyebutkan hal yang sama. Ia menyebutkan, sudah menjadi konsekuensi hukum dan secara etik, bank Pemerintah Aceh haruslah bersyariah, sesuai dengan hukum yang berlaku di Aceh. Saifuddin memandang penting untuk menjalankan perbankan secara syariat di Aceh.

“Tidak layak jika daerah yang menjalankan syaiat islam tapi bank pemerintahnya masih menganut sistim riba yang tidak sesuai syariat islam,” ujar Saifuddin. Namun demikian, ia menyebutkan, kehadiran Bank Aceh Syariah tersebut kehadirannya harus menyentuh masyarakat bawah.

Terkait dengan Qanun Aceh tentang Retribusi Jasa Umum, Saifuddin menyebutkan, retribusi jasa umum berbeda dengan retribusi jasa usaha yang mengedepankan prinsip komersial. “Retribusi jasa umum diatur dengan mengedepankan prinsip sosial dan pelayanan umum kepada masyarakat,” ujarnya.

Saifuddin menambahkan, pengaturan retribusi jasa umum tidak semata-mata untuk peningkatan pendapatan asli Aceh, tapi juga untuk mewujudkan keikutsertaan dan tanggung jawab penerima manfaat terhadap penyediaan layanan jasa umum tersebut. “Karena itu setiap pengenaan retribusi harus diikuti dengan peningkatan jangkauan dan kualitas jasa layanan yang tersedia.”

Senada dengan Saifuddin, Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, retribusi jasa umum merupakan salah satu sumber pembiayaan penyelenggaran pemerintah dan pembangunan daerah. Fraksi PPP, kata Zaini Bakri sangat setuju dengan qanun tersebut, karena pada akirnya, dengan disahkannya Qanun Aceh tentang Retribusi jasa Umum dapat memeratakan kesejahteraan masyarakat.

Ketua Fraksi Partai Demokrat, T. Ibrahim, menyebutkan, fraksinya juga sangat setuju dengan semua rancangan qanun yang akan segera disahkan. Sama dengan fraksi lain, Ibrahim melihat Bank Aceh perlu dikonvensikan menjadi bank syariah, para peternak perlu dididik agar sapi dan kerbau betina bisa berkembang biak sehingga menekan harga jual yang daging. Di samping itu, ditargetkan Aceh akan swasembada ternakn di tahun-tahun mendatang.

“Kami (Fraksi Partai Demokrat) sangat setuju dengan substansi hukum yang diusulkan oleh Gubernur Zaini dan laporan komisi VII DPR Aceh terhadap rancangan Qanun Aceh tentang pedoman pemeliharaan kerukunan umat beragama,” ujar T. Ibrahim.  Ia menyebutkan, dengan adanya qanun, kerukunan beragama bisa berlangsung di Aceh, tanpa ada gejolak apapun.

 

Sementara itu, semua fraksi setuju untuk mengubah judul Qanun Aceh tentang perubahan Qanun Nomor 7 tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh menjadi Rancangan Qanun Aceh tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh. “Kami setuju dengan yang dutawarkan oleh saudara gubernur tersebut,” ujar Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerinda, Bardan Sahidi.

Pengubahan judul itu ditawarkan oleh Gubernur Zaini Abdullah, sehingga menjadi lebih singkat menjadi satu frasa (kalimat). Di samping itu, dalam rancangan qanun tersebut telah memisahkah antara terminologi pemilu dan pemilihan. Karena itu, para anggota dewan dari semua fraksi di paripurna DPR Aceh setuju untuk mengubah judul menjadi Qanun Aceh tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.   (Humas-Aceh)

Check Also

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh melaksanakan kegiatan rapat koordinasi teknis

Idi-Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh melaksanakan kegiatan rapat koordinasi teknis pada hari Rabu (11/082022) di …