Home / Berita Terbaru / Gubernur: Bonus Demografi harus Maksimalkan peran Perempuan

Gubernur: Bonus Demografi harus Maksimalkan peran Perempuan

Banda Aceh,25-8-2015 | Humas Aceh

BANDA ACEH: Gubernur Aceh, dr. Zaini Abdullah meminta semua pihak untuk bersama-sama mencari langkah terbaik agar Aceh dapat mengelola “bonus demografi” pada 10 – 20 tahun kedepan dengan memaksimalkan peran perempuan, dalam upaya meningkatkan ketahanan nasional.

Bonus demografi adalah fenomena dimana jumlah penduduk usia tidak produktif lebih rendah dibandingkan penduduk usia produktif yang diprediksikan terjadi di Indonesia pada periode tahun 2028-2031.

“Dalam periode bonus demografi tersebut, jendela kesempatan (the window of opportunity) terbuka lebar untuk dimanfaatkan oleh Aceh dalam mendongkrak produktivitas nasional,” kata Gubernur Aceh dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten II Bidang Keistimewaan Setda Aceh, Azhari M.Si saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Peran Perempuan dalam Pembangunan Guna Memantapkan Pengelolaan Bonus Demografi dalam Rangka Ketahanan Nasional di Banda Aceh, Selasa (25/8).

Gubernur Aceh mengatakan, periode bonus demografi ini penting untuk dimanfaatkan karena rasio ketergantungan atau perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif, yaitu antara  15 – 64 tahun, mencapai pada titik terendah (berkisar 46,9) pada periode tahun 2028-2031.

“Peristiwa ini tentunya tidak dengan serta merta menjamin adanya kesejahteraan bagi masyarakat jika bonus demografi usia produktif itu tidak memenuhi prasyarat-prasyarat tertentu, yaitu terserapnya para usia produktif di pasar kerja dengan upah yang layak, tenaga kerja yang berkualitas, baik secara kesehatan, pendidikan, moral, perilaku, dan sebagainya,” ujarnya.

Prasyarat lain yang perlu diperhatikan tambah Gubernur adalah akses penduduk terhadap tabungan atau perbankan dan tidak adanya diskriminasi terhadap pekerja perempuan (kesetaraan kuota dan upah antara perempuan dan laki-laki).

“Jadi kalau Aceh pernah dilanda konflik 30 tahun, maka untuk kembali normal kira-kira butuh waktu 60 tahun. Fokus rehabilitasi itu tentu tidak hanya fisik, tapi juga mental,” jelas Gubernur.

Hal ini penting karena kondisi mental sangat terkait dengan tingkat produktifitas Aceh kedepan. Pemerintah Aceh menurut Gubernur, terus berusaha keras menyelesaikan persoalan-persoalan sosial terutama terkait dengan persoalan perempuan dan anak yang merupakan kelompok yang paling rentan sebagai korban akibat konflik dan bencana.

“Sejumlah SKPA terkait seperti Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial diharapkan mampu mendorong perbaikan mental, yang pada akhirnya berujung pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian Aceh dapat mengelola dengan baik bonus demografi pada 10 – 20 tahun kedepan, dalam upaya meningkatkan ketahanan nasional,” pungkasnya.

Acara FGD yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional berkerjasama dengan Badan Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP2A) diikuti oleh beberapa kalangan aktivis perempuan dari berbagai instansi dan perwakilan masyarakat Aceh. Beberapa tokoh perempuan Aceh hadir sebagai pembicara termasuk Anggota Komisi VI DPRA, Darwati A. Gani, Pendiri Flower Aceh, Suraiya Kamaruzzaman dan Dosen bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, Dra. Herawati Sanusi. Turut hadir sebagai pembicara T. Saiful, M.Hum dari Pusat Studi Gender, Unsyiah dan Tenaga Ahli Bidang Sosial Budaya, Lemhanas RI, Prof. Dr. Sudaryono, S.U sebagai moderator.

Sementara itu, Deputi Pengkajian Strategik Lemhanas RI, Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno yang mewakili Gubernur Lemhanas berkata, Aceh dipilih sabagai salah satu tempat berlansungnya FGD ini mengingat sejarah yang membuktikan ketahanan perempuan-perempuan Aceh dalam perjuangan melawan penjajah dan pembangunan nasional.

“Ide-ide yang diserap dari hasil diskusi dalam FGD ini akan kita rangkumkan menjadi sebuah kebijakan nasional dalam meningkatkan peran perempuan dan pembangunan nasional dengan memanfaatkan bonus demografi pada 10-20 tahun mendatang,” ujarnya.

Check Also

Aceh Raih Peringkat 3 Keterbukaan Informasi Publik

JAKARTA – Desa Blang Kolak 1, Kecamatan Bebesan, Aceh Tengah, terpilih sebagai peringkat III nasional …