Home / Berita Terkini / Gubernur resmikan kantor BKN Aceh

Gubernur resmikan kantor BKN Aceh

Banda Aceh | 19 -1-2015 | Humas Aceh

Gubernur Aceh dr H Zaini Abdullah didampingi Kepala BKN Pusat  Drs Eko Sutrisno M.Si, pagi tadi, Senin (19/1) meresmikan operasional kantor Regional XIII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh. Dengan kehadiran kantor yang berlokasi di gampong Gani Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar tersebut, maka segala urusan kepegawaian di Aceh yang selama ini tunduk ke BKN Regional VI di Medan, akan beralih ke BKN Aceh.

“Sudah pasti hal ini akan lebih memudahkan dan menyederhanakan proses adminisitrasi kepegawaian di daerah kita,” kata Gubernur Zaini dalam sambutannya.

Seremonial peresmian juga dirangkai dengan penyerahan memori tugas dari kepala BKN regional 6 Medan I Nyoman Warsan kepada kepala BKN RI Drs Eko Sutrisno M.Si, yang kemudian diserahkan kembali kepada kepala kantor regional 13 BKN Aceh Drs Makmur Ibrahim SH, M.Hum

Keputusan pemerintah pusat membentuk kantor BKN di wilayah Aceh, sebut Zaini Abdullah, merupakan langkah yang tepat sebab keberadaan BKN ini akan memperpendekrentang kendali penyelesaian dan pembinaan administrasi serta manajemen PNS Aceh.

Sebelumnya, sejak berdiri pada Februari 1998, BKN Medanmembawahi empat wilayah, yaitu  Sumut, Aceh, Sumbar, dan Riau. Tapi pada 2006, BKN resmi membentuk kantor BKN Regional 12 Regional di Pekanbaru, dan sejak itu BKN Medan tinggal melayani system administrasi kepegawaian untuk wilayah Sumut dan Aceh.

“Belakangan, seperti kita ketahui perkembangan sistem pemerintahan di Aceh sangat pesat, yang tentu saja membutuhkan penanganan yang khusus, efisien dan cepat,” katanya.

“Kalau dulu memerlukan waktu berminggu-minggu, mulai sekarang harus siap dalam masa singkat, harus selesai 1 atau 2 hari saja,” tegas Zaini Abdullah.

Pemerintah Aceh, sambung Gubernur, akan mendukung keberadaan kantor ini, sehingga bisa terbangun kerjasama yang sinergis untuk meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara di Aceh.

Tugas BKN Aceh

Gubernur menyebutkan, tugas-yang harus dijalankan BKN Aceh, sebagaimana ditetapkan oleh BKN Pusat, antaralain:

  • Membina dan mempertimbangkan atau menetapkan mutasi pegawai Aparat Sipil Negara (ASN) pusat dan daerah di wilayah kerjanya,
  • Menetapan pensiun untuk ASN  pusat dan penetapan status kepegawaian di wilayah kerjanya,
  • Memberikan pertimbangan pensiun bagi ASN daerah dan penetapan status kepegawaian di wilayah kerjanya,
  • Menetapkan pemindahan pegawai ASN antar daerah provinsi atau antar daerah kabupaten/kota dan daerah kabupaten/kota lain provinsi.

“Semua tugas tersebut tentu saja sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang menjadi program prioritas Pemerintah Aceh,” tandas Doto Zaini.

Oleh sebab itu, tambah Gubernur, kerjasama dengan BKN Aceh merupakan hal yang akan menjadi perhatian pihaknya ke depan, ini seiring pula dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sekretariat Jenderal Kemenkeu yang diwakili Kepala Biro Perlengkapan Kementerian Keuangan RI Ilhamsyah berharap, kehadiran kantor regional Aceh yang merupakan pinjaman gedung Kementerian Keuangan RI itu dapat meningkatkan dan semakin memantapkan sinergisitas terkait kepegawaian Aceh.

Kepala BKN Pusat Eko Sutrisno mengucapkan terimakasih atas dukungan Gubernur Aceh. “Kami juga menitipkan kantor ini, kepada mereka agar diberikan bimbingan, arahan dan teguran jika terdapat hal yang kurang baik,”katanya Eko.

Dikatakannya, kantor yang baik harus didukung oleh SDM yang bagus, sistem yang baik dan metodelogi yang efektif.”Nah, untuk mendukung ini, kita padukan dari pegawai regional lain, agar kompetensi terukur dan tangguh,”pungkasnya.

“Kita akan ciptakan administrasi kepegawaian berbasis IT, yang simple, orangnya sedikit tapi cerdas-cerdas. Model inilah yang akan kita bangun sehingga menghasilkan layanan yang makin cepat,”tuturnya.

Eko Sutrisno juga berpesan kepada jajaran BKN Aceh agar menjaga martabat PNS, mengedepankan filosofi kerja dan menjunjung tinggi profesionalitas. “karena komitmen kita bersama adalah menjadikan BKN yang professional dan bermartabat,”pintanya.

Kegiatan seremonial ini turut dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Nasional pusat Drs Eko Sutrisno M.Si, Kepala Regional 6 Badan Kepegawaian Negara di wilayah Medan I Nyoman Warsan, Walikota Banda Aceh Hj Illiza Saa’duddin Djamal, Bupati Aceh Tengah Ir Nasharuddin, Bupati Bener Meriah Ir Ruslan Abdul Ghani, Kepala Bappeda Aceh Prof Abubakar Karim, Kepala BKPP Aceh Zulkarnain, Kepala PKP2A IV – LAN  Aceh Ir. Faisal Adriansyah, unsur Forkopimda Aceh, Para pejabat Pemerintah lembaga vertikal, para kepala SKPA lingkup Pemerintah Aceh,Para akademisi dan ratusan undangan lainnya.

 

Check Also

Ketahanan Pangan Fondasi Utama Pencegahan Stunting

Banda Aceh – Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Dyah Erti Idawati, mengatakan bahwa ketahanan …