Home / Berita Terkini / OJK: Penerbitan Obligasi Daerah Sedang Dipercepat

OJK: Penerbitan Obligasi Daerah Sedang Dipercepat

Banda Aceh | 13-1-2016 | Humas Aceh

Jakarta -Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan pengembangan infrastruktur di pasar modal, salah satunya mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan penerbitan obligasi daerah.

Melalui obligasi daerah, Pemda bisa mendapatkan pendanaan jangka panjang tidak hanya dari perbankan maupun APBD.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad mengatakan, saat ini koordinasi untuk memuluskan rencana tersebut masih dilakukan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Dalam beberapa bulan terakhir coba bereskan finalisasi aturan yang hambat percepatan obligasi daerah, arahnya semakin mengerucut,” ujarnya kepada detikFinance, Rabu (13/1/2015).

Muliaman berharap, Pemda sudah bisa menerbitkan obligasi di tahun ini. Saat ini, pihaknya tinggal menyelesaikan beberapa aturan yang harus diklarifikasi dengan beberapa instansi terkait.

“Dukungan kita pada pelaksanaan obligasi ini dilakukan dengan sangat hati-hati, karena kita lihat Pemda dalam kapasitas dan skema pendanaanya dalam dalam jangka panjang. Kalau bisa jadi alternatif, kenapa obligasi tidak bisa jadi sumber pembiyaan. Namun dengan persiapan yang matang dan timing yang pas pada waktunya, nanti segera kita selesaikan,” kata dia.

Muliaman menjelaskan, sampai saat ini peran perbankan dalam menyediakan sumber pembiayaan bagi korporasi masih lebih dominan dibandingkan pasar modal apalagi pembiayaan di sektor korporasi menengah.

Hal ini terjadi antara lain karena perbankan telah memiliki jaringan yang luas dan tersebar di berbagai daerah sehingga lebih dekat dengan mereka.

Faktor lainnya adalah tingkat literasi keuangan terkait industri pasar modal yang jauh lebih rendah dibandingkan perbankan yang membuat mereka enggan untuk berinteraksi dengan Pasar Modal.

Menurut Muliaman, para regulator harus waspada pada risiko signifikan yang ditimbulkan oleh kedua pasar ini dengan menjaga adanya kompetisi yang sehat di antara dua pasar tersebut.

Sebagai intermediasi yang well capitalized dan kuat merupakan kunci untuk mewujudkan pasar modal yang dalam dan likuid.

“Dan ini sejalan dengan filosofi pembangunan kami. Kami menginginkan kegiatan lintas industri yang lebih besar yang pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan, mengurangi hambatan terhadap akses keuangan dan mewujudkan inklusivitas keuangan yang lebih besar,” katanya.

Check Also

Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Aceh Meningkat 844 Miliar

Banda Aceh – Total belanja negara berupa Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk …