Home / Even Pemerintah Aceh / Gubernur Aceh : terima kasih negara donor

Gubernur Aceh : terima kasih negara donor

Banda Aceh | 12/26/2014Banda Aceh – Sebagaimana diketahui, Bencana Gempa Bumi dan Tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004, merupakan salah satu bencana terbesar yang pernah terjadi di muka bumi. Bencana super dahsyat ini telah menewaskan ratusan ribu orang, baik di Aceh maupun di beberapa negara lainnya.

Demi mengenang peristiwa tersebut, Pemerintah Aceh melalui Dinas terkait telah melaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengenang bencana yangg terjadi sepuluh tahun lalu itu.

“Pada hari ini kita melaksanakan tafakkur dan tasyakkur meningkatkan keimanan kepada Allah SWT, sekaligus menyadarkan kita agar selalu waspada terhadap kesiapsiagaan bencana,” ujar Gubernur Aceh, Zaini Abdullah dalam sambutan singkatnya yang dibacakan pada puncak peringatan 10 tahun tsunami di Lapangan Blang Padang.

Zaini juga mengapresiasi kehadiran Jusuf Kalla selaku Wakil Presiden Republik Indonesia pada puncak peringatan tsunami hari ini.

“Sungguh sebuah kehormatan bagi Aceh atas kehadiran Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Jusuf Kalla beserta sejumlah Menteri Kabinet Kerja yang berkenan hadir dalam acar Peringatan 10 tahun Tsunami ini.”

Selain Wapres, kegiatan hari ini juga dihadiri oleh perwakilan dari PBB, duta besar negara-negara sahabat. Serta perwakilan lembaga donor yang telah berkiprah selama proses rehab rekon pasca-Tsunami.

Gubernur menyatakan, kehadiran para perwakilan negara dan lembaga donor pada peringatan 10 tahun tsunami merupakan sebuah tambahan spirit bagi Aceh.

“Hal ini menandakan bahwa rakyat Aceh memiliki sahabat dari seluruh penjuru dunia. Untuk itu, mewakili rakyat dan Pemerintah Aceh, kami mengucapkan Selamat Datang kepada Bapak Jusuf Kalla beserta rombongan. Acara yang mulia ini mengingatkan kami betapa besarnya dukungan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia, untuk kebangkitan Aceh pasca bencana Tsunami.”

Tanpa semua itu, lanjut Zaini, mustahil Aceh dapat bangkit kembali seperti saat ini. Gubernur menyatakan, seluruh rakyat Aceh akan menyimpan semua memori tentang dukungan, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

“Hari ini, kami ingin menjadikan momen yang amat berharga ini sebagai ruh dalam melaksanakan pembangunan Aceh, baik untuk hari ini, maupun di masa yang akan datang.”

Zaini menambahkan, mengenang kembali peristiwa gempa dan tsunami 10 tahun silam, bukanlah bermaksud mengungkit kembali memori tragedi yang dialami masyarakat Aceh pada waktu itu, karena tsunami adalah pelajaran yang membawa hikmah bagi segenap rakyat Aceh.

Menurut Gubernur, tidak ada pelajaran lain yang lebih bermakna bagi rakyat Aceh, selain kehilangan sekitar ratusan ribu nyawa.

“Pada hari ini, arwah korban Tsunami, seolah-olah masih berada bersama kita. Mereka tentu berharap wajah Aceh ke depan tidak lagi dalam duka dan nestapa. Peringatan ini justru mendorong kita mengevaluasi diri tentang apa yang telah kita lakukan untuk membangun Aceh di masa depan.”

Zaini juga menjelaskan, kebersamaan dan keharmonisan dari seluruh elemen masyarakat telah mendorong kesuksesan proses pembangunan pasca tsunami.

“Kami saling bahu membahu di dalam menyukseskan program pembangunan di Aceh. Keharmonisan antara pihak eksekutif, yudikatif, dan legislatif telah menghasilkan program-program yang telah dirasakan langsung oleh rakyat Aceh. Di atas itu semua, kami tetap mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan individu dan kelompok yang ada di Aceh.”

 

10 Tahun Tsunami, Reflection, Appreciation, Awakening

Dalam kesempatan tersebut Zaini Abdullah juga menjelaskan bahwa bencana tsunami telah memberi hikmah kepada seluruh masyarakat Aceh.

Setidaknya ada tiga poin penting yang harus dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam memperingati tsunami. Tiga poin tersebut oleh Pemerintah Aceh telah dijadikan tema peringatan 10 tahun tsunami, yaitu refleksi (reflection), penghargaan (appreciation), dan penyadaran (awakening).

“Refleksi merupakan daya dorong agar kita sadar bahwa Aceh dan sejumlah wilayah lainnya di Indonesia tergolong wilayah rawan bencana. Apalagi kita tahu kalau peristiwa tsunami 26 Desember 2004 bukanlah yang pertama di Aceh. Jauh sebelumnya, yakni pada tahun 1907, pernah terjadi bencana serupa berpusat di laut Simeulue,” terang Gubernur.

Dalam rentang waktu 10 tahun, lanjut Gubernur, Aceh masih didera dengan berbagai bencana seperti air bah dan tanah longsor di Aceh Tenggara dan Tangse, banjir di Aceh Tamiang, tanah longsor di Gayo Lues, serta gempa yang cukup besar di Aceh Tengah pada Juli 2013.

Bahkan pada tahun ini, setidaknya ada tujuh kabupaten di Aceh yang wilayahnya mengalami banjir dan tanah longsor, termasuk wilayah Aceh Tamiang dan Aceh Singkil yang sampai hari ini masih dilanda banjir.

“Oleh karena itu, refleksi ini mengingatkan kita agar kita saling melihat dan menoleh antara satu sama lain, untuk terus berpikir bahwa Aceh tidak sepi dengan bencana alam. Selama bencana-bencana tersebut terjadi, rakyat Aceh juga telah menunjukkan pada dunia, arti dari saling membantu dalam persatuan dan dan persaudaran.”

Selain itu, lanjut Zaini, bencana juga memberikan daya refleksi terhadap hubungan manusia dengan Allah SWT. Dalam ajaran Islam, hubungan manusia dengan Tuhan, termaktub dalam tiga hal, yaitu: mengingat (remembering), bersyukur (thanking), dan keseimbangan (balancing).

Selanjutnya Apresiasi, sebagaimana diketahui tsunami yang melanda Aceh sangat mengejutkan dunia, sehingga respon dan bantuan dari berbagai belahan dunia langsung berdatangan ke Aceh. Terbukti, dua hari setelah bencana terjadi, bantuan dari berbagai negara mulai mengalir ke Aceh.

Solidaritas yang sangat kuat dari masyarakat nasional dan internasional pada saat itu mampu membangkitkan kembali harapan rakyat Aceh yang nyaris hilang.

“Berkat dukungan itu, Aceh kembali bangkit. Bahkan bencana ini pula yang mendorong percepatan penyelesaian konflik Aceh selama 30 tahun lebih. Bagi kami, hikmah terpenting dari bencana Tsunami adalah perhatian masyarakat global terhadap kondisi Aceh, baik sebelum Tsunami, maupun pasca-Tsunami,” tambah Zaini.

Berdasarkan fakta tersebut, Zaini mengajak semua pihak, agar momentum peringatan tsunami ini dijadikan sebagai wahana untuk memperkokoh semangat persaudaraan di antara sesama.

“Selanjutnya, penyadaran (awakening), Bencana ini menyadarkan kita untuk sadar dengan lingkungan, dan senantiasa waspada serta memahami cara-cara penanggulangan bencana,” terang Gubernur.

Zaini kembali mengingatkan, bahwa Aceh dan beberapa wilayah lainnya di Indonesia, termasuk kawasan yang rawan bencana.

“Meski demikian, situasi itu tidak perlu membuat kita merasa tidak nyaman. Yang terpenting adalah bagaimana situasi ini membuat kita menjadi masyarakat yang sadar bencana. Sehingga ketika bencana datang, kita mampu menjalankan langkah mitigasi yang tepat.”

Hal inilah yang mendasari Pemerintah Aceh untuk memasukkan isu kebencanaan dan lingkungan sebagai program prioritas sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2012-2017.

Belajar dari pengalaman tersebut, Zaini mengajak masyarakat seluruh dunia untuk memperkuat solidaritas, dan mengkampanyekan tanggal 26 Desember sebagai International Care Day (Hari Kepedulian Internasional).

Menurut Gubernur, tiga pembelajaran diatas merupakan modal berharga untuk menghadirkan spirit optimisme rakyat Aceh dalam menyongsong masa depan, sehingga langkah menjalankan pembangunan di daerah ini dapat berjalan lancar. Apalagi dengan perdamaian dan proses demokrasi yang lebih baik, sudah tentu semua itu, menjadi daya pendukung bagi kesuksesan pembangunan Aceh di masa yang akan datang.

Delapan Ungkapan Perasaan Rakyat Aceh

Dipenghujung sambutannya, Gubernur juga menyampaikan delapan poin penting kepada Wapres Jusuf Kalla. Zaini menyebut delapan poin tersebuyt sebagai Ungkapan Perasaan Rakyat Aceh. Berikut ini adalah delapan poin tersebut;

Pertama Ucapan terimakasih sebesar-besarnya atas kepedulian Pemerintah pusat dalam membantu penanganan kebencanaan di Aceh. Kepedulian itu terlihat dalam pengalokasian anggaran tahun 2015, di mana Aceh mendapat dukungan Rp. 1,4 triliun untuk proses rehab rekon sejumlah kawasan yang terkena bencana.

“Kami berjanji akan memanfaatkan dana itu dengan efektif dan tepat sasaran, sehingga berdaya guna untuk membantu korban bencana.”

Kedua Untuk membangun Aceh ke depan, dukungan Pemerintah pusat pasti sangat kami butuhkan. Dukungan itu tidak hanya dalam bentuk program, tapi juga dalam merealisasikan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Sesuai amanat Undang-undang dimaksud, ada 9 Peraturan Pemerintah dan 3 Peraturan Presiden yang perlu diterbitkan Pemerintah.

Sejauh ini baru selesai 3 Peraturan Pemerintah dan 2 Peraturan Presiden. Kami sangat berterimakasih kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang terus mendorong agar regulasi itu diselesaikan dalam waktu dekat, terutama untuk PP Migas, PP Kewenangan Aceh, dan Perpres tentang Pertanahan. Dengan selesainya regulasi itu, kebijakan dan pembangunan Aceh tentu lebih terarah sesuai dengan semangat perdamaian dan kebangkitan Aceh.

Ketiga Sebagai daerah yang baru bangkit dari bencana dan konflik, tantangan dan halangan dalam membangun Aceh cukup berat.

“Kami masih dihadapkan dengan realita kemiskinan dan pengangguran yang tinggi. Untuk itu, kami mengharapkan dukungan pemerintah pusat bagi langkah-langkah pengentasan kemiskinan di Aceh. Kami sangat berharap mendapat dukungan dalam membangun sektor ekonomi kerakyatan dan penguatan investasi, sehingga denyut ekonomi masyarakat semakin berkembang.”

Keempat salah satu perhatian Pemerintah Aceh adalah masalah ketahanan pangan, sebab Aceh bercita-cita menjadi lumbung pangan nasional pada 2017.

“Untuk itu kami mohon pemerintah pusat berkenan membangun infrastruktur, seperti irigasi dan waduk guna mendukung peningkatan produksi dan produktifitas pertanian di daerah ini.”

Kelima Masyarakat Aceh juga sangat mengharapkan bantuan pemerintah untuk pembangunan ruas jalan highway trans Sumatera dan percepatan penyelesaian pembangunan jaringan rel kereta api, dalam rangka mendorong percepatan arus transportasi orang, barang dan distribusi logistik dari dan ke provinsi Aceh.

Keenam Besar pula harapan kami agar Pemerintah mendukung pembangunan jalan baru di Kabupaten Aceh Tengah-Gayo Lues dan sejumlah ruas jalan di Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Jaya. Pembangunan infrastruktur jalan tersebut sangat penting dalam rangka meminimalisir risiko bencana di wilayah-wilayah yang rawan bencana.

Ketujuh Sebagaimana visi Bapak Presiden dan Wakil Presiden tentang pembangunan sektor kelautan, maka sektor kelautan Aceh tentunya perlu mendapat perhatian mengingat wilayah ini dikelilingi jalur laut internasional yang kaya sumber daya alam.

“Untuk optimalisasi hasil laut ini, kami bermohon kiranya Pemerintah berkenan menghadirkan program pembangunan desa Nelayan Modern di Aceh. Pembangunan tol laut di Kepulauan Simeulue dan Sabang juga sangat kami butuhkan dalam rangka percepatan pembangunan pulau-pulau terluar dan terdepan di Aceh.”

Kedelapan Terkait dengan syariat Islam, Pemerintah Aceh kerap mendapat pertanyaan soal isu toleransi dan hak asasi manusia dari berbagai lembaga internasional dan perwakilan negara-negara sahabat.

“Pada kesempatan ini saya kembali menegaskan bahwa penegakan Syariat Islam merupakan kekhususan yang berlaku di Aceh yang didukung konstitusi. Syariat Islam hanya berlaku untuk masyarakat muslim, dan tidak diberlakukan untuk non muslim, namun demikian kita selalu saling menghormati dan menghargai antar ummat beragama,” terang Zaini.

Gubernur Sampaikan Kisah Fanisa ke Wapres

Pada kesempatan tersebut Gubernur juga menceritakan tentang kisah Fanisa, Gadis berusia 15 tahun yang sempat dijual dan dipekerjakan di Malaysia.

“Sebelum mengakhiri sambutan ini. Saya ingin mengabari bahwa Kedutaan Republik Indonesia di Malaysia, bekerjasama dengan Pemerintah Aceh. Baru saja memulangkan anak korban tsunami, namanya Fanisa Rizkia, usianya 15 Tahun.

Gubernur menjelaskan, saat tsunami melanda Aceh, usia Fanisa masih lima tahun. Fanisa dijual ke Malaysia, dan menjadi pekerja anak di Malaysia.

“Izinkan kami memberi apresiasi terhadap Kedutaan RI di Malaysia atas pengungkapan anak korban tsunami. Kasus Fanisa terungkap setelah pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia mengendus adanya praktik mempekerjakan anak di bawah umur asal Indonesia dengan memalsukan paspor dan memindai palsu KTP,” pungkas Zaini Abdullah.

Gubernur juga menghimbau agar seluruh masyarakat Aceh, mengibarkan bendera merah putih setengah tiang mulai 26 sampai 28 Desember setiap tahun, sebagai tanda Hari Berkabung Nasional yang telah dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 112 tahun 2004.

Check Also

HUT Korpri, Ribuan ASN Aceh Ikuti Jalan Santai

Banda Aceh – Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Aceh mengikuti gerak jalan santai di …

One comment

  1. Ir. Suharti, M.A., Ph.D

    Terimakasih informasinya, sangat membantu kami dalam mencari info, untuk bantu korban bencana dengan donasi gempa aceh semoga mereka dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala.

Leave a Reply

Your email address will not be published.