Home / Berita Terkini / Mayoritas Warga Tak Setuju Kewenangan Penyadapan KPK Dibatasi

Mayoritas Warga Tak Setuju Kewenangan Penyadapan KPK Dibatasi

Humas Aceh | 08 Feb 2016

Jakarta – Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menggelar survei tentang isu revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasilnya, mayoritas masyarakat menilai revisi UU KPK justru melemahkan KPK.

“54.4 persen responden berpendapat revisi UU KPK adalah upaya untuk melemahkan KPK, 34.1 persen untuk memperkuat KPK, Sedangkan 11.5 persen tidak tahu atau tidak menjawab,” kata peneliti Indikator Politik Indonesia, Hendro.

Hendro menyampaikan ini saat merilis hasil survei bertajuk ‘Revisi UU KPK dan Pertaruhan Popularitas Jokowi’ di kantor Indikator, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (8/2/2016). Hadir sebagai pembicara dalam acara itu, Jubir Presiden Johan Budi, Mantan Pimpinan KPK Bambang Widjojanto, Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait, dan pengamat politik Ikrar Nusa Bakti.

Survei digelar dengan jumlah sampel 1.550 responden yang telah punya hak memilih pada pemilu di seluruh Indonesia. Survei dilakukan pada 18 hingga 29 Januari 2016 dengan margin error sebesar 2.5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sementara itu, 83.9 persen responden tidak setuju kewenangan penyadapan KPK dibatasi. Hanya 14.4 persen responden yang setuju kewenangan itu dibatasi.

“Mayoritas warga, yang mengetahui tentang beberapa kewenangan KPK yang diusulkan direvisi, tidak setuju jika kewenangan KPK melakukan penyadapan dibatasi dan juga tidak setuju jika kewenangan penuntutan oleh KPK dihapuskan,” ujarnya.

Di samping itu, sekitar 79.6 persen warga cukup atau sangat percaya kepada lembaga penegak hukum KPK. Dalam setahun terakhir, kepercayaan warga kepada KPK juga kurang lebih stabil, sekitar 79-81 persen. / DetikNews

Check Also

Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Aceh Meningkat 844 Miliar

Banda Aceh – Total belanja negara berupa Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk …