Banda Aceh, 13-8-2015 | Humas Aceh Gubernur Aceh menjelaskan, dengan letak geografis Indonesia yang sangat luas, maka peran KPI di daerah cukup strategis mengingat wilayah geografis Indonesia sangat luas. Selain itu, kebijakan otonomi daerah turut menghadirkan kebijakan desentralisasi penyiaran.
Read More »Berita Terbaru
Rakor KPI harus mampu Menjawab Permasalahan Dunia Penyiaran Aceh
Banda Aceh, 13-8-2015 | Humas Aceh Banda Aceh – Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah membuka secara resmi Rapat Koordinasi antara Komisi Penyiaran Indonesia-Aceh dengan Lembaga Penyiaran se-Aceh, yang digelar di Grand Aceh Hotel, (Kamis, 13/5/2015).
Read More »Gubernur Apresiasi Tanggapan dan Saran DPRA
Banda Aceh,13-82015 | Humas Aceh Banda Aceh – Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah mengapresiasi berbagai tanggapan, pertanyaan, pendapat, usul, dan saran dari Badan Anggaran, dan Anggota komisi I s.d. VII Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2014.
Read More »Wagub Resmikan Shelter Rohingya Blang Adoe
Banda Aceh, 13-8-2015 | Humas Aceh Aceh Utara – Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf meresmikan Integrated Community Shelter (ICS) rohingya di Desa Blang Adoe, Kecamatan Kuta Makmur, Rabu (12/8). Shelter pengungsi Imigran asal Miyanmar Rohingnya ini berjumlah 120 unit dan mampu menampung 332 pengungsi, dengan fasilitas lengkap seperti klinik kesehatan, ruang belajar, rumah ibadah, taman bermain, Air bersih, dapur umum, …
Read More »Gubernur: Halal Bi Halal Sarana Memperkuat Ukhuwah
Banda Aceh, 12-08-2015| Humas Aceh Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur dalam sambutan singkatnya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Drs Dermawan MM, pada acara Halal Bi Halal dan Pengukuhan Ikatan Kekeluargaan Aceh Barat (Ikaba) Banda Aceh, periode 2015-2020, di Anjong Mon Mata, (Selasa, 11/8/2015) malam.
Read More »Gubernur: Perizinan Penggunaan Air Permukaan harus Diperketat
Banda Aceh, 12-08-2015| Humas Aceh Banda Aceh – Masalah perizinan dalam hal penggunaan air permukaan harus diperketat sesuai dengan yang tertuang dalam Undang–Undang Nomor 11 tahun 1974 Tentang Pengairan, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1990 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Izin Penggunaan Air dan atau Sumber Air.
Read More »Gerakan Nasional “Ayo Kerja” Pada 70 Tahun Indonesia Merdeka
Banda Aceh, 12-8-2015 | Humas Aceh Jakarta – Indonesia kini berusia Tujuh Puluh tahun merdeka. Ini momentum jembatan emas dalam mewujudkan semua harapan berbangsa dan bernegara, yakni: memiliki Indonesia yang “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”
Read More »Humas Pemerintah Sebagai Ujung Tombak Revolusi Mental
Banda Aceh,12-8-2015 | Humas Aceh Jakarta – Dalam sebuah pertemuan tematis badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) beberapawaktulalu di Sumatera Selatan, sebuah permintaan sederhana, kecil dan terkesan remeh temeh dimita oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara. Namun, meski kecil dan sederhana, permintaan ini jelas memiliki makna dan peran yang sangat penting.
Read More »Revolusi Mental : Mandiri, Berkarakter dan Berdaya Saing
Banda Aceh, 12-8-2015 | Humas Aceh Jakarta — Revolusi Mental merupakan sebuah gerakan membangun karakter bangsa yang mengubah cara pikir menjadi lebih baik, mandiri, berkarakter dan nasionalis. Dalam gagasannya, Presiden Joko Widodo menegaskan Revolusi Mental sebagai gerakan yang menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan nation building. Gerakan ini disebut lebih manusiawi, sesuai dengan budaya nusantara, yaitu bersahaja dan berkesinambungan.
Read More »Pengelolaan Dana Desa Harus Akuntabel
Banda Aceh,12-8-2015 | Humas Aceh Banda Aceh – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Drs Dermawan MM menegaskan, kehadiran UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa melahirkan peluang bagi gampong di Aceh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Konsekuensi logis dari kehadiran Undang-Undang ini adalah adanya kebijakan keuangan sebagai modal bagi pembangunan gampong untuk mandiri. Hal ini ditegaskan Sekda Aceh, Drs Dermawan MM, …
Read More »
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA ACEH Menyampaikan yang Layak Disampaikan