Home / Berita Terkini / Komisi III DPRA Gelar Rapat dengan Tim Pengelolaan Aset PT Arun

Komisi III DPRA Gelar Rapat dengan Tim Pengelolaan Aset PT Arun

Banda Aceh,8-7-2015 | Humas Aceh

Banda Aceh – Tim Transisi Pengelolaan Aset-aset Eks. PT Arun NGL dan Tim Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemerintah Aceh menghadiri undangan dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Kehadiran Tim Migas Aceh yang dipimpin oleh Ramli Djafar sebagai Ketua Pelaksana tim tersebut adalah untuk beraudiensi serta mempresentasikan hal-hal yang berkaitan pemanfaatan aset-aset milik PT Arun NGL.

Dalam presentasi tersebut, Tim menyampaikan makalah yang berjudul, “Konsep Pemerintah Aceh dalam Pengelolaan Aset Kilang LNG Arun dalam Rangka Persiapan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe-Aceh”, (Rabu, 8/7/2015).

Rapat yang diselenggarakan di Ruang Rapat badan Anggaran DPRA tersebut dipimpin oleh anggota Komisi III Musanif (PPP), didampingi oleh oleh Sulaiman (PA), sedangkan dari unsur Pemerintah Aceh diwakili oleh Asisten II Setda Aceh, Azhari SE, MSi.

Anggota Komisi III DPRA yang menghadiri rapat tersebut adalah, Kautsar SHi (PA), DR Maryati (PA), Iberamsyah (Golkar), Yunardi Natsir (Nasdem), didampingi beberapa staff ahli.

Sedangkan dari Tim Transisi Pengelolaan Aset-aset Eks. PT Arun NGL yang menghadiri rapat tersebut adalah Ramli Djafar (Ketua Pelaksana), Muhammad Abdullah (Wakil Ketua Pelaksana), Nurdin Husin (Sekretaris), M Nur Rasyid (Anggota), Ridwan Nyak Baik (Anggota) dan Fuad Buchari (Anggota). Hadir pula Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh.

Dalam kesempatan tersebut Muhammad Abdullah berharap agar Komisi III DPRA dapat mendukung langkah yang diambil pemerintah Aceh sehingga pemanfaatan eks lahan PT Arun NGL bisa segera dilaksanakan.

“Kami sangat membutuhkan dukungan dari DPRA untuk melaksanakan program-program yang telah disusun selama ini. Semakin cepat DPRA menyetujui, maka akan semakin cepat pula kita laksanakan berbagai program yang telah kita rencanakan di lahan tersebut.”

Sebagaimana diketahui, Produksi dan ekspor PT Arun LNG telah berakhir pada 15 Oktober 2014. Sejak beroperasi, lebih kurang setara 3,2 miliar barrel minyak telah dihasilkan PT Arun LNG. Berakhirnya produksi LNG telah meninggalkan aset PT Arun sebagai sumberdaya wilayah.

Oleh karena itu, lanjut Muhammad, untuk optimalisasi pemanfaatan aset Eks PT Arun, Pemerintah Aceh bekerjasama dengan BUMN dan Badan Usaha lainnya, bermaksud mengelola seluruh aset tersebut secara terpadu dan berkelanjutan.

Muhammad menambahkan, Pengelolaan tersebut bertujuan untuk menjadikan Arun sebagai kawasan penunjang utama Kawasan Ekonomi Khusus Lhokseumawe (KEK), yang dilaksanakan oleh satu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas.

“Jangan sampai apa yang telah ditinggalkan oleh PT Arun tidak bisa kita manfaatkan secara maksimal. Karenanya kita berharap agar KEK Lhokseumawe menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Aceh,” ujar Muhammad Abdullah.

Untuk mencegah terulangnya kejadian masa lalu, terutama tentang minimnya keterlibatan daerah, Pemerintah Aceh meminta Pemerintah Pusat, agar menyerahkan hak kelola aset bekas Kilang LNG Arun kepada Pemerintah Aceh untuk pembentukan KEK, lengkap dengan pelabuhan, perkantoran dan perumahannya dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Menurut Muhammad, semakin cepat KEK Lhokseumawe terealisasi, maka semakin mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah dan mencegah terbengkalainya sebahagian besar aset yang masih sangat potensial. Selain itu, pemanfaatan aset bekas PT Arun ini akan mengurangi ekonomi biaya tinggi yang selama ini dialami Aceh.

Muhammad menjelaskan, mengingat aset PT Arun merupakan kekayaan negara yang pembayarannya dilakukan melalui mekanisme cost recovery dari hasil gas bumi Aceh, maka Pemerintah Aceh memohon kepada Presiden RI agar aset bekas Kilang Arun, dapat dikelola oleh Pemerintah Aceh sebagai aset utama dalam KEK, untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Aceh dan kawasan industri ujung barat Indonesia.

“Keberpihakan pemerintahan Jokowi-JK dalam membangun ekonomi dan  meningkatkan kesejahteraan rakyat juga diharapkan tetap konsisten, sesuai dengan janji saat kunjungan ke Aceh beberapa waktu lalu,” ujar Muhammad, saat menyampaikan presentasinya dihadapan anggota Komisi III DPRA.

Diakhir pemaparannya, Muhammad menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Komisi III yang telah memberikan kesempatan kepada Tim untuk menyampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan Tim Pengelola Aset eks Arun itu

“Kami sangat berbahagia sekali di undang oleh Komisi III DPRA, karena sejak lama kami ingin memberikan input kepada Komisi III tentang program apa yang akan kita lakukan di lokasi eks Arun itu.”

Sementara itu, sebelum menutup rapat, Musanif berharap agar Tim Transisi ini dapat memberikan informasi dan data yang akurat kepada Komisi III DPRA, sehingga bisa diambil kesimpulan apakah program Tim ini didukung pihak legislatif atau tidak.

“Dengan input yang akurat yang kami miliki tentu saja kami dapat memberikan argumen yang memadai dalam memperjuangkannya di Rapat-rapat Badan Anggaran DPRA,” pungkas Musanif.

Check Also

[Video] Semua Sepakat Protokol Kesehatan Diperketat dan Pemberian Sanksi